Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPH Final Umkm Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022
Abstract
Full Text:
PDFReferences
BUKU
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta:CV Andi Offset..
Mulyadi. 2015. Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.
Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 5. Jakarta.
Sutha, Diah Wijayanti. 2018. Administrasi Perkantoran. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
Subianto, Agus. (2020). Kebijakan Publik. Surabaya: Brilliant. PT Menuju Insan Cemerlang.
Razak, M. R., Abdussamad, Z., Nurdiansyah , W., Ramdani, A., Tauhid, Pakpahan, R. R., Sumarni. (2021). Reformasi Administrasi Publik. (A. Hendrayady, Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Media Sains Indonesia
JURNAL, ARTIKEL, KARYA ILMIAH & SKRIPSI
Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022, April 1). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. Tirtayasa Ekonomika, 17, 152-175.
David Luntungan. 2022. Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan MSMe’s Taxation in the Era of Tax Harmonization Law. Journal umpr (Vol. 8 No. 1).
Haris Budiman. 2023. Sosialisasi Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kuningan. Journal uniku (Vol. 06 No.1).
Heriyanto & Sari (2021, September). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putioh Jakarta Pusat. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1923
Imam Agus Faisol, Khy’sh Nusri Leapatra Chamalinda. 2022. Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ejournal polbeng (Vol.3 No.1).
Putri A. Lestari, Chairil Anwar Pohan. (2021, Maret). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. Vol 1, No.2 Maret 2021pp. 146-156.
Peraturan Perundang – Undangan :
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.
WEBSITE
Ali, Hasanuddin. 2020. Survei Dikala Pandemi. https://hasanuddinali.com/2020/07/30/survei-dikala-pandemi/Diakses tanggal 20 Januari 2020.
DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v3i6.3471
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/jiap.v3i6.3471.g1720
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmu Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
|