Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan adalah Jurnal yang diterbitkan Program Studi Akuntansi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Artikel yang dimuat menitik beratkan pada penelitian akuntansi terapan. Tema-tema yang bisa dimuat dalam Jurnal Akuntansi Terapan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan Akuntansi secara luas. Pelaporan Keuangan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Syariah, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Terbit dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan April dan Oktober. E - ISSN 2715-1212 Email: neracajurnalakEuntansiterapan@gmail.com / neracajournal@stiami.ac.id Website: https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JATIBARU/index
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Copyright Notice Please find the rights and licenses in Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan, spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Jurnal Akuntansi Terapan permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan on distributing works in the journal and other media of publications. Co-Authorship If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy. Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan will only communicate with the corresponding author. Miscellaneous Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan will publish the article (or have it published) in the journal if the article’s editorial process is successfully completed. Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan editors may modify the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers as mentioned in point 3. Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement" prior to the article publication.
Analisis Strategi Peningkatan Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
Public services are provided by the government, private sector, or public bodies, with or without payment for the needs and/or interests of citizens, one of which is the service provided by the Technical Implementation Unit of the Fire Department. This study aims to evaluate the service improvement strategy of the DKI Jakarta Provincial Fire and Rescue Department. This study uses a qualitative descriptive approach. Primary data used in this study are the results of interviews with informants. The results show that the DKI Jakarta Provincial Fire and Rescue Department has demonstrated a clear strategy in community-based fire prevention, with fairly structured directions and actions. However, challenges such as limited human resources, bureaucracy, and suboptimal organizational learning still need to be addressed. Data-based evaluation and innovation must be strengthened so that the implemented strategy is more adaptive and sustainable. Obstacles that occur include: Inequality in Program Implementation, Slow Bureaucracy and Complex Administration, Less Reflective Evaluation and Suboptimal Data and Technology Integration. The solutions offered are: Community Empowerment Through RW Siaga Api, Technology-Based Training and Micro-Targeting Counseling, Optimization of Digital Communication and Resident Coordination Groups, Budget Increase and Procedure Simplification, Utilization of Evaluation as a Strategic Learning Resource Cross-Agency and Community Collaboration Several programs have also begun to collaborate with local communities, RT/RW administrators, and institutions such as PLN and BPBD in joint campaigns and simulations. This collaboration expands networks and strengthens social bases. Keywords: Strategy; Service; Fire; Disaster Management; Rescue
Hak Cipta (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Dana Hibah Kementerian Dalam Negeri RI (Studi Kasus Pemberian Dana Hibah Pada Pemerintah Provinsi Banten)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana hibah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi proses, tantangan, dan faktor-faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut di Pemerintah Provinsi Banten. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi dokumen, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana hibah di Pemerintah Provinsi Banten menghadapi berbagai dinamika, meliputi permasalahan dalam sosialisasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menunjukkan potensi dalam mendukung program-program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat jika didukung oleh komitmen politik yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan berkelanjutan dalam kerangka regulasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan optimalisasi sistem informasi sangat krusial untuk mencapai tujuan kebijakan dana hibah Kemendagri secara lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Kebijakan Pemberian Hak; Meningkatkan Transparansi; Akuntabilitas Pengelolaan Hibah
Evaluasi Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsentrat Ruminansia (Studi Kasus pada PT. Sadewa Animal Feed di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur)
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsentrat ruminansia yang menimbulkan multitafsir antara fiskus dan pengusaha kena pajak (PKP). Kasus penelitian difokuskan pada PT. Sadewa Animal Feed di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan PPN atas konsentrat ruminansia. Fiskus menilai konsentrat terutang PPN karena adanya proses produksi dan penggunaan bahan tambahan non-strategis (seperti multivitamin dan mineral), sedangkan PKP berpendapat konsentrat tetap termasuk barang strategis yang dibebaskan dari PPN. Multitafsir ini berdampak pada ketidakpastian hukum, harga produk, serta daya saing usaha. Solusi yang diusulkan adalah kewajiban customer membuat pernyataan penggunaan produk untuk pakan ternak, sehingga PKP dapat menerbitkan faktur pajak dengan kode 08 (tarif 0%). Temuan penelitian menegaskan perlunya kejelasan regulasi agar asas kepastian hukum dan netralitas pajak dapat ditegakkan. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Kebijakan Pajak; Konsentrat Ruminansia; Evaluasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan Pengamanan Swakarsa dalam Meningkatkan Audit Security di PT. ISS Indonesia Cabang Gedung UOB Plaza Jakarta Pusat
