Efektivitas Program Sistem Layanan Online Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bersih Mudah Lancar (Silondo Bermula) Pada Pelayanan Pencetakan E-KTP
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Ananda, A., & dkk. (2021). Efektivitas Pelayanan Silayda E-KTP. El-Thawalib Vol.2 No.4 Agustus 2021.
Azlin, N. (2013). Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau (Studi Kasus Ruang Rawat Inap Kelas III). Pekanbaru: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bakrie, H., & dkk. (2022). Efektivitas Pelayanan Administrasi E-KTP di Masa Pandemi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Saraq Opat Vol.4 No.1 Januari 2022, pp 01-09 e-ISSN: 2809-8129; p-ISSN: 2809-817X.
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Sosial Vol.2 No.1.
Chen, J., Walker, R., & Sawhney, M. (2022). Publik Service Innovation: A Typology.
Jurnal Publik Management Review Vol.22 Tahun 2020. Claude, N. (1994). Intergrasi Ketahanan Sosial. Jakarta: Erlangga.
Danim, S. (2004). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
Handoko, T. H. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Hutabalian, Y. H., & Kalangi, J. S. (2015). Peran Customer Service dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Politeknik. E- Journal Acta Diurna.
Ibrahim, M. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Indrajit, R. E. (2002). Membangun Aplikasi E-Government. Yogyakarta: Andi Offset. Inpres Nomor 3. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta: Republik
Indonesia. Kalla, J. (2003). Langkah Nyata Memperbaiki Mutu Pelayanan Publik. Jurnal Forum Inovasi, PPS-PSIA Fisip UI, Vol.8, September 2003.
Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol.4 No.2 Tahun 2017.
Kristanto, P. (2013). Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi Offset.
Kumorotomo, W. (2005). Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:
BPFE Yogyakarta. Menajang, H. (2003). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Kota Manado. Manado: Jurnal Ekonomi Universitas Sam
Ratulangi. Mindarti, L. I. (2016). Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik. Malang: UB Press.
Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Perda Kota Depok Nomor 9. (2021). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026. Depok: Pemerintah Kota Depok.
Permenpan RB Nomor 30. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta: Republik Indonesia.
Perpres Nomor 26. (2009). Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta: Republik Indonesia.
Perpres Nomor 35. (2010). Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Jakarta: Republik Indonesia.
Perpres Nomor 96. (2018). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta: Republik Indonesia.
Perwali Kota Depok Nomor 84. (2021). Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Depok: Pemerintah Kota Depok.
Rochmah, F., & dkk. (2021). Efektivitas Jogja Smart Service dalam Pelayanan Kependudukan Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.14 No.2, Januari 2021 ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-495.
Sahya, A. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Savira, A., & Kurniawan, I. D. (2021). Efektivitas Aplikasi AKOne MAK’e di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 No.4 September 2021, ISSN 2722- 9475 e-ISSN 2722-9467.
SE Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil. (2021). Surat Edaran Dirjen Dukcapil nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan , Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta: Dirjen Dukcapil. Siagian, S. P. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Siagian, S. P. (2008). Filsafat Administrasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sinambela, L. P., & dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno. (2007). Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta:Ekonisia.
Syafiie, I. K. (2003). Sistem Administrasi negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Umam, K. (2012). Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Undang-undang Nomor 23. (2006). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 24. (2013). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 25. (2009). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Republik Indonesia.
Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yuli, R. (2021). Efektifitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui
Aplikasi e-Samsat (Studi Kasus di Kantor Samsat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi). Jambi: Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
Internet:
Jpnn.com. Perekaman E-KTP di Depok Sudah 99 Persen. Diambil dari: https://www.jpnn.com/news/perekaman-e-ktp-di-depok -sudah-99- persen. Diakses pada: 17 April 2022
Antara News. Warga Depok Buat KTP-el Lebih Dari Setahun Belum Juga Selesai. Diambil dari: https://www.antaranews.com/berita/1498772/ warga-depok -buat-ktp-el-lebih-dari- setahun -belum-juga-selesai. Diakses pada: 17 April 2022
Pojokjabar.com. 5.369 Warga Kota Depok Belum Rekam E-KTP. Diambil dari: https://jabar.pojoksatu.id/depok/2021/09/30/5 -369-warga-kota-depok- belum-rekam-e- ktp/. Diakses pada: 17 April 2022
Depok Update. Masyarakat Depok Dipermudah Dengan Layanan Silondo Bermula. Diakses dari: https://depokupdate .com/masyarakat-depok- dipermudah -dengan-layanan -silondo - bermula/. Diakses pada: 17 April 2022
DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v3i5.3399
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/jiap.v3i5.3399.g1662
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmu Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
|