Evaluasi Penerapan Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Bekasi Tahun 2018-2022
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Buku dan Artikel
Harjo, D. (2019). PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 2 (Supriyadi (ed.); 2nd ed.).Penerbit Mitra Wacana Media.
Dunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Amerika Serikat: Gadjah Mada University Press.Mardiasmo. (2019). PERPAJAKAN EDISI 2019 (D. Arum (Ed.); Edisi 2019). Penerbit Andi.
Website
https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayananpendapatan-daerah-kota-bekasi/
https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-mengenal-samsat/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://www.pajak.go.id/id/pajak
Peraturan Perundang-Undangan
UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PASAL 5 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL BANYAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PASAL 1 POINT 15 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PAJAK PROGRESIF
PASAL 13 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIATUR
PASAL 14 POINT 2 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 02 PERHITUNGAN BESARAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 PASAL 1 AYAT (6) TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. (n.d.).
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP). (n.d.).
DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3837
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3837.g1919
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
|