Pengamanan Swakarsa merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh organisasi perusahaan atau masyarakat secara mandiri atas dasar kesadaran dan kepentingan bersama dalam menjaga keamanan lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat, hal ini perlunya di implementasikan kepada semua anggota petugas keamanan. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan pengamanan swkarsa dalam meningkatkan audit security di PT. ISS Indonesia Cabang Gedung UOB Plaza Jakarta Pusat. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriftif, operasionalisasi konsep, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab/wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : Implementasi kebijakan pengamanan swakarsa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam penerapan terdapat beberapa hambatan yakni: Kekurannya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya komunikasi yang efektif antar organisasi terkait, serta koordinasi yang buruk, dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik dan program tidak berjalan sesuai rencana, disposisi implementor sikap dan motivasi pelaksana kebijakan juga dapat menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Solusi dalam mengatasi hambatan yakni : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, melakukan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar instansi terkait, memberikan penguatan memberikan mandat yang jelas kepada para implementor sehingga para implementor dapat menjalankan tugas dengan baik. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan dan diterapkan perlu adanya faktor pendukung guna lancarnya implementasi kebijakan tersebut seperti sumber daya yang potensial, saling mengisi satu sama lain dengan berkomunikasi yang baik antar organisasi dan berkoordinasi agar isi kebijakan dapat terimplementasikan. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengamanan; Swakarsa; Audit; Security;
Optimalisasi Akuntabilitas Dokumen Keuangan melalui Pengawasan Berbasis Digital di Kantor Se Kecamatan Kemayoran
Penelitian ini mengkaji optimalisasi akuntabilitas dokumen keuangan melalui pengawasan berbasis digital di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Latar belakang penelitian berangkat dari permasalahan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang masih manual, sehingga menimbulkan keterlambatan dan rendahnya transparansi. Penelitian bertujuan menganalisis kondisi aktual pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model Miles & Huberman, fishbone diagram, USG diagram, serta evaluasi McNamara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengawasan dokumen keuangan telah beralih ke sistem digital melalui aplikasi seperti SI ANDAL, meskipun masih terdapat unit kerja yang menggunakan metode semi-manual. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, resistensi budaya kerja terhadap digitalisasi, serta lemahnya standar operasional prosedur pengawasan digital. Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan integrasi sistem antar unit, penyusunan SOP baku, serta pemanfaatan teknologi cloud dan notifikasi otomatis untuk mempercepat proses verifikasi. Kesimpulannya, pengawasan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dokumen keuangan, sekaligus mendukung tercapainya laporan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengawasan Digital; Dokumen Keuangan
Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor. Bantuan keuangan kepada partai poltiik di Kota Bogor mengalami kenaikan dan perlu dilihat implementasi kebijakan dari nilai bantuan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel utama implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti Kesbangpol, DPRD, dan pengurus partai politik penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik berjalan cukup baik. Komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki mendukung untuk implementasi kebijakan, sikap yang dimiliki partai berkomitmen dalam penggunaan bantuan keuangan sesuai ketentuan dan struktur birokrasi yang memudahkan implementasi kebijakan. Namun masih perlunya peningkatan kapasitas pelaksana pada partai politik, serta penguatan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bogor untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Bantuan Keuangan; Pendidikan Politik
Implementasi Kebijakan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung
Kebijakan otonami daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia membawa perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di dalamnya termasuk tata kelaloa keuangan yang tercantum pada didokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Kebijakan Otonomi daerah tidak hanya perubahan penyelemggaran urusan pemerintahan dari dari sistem sentralistik menjadi desentralistik akan tetapi juga membawa pelimpahan pendanaan atau pengelolaan keuangan. APBD sebagai daokumen pengelollan keuangan memgang peran penting dalam menjami keberhasilan dalam penyelenggaran urusan pemerintahan. Permasalahan yang sering dihadapi daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Bandung adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah. Dengan rendahnya penyerapan anggaran belanaj da lerarh tentua saja akan berdampak pada kinerja dari penyelnggaraan urusan