Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Sofyan Sofyan; Nur Fitri Rahmawati

doi:10.31334/neraca.v6i2.4660

Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Sofyan Sofyan, Nur Fitri Rahmawati

Abstract

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menganalisis efektivitas SAKIP berdasarkan tiga aspek utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja di Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: kurangnya pengawasan yang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di masa mendatang.

Keywords

SAKIP; Akuntabilitas; Kinerja; Sekretariat Jenderal DPD RI; Efektivitas.

Full Text:

PDF

References

Ahyaruddin M. & Akbar R. (2016). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional.

Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata?. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 21(2), 105.

Ahyaruddin M. & Akbar R. (2018). Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah: Perspektif Teori Institusional.

Akbar R. et al. (2012). Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Daerah: Studi Kasus.

Akbar R. et al. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Ashworth R. et al. (2009). Legitimacy and Institutional Theory in Public Administration.

Bastian I. (2001). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bogdan R. & Biklen S. (2016). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods.

Bogdan R. & Taylor S. (2011). Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences.

Bungin B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif.

Cavalluzzo K. S. & Ittner C. D. (2004). Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government.

Chenhall R. H. (2003). Management Control Systems Design within its Organizational Context: Findings from Contingency-Based Research and Directions for the Future.

Christensen T. & Lægreid P. (2014). New Public Management: Design Resistance or Transformation?

Creswell J. W. (2009). Research Design: Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Creswell J. W. (2014). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.

Dwiyanto A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Elger D. (2007). Theory of Performance.

Fahmi I. (2010). Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi.

Fitrianto A. (2015). Institutional Theory and Public Sector Performance: A Case Study.

Green K. (1992). The Use of Performance Indicators in Higher Education: The Challenge of the Quality Movement.

Haryatmoko. (2017). Etika Politik dan Kekuasaan.

Hennink M. et al. (2012). Qualitative Research Methods.

Junaedi A. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.

Kaplan R. S. & Norton D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. Harvard Business Review.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Public Sector Performance Measurement.

Khaeruddin, F., & Aditiya, R. (2020). Evaluasi implementasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 10(2), 195-209.

Kirk J. & Miller M. (2010). Reliability and Validity in Qualitative Research.

Manafe J. & Akbar R. (2014). Pengaruh Regulasi dan Komitmen Manajemen terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Moleong L. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 6(1), 102-111.

Nasution M. (2003). Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif.

Newberry S. & Pallot J. (2004). Accountability in Public Sector: A Case Study.

Ningsih S. (2015). Penelitian Kualitatif: Prinsip dan Prosedur.

Nurkhamid. (2008). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Analisis Empiris.

Parmenter D. (2010). Key Performance Indicators: Developing Implementing and Using Winning KPIs.

Rahmasari. (2017). Penelitian Kualitatif: Pendekatan dan Teknik.

Ridha M. & Basuki S. (2012). Institutional Theory in Public Sector Organizations: A Literature Review.

Scott W. R. (2008). Institutions and Organizations: Ideas and Interests.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) di pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10(2), 4.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 19(2), 153-173.

Sofyani H. et al. (2018). Perkembangan 20 Tahun Pengukuran Kinerja di Lembaga Publik: Studi di Pemda DI Yogyakarta.

Speklé R. F. & Verbeeten F. H. (2014). The Use of Performance Measurement Systems in the Public Sector: Effects on Performance.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surbakti R. (2010). Akuntabilitas Politik di Indonesia.

Wargadinata W. (2017). Kualitas Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik: Studi Kasus di Kota Bandung.

WHO. (1981). Health Indicators: Building a Framework for Social Accountability.

Wijaya R. & Akbar R. (2013). Teori Institusional dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik.

Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota Palembang. Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya, 13(4), 545-558.

DOI: https://doi.org/10.31334/neraca.v6i2.4660