Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap CV Djanti Medika di Bekasi Pada Tahun 2021

Authors

  • Indriani Rahayu NingTyas Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta
  • Noviandari Sari Utami Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta
  • Dwi Agustina dwiagustina@stiami.ac.id

DOI:

https://doi.org/10.31334/jupasi.v5i2.4096

Keywords:

Implementation of the goverment regulation number 23 of 2021, tax obligations.

Abstract

Government regulation number 23 of 2018 which is an amendment to government regulation number 46 of 2013 focuses on research on corporate taxpayers CV Djanti Medika in Bekasi in 2021 regarding tariff changes. The purpose of this observation is to find out the implementation of government regulations CV Djanti Medika for the 2021 period starting from calculation, deposit, and reporting based on the applicable Tax Regulations.The legal basis for Government Regulation number 23 of 2018, Minister of Finance Regulation number 99/PMK.03/2018, and Article 3 paragraph (3) letter c UU KUP. The method used is a qualitative method, data collection techniques by observation and interviews with employees of the tax consultant CV Djanti Medika. The results of observations that occurred at CV Djanti Medika in 2021 were that there was an administrative fine of 2% due to delays in reporting every month. The results obtained in the implementation of government regulation No. 23 of 2018 are not fully in accordance with the applicable laws and regulations.

References

. Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Sistem Perpajakan. https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan , diakses 21 Mei 2022.

. Devano, S dan Siti Rahayu. (2006). Perpajakan: konsep, teori dan isu. Jakarta: Kencana.

. Fatmawati. (2015). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasiâ€. Fakultas Ekonomi; Universitas Negeri Yogyakarta.

. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021. APBN Kita. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/ , diakses 20 April 2022.

. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.

. Mustika, T , dkk . (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal. Universitas Pancasakti Tegal.

. Meikhati, E, dkk. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Universitas Duta Bangsa Surakarta.

. Pemerintah. RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,†Jakarta,2018.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. 2018

. Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pengantar Perpajakan. Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi dua, Jakarta: Mitra Wacana Media.

. Resmi, S. (2013). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Downloads

Published

2024-08-28

Issue

Section

Articles