pemerintahan yang ujungnya akan berdampak pada masyarakat. Adapun tujuan dari peneltian ini adalah untuk bagaimana implementasi kebijakan penyerapan anggaran belanja APBD, kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam impelentasi kebeijakan pemnyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Bandung. Penilitian dilakukan dengan metode kullitatif. yang mengacu pada kerangka teori Implementasi menurut Edward III (dalam Mursalim, 2017). Selanjutnya dilakukan analisa dengan teknik SWOT untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan empat aspek tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan(Sasoko dan Mahrudi, 2023). Hasil penelitian menunjukkan tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung dikategorikan belum optimal dengana rata-rata serapan dalam 3(tiga) TA 2021 s.d TA 2023 sebesar 85,26%. Kendala yang dihadapi dalam implemntasi kegaiatn diantaranya aspek perencnaan tidak matang, SDM terutama dalam kompetensi pengadaan barang dan jasa, belum adanya SOP yang baku serta lemahnya komitmen pelaksana. Namun dengan komunikasi yang efektif antar OPD dan political will dari pimpinan OPD menjadi faktor penting dalam implemntasi kebijakan anggaran belanja. Kata Kunci: Realisasi; APBD; Belanja Pemerintah; Otonomi Daerah
Pengaruh Sistem Informasi, Keterampilan Pengguna, dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Latar belakang penelitian ini dikarenakan adanya indikasi kekurangmampuan system informasi beradaptasi dengan kebutuhan stakeholder dan juga konsumen di Direktorat Pelaksana Anggaran. Disamping itu kekurangan sumber daya yang terampil dalam bekerja serta indikasi lainnya yaitu kurangnya dukungan organisasi untuk memaksimalkan kinerja pegawainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh sistem informasi, keterampilan pengguna dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pelaksana Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 84 responden. Hasil penelitian menunjukan secara parsial sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Adapun keterampilan pengguna dan dukungan organisasi secara parsial berpengaruh positif dan sigifikan terhadap variable kinerja pegawai. Kemudian ketiga variabel yakni sistem informasi, keterampilan pengguna dan dukungan organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pelaksana Anggaran. Adapun besarnya persentase pengaruh ketiga variable independent tersebut sebesar 59% terhadap variable independent. Kata Kunci : Sistem Informasi; Keterampilan Pengguna; Dukungan Organisasi dan Kinerja Pegawai
Pengaruh Kepuasan Masyarakat, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan observasi awal, didapatkan kenyataan bahwa kinerja pegawai di DPMPTSP masih belum optimal. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari para bawahan, pimpinan di antaranya perlu menjaga kualitas Sumber Daya Manusia serta menyediakan fasilitas yang memadai. Suatu tujuan organisasi dapat diketahui berhasil atau tidak, salah satunya melalui hasil kinerja dalam periode waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi pengaruh kepuasan masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan fasilitas kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.148 pegawai dan dengan menggunankan rumus slovin kelonggaran 10% maka sampel dalam penelitian berjumlah 92 orang pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti pada hasil uji parsial variabel Kepuasan Masyarakat (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 3,486, Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 4,816, dan Fasilitas Kerja (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 3,924. Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 16,820, sedangkan besarnya Ftabel dengan derajat bebas (df) 3 dan 88 pada  (0,05) sebesar 2,708. Dengan demikian nilai Fhitung (16,820) > F tabel (2,708). Ini berarti H0 ditolak dan konsekuensinya H1 diterima, maka Kepuasan Masyarakat, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan persentase pengaruh variabel Kepuasan Masyarakat, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai adalah sebesar 79,9% dan sisanya sebesar 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat; Kualitas SDM; Fasilitas Kerja; Kinerja
Efektivitas Peran DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
DPRD memiliki fungsi sebagai lembaga pengontrol atau pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, apalagi di bidang pendidikan yang merupakan hal sangat penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD,yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasar prioritas utama. Masih banyak sekolah yang belum terurus fasilitasnya, menunjukkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penentuan skala prioritas,serta Keterlambatan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peran DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pengawasan Anggaran Dinas Pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawan Anggaran Pendidikan di oleh DPRD Kabupaten Bekasi belum berjalan efektif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti Kurangnya sistem informasi terintegrasi antara DPRD dan Dinas Pendidikan,Rendahnya pelibatan publik secara sistematis (partisipasi masih reaktif, bukan aktif).serta Politik anggaran sering membuat pengawasan tidak objektif atau selektif.dan Solusi untuk mengatasinya adalah dengan Membangun dashboard pengawasan anggaran pendidikan bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat.Membuat forum koordinasi triwulan untuk menyinkronkan pelaksanaan program dan realisasi anggaran,serta Meningkatkan partisipasi publik melalui forum musrenbang, FGD, dan media sosial DPRD dan Memperkuat fungsi sekretariat DPRD sebagai pusat data dan informasi pengawasan.
