EFEKTIVITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Bintoro dan Daryanto. 2017. Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan. Cetakan 1. Yogyakarta: Gava Media
Dessler (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
Hasibuan (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori). Global Eksekutif Teknologi.
Padang.
Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Keban (2008:2). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori, dan Isu.
Yogyakarta: Gava Media.
Keban, Yeremias.T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : PT. Gava Media
Mondy (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori dan Konsep. Jakarta: Erlangga. Pasolong (2012: 57). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Priansa, D. J. (2016). Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta
Sedarmayanti (2010:151). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
Siagian, Sondang P. 2014. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sinambela, Lija Poltak. 2012. Kinerja Pegawai (Teori Pengukuran dan Implikasinya). Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Stoner, J.A.F. 1982, Management, Englewood Clifs, NJ: Prentice – Hall
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND Bandung: Alfabeta. Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
Syafi’I, Inu Kencana, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
Zeithaml, Valerie A.; Parasuraman A., and Barry Leonard L., 1990, Delivering Quality of Service: Balancing Customer Perception and Expectation. New York: The Free Press.
Undang Undang:
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selaatan No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v4i4.4103
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/jiap.v4i4.4103.g2086
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmu Administrasi Publik
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
|