Hak Cipta (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Modul Pembayaran Aplikasi Sakti Pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Penelitian ini tentang Implementasi Modul Pembayaran dalam Aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Implementasi kebijakan modul pembayaran melibatkan beberapa tahapan dan proses yang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang harus diikuti. Implementasi kebijakan modul pembayaran di beberapa satuan kerja (satker) terhambat oleh kurangnya sumber daya aparatur yang kompeten di bidang manajemen keuangan dan teknologi. Sedangkan keberhasilan implementasi SAKTI tergantung pada kompetensi dari sumber daya aparatur satker dalam memahami proses kebijakan modul pembayaran dalam sistem aplikasi SAKTI dan cepat beradaptasi dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi modul pembayaran pada aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dengan nara sumber serta riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAKTI pada kebijakan modul pembayaran pelayanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Biro Umum berdasarkan dengan teori Model George Edward III dan William N. Dunn dalam penerapannya berjalan dengan efektif dan efisien, sarana dan prasarana telah memadai, operator pembayaran yang cepat dan tanggap dalam melaksanakan proses pembayaran sesuai standar prosedur yang ada. Masalah dan kendala adalah jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan sumber daya manusia, ketepatan waktu pembayaran karena belum disipin dalam melengkapi pembayaran. Upaya untuk mengatasinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan sudah sesuai SOP yang ada, jaringan sistem internet diberbaiki kemudian menambah jumlah petugas operator pembayaran dan memberikan pelatihan pengetahuan aplikasi sakti supaya pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, saran peneliti agar evaluasi secara menyeluruh untuk pelayanan kebijakan modul pembayaran dalam Aplikasi SAKTI di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia baik untuk hasil yang telah dicapai maupun yang belum.
Pengaruh Pelayanan Fiskus, Penerapan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I
Dalam bidang perpajakan, pemerintah memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didongkrak secara terus-menerus untuk mampu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh pelayanan fiskus, penerapan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian, yaitu pelapor wajib pajak yang berjumlah 400 orang. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari nilai t hitung masing-masing variabel lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Besarnya pengaruh masing- masing variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial yaitu pelayanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 13,040 > t- tabel1,966, sanksi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 2,620 > t-tabel 1,966, dan kesadadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 14,431 > t-tabel 1,966, sedangkan secara simultan pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Fhitung sebesar 1051,658 > F tabel sebesar 2,605. Koefisien determinasi Adjusted R² adalah sebesar 0,888, artinya 88,80 % variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Dan Lingkungan Eksternal Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 80 responden. Teknik analisis data menggunakan uji t untuk regresi linier sederhana dan uji F untuk regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ASN KPK. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan transformasional adalah 70,8%, budaya organisasi 61,4%, dan lingkungan eksternal 65,4%. Secara simultan, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 75,6% terhadap kinerja ASN KPK.
Pengaruh Pelanggaran Etik, Sanksi Pidana Suap, Dan Sanksi Pidana Pemerasan Terhadap Profesionalisme Pegawai Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pelanggaran etik, sanksi pidana suap, dan sanksi pidana pemerasan terhadap profesionalisme pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 126 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik, sanksi pidana suap, dan sanksi pidana pemerasan masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme pegawai. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menjelaskan 73,1% variasi dalam profesionalisme pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tantangan yang dihadapi KPK dalam mempertahankan standar profesionalisme tinggi, terutama terkait dengan skandal internal yang melibatkan korupsi dan pelanggaran etik.
Evaluasi Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kemang Kabupaten Bogor
This study evaluate the strategies to improve public service quality at UPPKB Kemang, Bogor Regency, using a qualitative approach. The research was conducted at UPPKB Kemang, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that an effective strategy for improving service quality is implementing the Online Weighbridge System (JTO). To minimize obstacles, UPPKB carries out regular maintenance, calibration of weighing instruments, and provides a backup generator. Socialization efforts are also conducted to educate drivers and transportation companies on the importance of compliance with weighing regulations. Infrastructure improvements, such as optimizing JTO services and upgrading weighing station facilities, help streamline operations. Additionally, UPPKB strengthens collaboration with relevant institutions to ensure regulations are effectively enforced without disrupting freight transport operations. These strategies are designed to enhance service quality and efficiency at UPPKB Kemang, Bogor Regency.
Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta
Performance-Based Budgeting is an approach that connects budget allocation with output and outcome. It is expected that Performance-Based Budgeting can help improve the quality of budget preparation by identifying outputs and outcomes, followed by identifying the necessary inputs to produce those outputs and outcomes. The Central Office of the Directorate General of Treasury has a complex organizational and budgetary structure and is the largest Work Unit within the Directorate General of Treasury. It has implemented the Performance-Based Budgeting policy in its annual budget preparation. This research aims to analyze and evaluate the Performance-Based Budgeting policy at the Central Office of the Directorate General of Treasury, analyze the factors hindering the policy, and provide recommendations on measures that can be taken to address the obstacles in the policy’s implementation. This research uses a qualitative method, collecting data through in-depth interviews with key stakeholders, field observations, and documentation studies. The evaluation is conducted using criteria developed by William N. Dunn (2021:610), covering effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy precision. The results of the research show that the performance-based budgeting policy has met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and policy precision, but has not met the responsiveness criterion. In general, this policy has made a positive contribution to budget planning and preparation, but there are still obstacles that need to be addressed. The proposed recommendations include the establishment of a special team, the development of a resource forum, continuous training, and improved synchronization of planning and budgeting data.
Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai dan Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna Sistem e-Harga di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa masih terdapat pagawai yang belum mampu memenuhi target pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi, hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai masih ada yang belum sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan, pegawai mengakui bahwa mereka dalam menyelesaikan tugas masih menunda-nunda dan masih terdapat pegawai yang tidak hadir tanpa alasan maupun pegawai yang masih keluar kantor pada jam kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi besarnya pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompetensi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai SMA Negeri 51 Jakarta. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Guru SMA Negeri 51 Jakarta sejumlah 47 orang pegawai. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti variabel kepemimpinan (X1), lingkungan kerja (X2) dan kompetensi (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 62,095, sedangkan besarnya Ftabel dengan derajat bebas (df) 3 dan 43 pada (0,05) sebesar 2,82. Dengan demikian nilai Fhitung (62,095) > F tabel (2,82). Ini berarti H0 ditolak dan konsekuensinya H1 diterima, maka kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai SMA Negeri 51 Jakarta dan persentase pengaruh variabel kepemimpinan, lingkungan kerja dan kompetensi secara simultan terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 85,0% dan sisanya sebesar 15,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kota Bekasi
Optimizing budget absorption is very important to ensure the effectiveness and efficiency of budget use in governance. This study aims to analyze the effect of budget planning, budget execution, and budget evaluation on budget absorption in the Bekasi City Government. The method used in this research is quantitative with a survey approach. Data were obtained through distributing questionnaires to 240 technical implementing officials of activities in the Bekasi City Government selected using simple random sampling technique. The results showed that budget planning had a positive and significant effect on budget absorption by 38.4%. Budget implementation also has a positive and significant effect on budget absorption by 61.14%. Meanwhile, budget evaluation has no positive and significant effect on budget absorption with a coefficient of determination (R square) of 8.6%. However, simultaneously, budget planning, budget execution, and budget evaluation have a positive and significant influence on budget absorption by 62.9%, indicating that most of the variation in budget absorption can be explained by these three variables. However, the remaining 37.1% is influenced by other factors not examined in this study.
Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
This study analyzes the effectiveness of the electronic procurement process of government goods and services through the LKPP e-Catalog system at the Head Office of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance using the theory of Jones (2017: 379). The results showed that the LKPP e-Catalog has improved procurement efficiency in various aspects, including time, utilization of facilities and infrastructure, resources, and the suitability of goods/services ordered and received. The implementation of this system results in transparency, cost efficiency, and ease of access for various providers, including MSMEs. However, there are several barriers to implementation, such as cybersecurity risks, limited system integration, and organizational resistance to change. To overcome these obstacles, continuous system development, security enhancements, integration with internal platforms, and user training are recommended. Thus, LKPP e-Catalog is expected to further improve the effectiveness and accountability of government procurement of goods and services.
Pengaruh Big Data dan Cyber Security Disclosure terhadap Shari’ate Value Added (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023)
This research aims to determine the influence of big data and cyber security disclosure on shari’ate value added on Islamic commercial banks in Indonesia for the 2019-2023 period. This research is quantitative research which was measured using multiple linear regression analysis methods via Eviews 10. The data used in this research was secondary data. The data collection technique used was documentation techniques through financial reports and annual reports published by Islamic commercial banks for the 2019-2023 period. Hypothesis testing was done by using the t test, F test, and coefficient of determination test (R2). The results of the study proved that big data partially has no effect on shari’ate value added, cyber security disclosure partially has an effect on shari’ate value added, big data and cyber security disclosure simultaneously have an effect on shari’ate value added. Keywords: Big Data; Cyber Security Disclosure; Shari'ate Value Added; Islamic Commercial Banks
Hak Cipta (c) 2026 Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Badan Pengelolan Aset Daerah DKI Jakarta merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas pengelolaan asset daerah DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan di internal organisasi, efektivitas kerja pegawai terbilang belum efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja secara bersama-sama terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Populasi dan sampel dalam penelitian berjumlah 63 orang yang merupakan Pegawai Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti variabel budaya organisasi (X1), motivasi (X2) dan lingkungan kerja (X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja (Y). Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai F hitung adalah 4,224 dan tingkat signifikansi 0,00 sementara nilai F tabel sebesar 2,67. Karena nilai F hitung (4,224) lebih besar dari F tabel (2,67) dan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari probabilitas signifikansi α =0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan persentase pengaruh variabel Budaya Organisasi, Motivasi, Lingkungan Kerja terhadap Efektivitas Kerja adalah sebesar 91,1% dan sisanya sebesar 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.
Hak Cipta (c) 2025 Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan
Implementasi Kebijakan Pelayanan Electronic Customs Declaration (E-CD) dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Atas Barang Penumpang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta
Electronic Customs Declaration (E-CD), adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh DJBC yang menggunakan internet E-CD hadir untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem deklarasi manual yang seringkali lambat dan kurang efisien. Namun sering kali ditemukan ada beberapa penumpang yang terlihat bingung dan tidak mengetahui ketentuan yang berlaku hingga membuat proses pengawasan menjadi secara manual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi dan mengevaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Pelayanan Electronic Customs Declaration (E-CD) Dalam Upaya Meningkatkan Pengawasan Atas Barang Penumpang Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pelayanan electronic customs declaration (E-CD) dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap barang penumpang di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta belum dapat berjalan dengan baik walaupun pembentukan kebijakan pelayanan electronic customs declaration (E-CD) di rasa sudah tepat karena sistem ini membantu petugas dalam melakukan pengawasan jauh lebih praktis dan cepat jika di bandingkan dengan keadaan sebelumnya adanya kebijakan ini dan dalam ruang lingkup pelayanan baik secara internal maupun eksternal sistem E-CD selalu di dukung untuk di kembangkan karena adanya sistem ini pelayanan pengawasan pemeriksaan barang penumpang jauh lebih efektif, cepat efisien dan tidak memerlukan waktu lama. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan adanya penumpang yang tidak menginput data ke sistem electronic customs declaration (E-CD) dengan sebenarnya sementara sistem belum sepenuhnya mampu mendeteksi kesalahan dalam jenis data lain yang mungkin terkait dengan penumpang atau barang bawaan kemudian target kebijakan belum tepat karena beberapa penumpang belum mengetahui dan memahami adanya sistem electronic customs declaration (E-CD).
Pengaruh Perencanaan Kerja, Risk Management, dan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
In an effort to create a professional government bureaucracy with characteristics, integrated, high-performance, capable of serving the public, neutral, prosperous, dedicated, and upholding the basic values and code of ethics of the state apparatus, bureaucratic reform is implemented in government agencies. The existence of bureaucratic reform demands improvements in various aspects of governance. This study aims to determine the effect of work planning (X1), risk management (X2) and good governance (X3) on employee performance (Y), especially at the Directorate General of Regional Financial Development of the Ministry of Home Affairs. The type of research used in this research is quantitative research with descriptive analysis methods. The population in this study were all employees of the Directorate General of Regional Finance with a sample of 76 people. The results showed that work planning has a significant influence on employee performance, with a contribution of 26.5%, risk management also has a significant influence on employee performance, with a contribution of 36.6%, good governance shows the greatest influence on employee performance, with a contribution of 64.6%. While work planning, risk management, and good governance together have an influence of 65.8%, the remaining 34.2% is explained by other variables not included in the regression model. While work planning, risk management, and good governance together have an influence of 65.8%, the remaining 34.2% is explained by other variables not included in the regression model.
Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko dalam Penyusunan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Strong risk management resulting from good management and proper guidelines can ensure that the accuracy of handling will be more guaranteed. However, there are still complaints from the public in the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze and evaluate the Implementation of Risk Management Policies in the Preparation of APBD at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province. In writing this thesis, the author used a qualitative research approach. The conclusion of this study is that the Implementation of Risk Management Policies in the Preparation of APBD at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province has not been able to run well because the standards and targets of risk management integrated into each stage of the APBD preparation process have not fully run according to the rules, less than optimal performance is shown by stakeholders in the risk identification evaluation. Apart from that, the lack of competent resources, understanding, number (of employees) and communication with socialization causes stakeholders not to understand the implementation of risk management and the irresponsible attitude of some stakeholders in risk management reporting and SOPs are not carried out in accordance with the regulatory format.
Analisis Efektifitas Penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen penting yang harus dipertimbangkankelengkapan ketentuan penerbitannya untuk memerintahkan pencairan dana dari rekening kas negara ke rekening penerima dalam pencairan belanja daerah namun masih terdapat penolakan SPM hingga tidak dapat di terbitkannya SP2D. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektifitas penerbitan SP2D pada keuangan daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung proses pencairan belanja daerah. Pendekatan penelitian yang penulis suku badan pengelolaan gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerbitan SP2D Pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat belum efektif dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah karena adanya faktor-faktor permasalahan pada proses penerbitan SP2D seperti kesalahan yang di lakukan Bendahara SPKD/UKPD dalam kelengkapan dan ketidaksesuain dokumen, kelalaian pengawasan pegawai selama proses verifikasi, kurang pahamnya pegawai sesuai dengan aturan SOP dalam penyerahan dokumen dan sumber daya kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan serta sarana tekhnologi yang masih kurang. Adanya permasalahan ini memberikan dampak yang dapat merugikan pegawai dan menjadi potensi kerugian bagi daerah karena terlambatnya proses pencairan dana belanja daerah sesuai dengan ketentuan waktu yang telah di tentukan.
Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta Dalam Pengembangan Karir Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem manajemen talenta berdasarkan sistem merit dengan prinsip objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme namun manajemen talenta di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi kebijakan manajemen talenta dalam pengembangan karir Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Manajemen Talenta Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi besar dalam pencapaian tujuan pengembangan karir Pegawai karena adanya program pemetaan Pegawai dimana talenta akan di kualifikasikan dalam talent pool dengan kriteria atau dimensi yang akan digunakan adalah kinerja dan potensi. Didukung lingkungan kebijakan berjalan dengan baik secara internal maupun eksternal serta saling mendukung, suportif dan memotivasi dalam mendukung implementasi manajemen talenta. Namun kemampuan implementor dalam pelaksanaan manajemen talenta yang masih dipengaruhi oleh sikap, penerimaan dan pelaksanaan pegawai dalam melaksanakan manajemen talenta dianggap tidak objektif sehingga mempengaruhi persepsi dan kinerja Pegawai dalam mengembangkan karirnya. Oleh karena itu implementasi manjemen talenta pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta masih belum terlaksana secara optimal.
Evaluasi Penerapan Optimasi Pendapatan Melalui Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2018-2022
This study aims to determine and evaluate the application of revenue optimization through billboard tax in increasing Kendari City Local Revenue, inhibiting and supporting factors and efforts to overcome inhibiting factors in the application of revenue optimization through billboard tax in increasing Kendari City Local Revenue. The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews (In-depth Interview) The informants were determined using a purposive sampling technique, involving three people from the Kendari City Regional Revenue Agency as key informants, one person from academia, and one person from the taxpayer. The research instrument used was the researcher himself, with data collected through field observations, interviews, and documentation. The results showed that revenue optimization through billboard tax aims to increase local revenue through more efficient and effective tax management and collection by increasing taxpayer compliance and utilization of billboard tax which has not been optimal and is expected to increase significantly to support development and improve public services.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Publik, dan Harga Terhadap Kepuasan Pengunjung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Kolam Renang dan Gelanggang Olahraga Bulungan Jakarta Selatan)
Visitor satisfaction with public spaces is influenced by various factors. Each individual has different desires and preferences.iService quality,ifacilities,i andi pricingi arei amongi thei factorsi thati affecti visitori satisfaction.i Complaintsi reflectingi dissatisfactioni amongi visitorsi toi thei Swimmingi Pooli andi Sportsi Halli ini Bulungani stilli exist.i Thei purposei ofi thisi studyi isi toi examinei thei influencei ofi Servicei Quality,i Facilities,i andi Pricingi oni visitori satisfaction.i Thei samplingi techniquei usedi isi accidentali sampling,i wherei respondentsi arei choseni basedi oni chancei encounters,i meaningi anyonei whoi happensi toi meeti thei researcheri cani bei usedi asi ai samplei ifi theyi arei deemedi suitablei asi ai datai source.i Thei totali samplei sizei usedi ini thisi studyi isi 97i respondents.i Thei resultsi ofi thei hypothesisi testingi ini thisi studyi indicatei thati servicei qualityi hasi ai positivei effecti oni visitori satisfaction,i facilitiesi havei ai positivei effecti oni visitori satisfaction,i andi pricingi alsoi hasi ai positivei effecti oni visitori satisfaction.i Simultaneously,i servicei qualityi (X1),i facilitiesi (X2),i andi pricingi (X3)i collectivelyi influencei visitori satisfactioni (Y)i byi 45.4%,i whilei thei remainingi 54.6%i isi influencedi byi otheri factors.
Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SAKIP di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menganalisis efektivitas SAKIP berdasarkan tiga aspek utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja di Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: kurangnya pengawasan yang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP di masa mendatang.
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Flexible Authentic Survey Instrumen Harmony Mobile dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan E-Government pada Badan Pusat Statistik
This research examines the use of the FASIH Mobile application for data collection, which still encounters several obstacles, such as the manual assignment process, the unavailability of media for monitoring and evaluating data collection results, and the absence of regulations related to the use of this application. This study aims to evaluate the use of the FASIH Mobile application in data collection, identify the obstacles faced and efforts to overcome them. The theory used refers to the effectiveness indicators by Sutrisno. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through interview techniques, observation, and documentation studies. Based on the results of the research, the program understanding indicator is effective because the parties involved have understood the purpose and objectives of the application. The timeliness indicator is effective, because the data collection time is in accordance with the schedule listed in the guidebook. The target accuracy indicator is also effective, because the target users of the application are experienced enumerators. The indicators of achieving goals, however, are not considered effective because there are no internal rules or regulations related to the use of the FASIH Mobile application and it has not been integrated with the data processing webentry. Indicators of real change are effective, because the existence of this application eliminates the document entry process. From the research results, it was concluded that the obstacles in using the FASIH Mobile application include the absence of location tagging facilities, limited human resources, and the absence of system integration. Efforts that have been made include evaluating data collection wages using FASIH Mobile and preparing a panel system for system integration. In terms of public services, the use of the FASIH Mobile application improves services in terms of responsiveness which allows data processing and data provision to be faster.