Peningkatan Pengelolaan UPK di Kabupaten Sragen melalui Pendampingan Penyusunan Kebijakan dalam Manajemen

Ovi Itsnaini Ulynnuhaa; Kusuma Wijayanto; Heppy Purbasari; Andy Dwi Bayu Bawono; Kurnia Rina Ariani; Fauzan Fauzan; Muhammad Abdul Aris; Mujiyati Mujiyati; Syahrina Noormala Dewi

doi:10.31334/jks.v7i1.4043

Peningkatan Pengelolaan UPK di Kabupaten Sragen melalui Pendampingan Penyusunan Kebijakan dalam Manajemen

Ovi Itsnaini Ulynnuhaa, Kusuma Wijayanto, Heppy Purbasari, Andy Dwi Bayu Bawono, Kurnia Rina Ariani, Fauzan Fauzan, Muhammad Abdul Aris, Mujiyati Mujiyati, Syahrina Noormala Dewi

Abstract

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memiliki peranan yang penting dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mendorong desa untuk mandiri dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran yang didanai desa. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan. Sedangkan Unit Pengelola Keuangan (UPK) merupakan lembaga keuangan non-bank. UPK dalam mengelola simpan pinjam tentu memerlukan aturan yang jelas dalam menjalankan pengelolaan simpan pinjam (Indriani dkk, 2022). Selama ini pengelolaan simpan pinjam memiliki berbagai macam permasalahan. Adapun permasalahan yang muncul adalah pengelolaan dana perguliran yang dikelola UPK belum diimbangi dengan standar operasional prosedur (SOP) yang baik. Saat ini, UPK Kabupaten Sragen belum memiliki SOP perguliran yang cukup kuat untuk mendukung kegiatan simpan pinjam yang informatif dan transparan. Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang sudah dilakukan sebelumnya dengan mitra, yang bertempat di UPK Kecamatan Plupuh, menyatakan bahwa Kabupaten Sragen telah membentuk UPK. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, UPK membantu DAPM dalam mengelola dana yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Kegiatan PKM yang akan dilaksanakan oleh Tim UMS diantaranya (1) Mendampingi mitra (UPK) dalam menyusun SOP bidang manajemen, (2) Melakukan Focus Group Discussion dengan seluruh UPK di Kabupaten Sragen, (3) Memberikan pelatihan terkait kebijakan di bidang manajemen kepada seluruh UPK di Kabupaten Sragen. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini diharapkan dapat meningkatkan manajemen tata kelola pelayanan UPK kepada Masyarakat, terwujudnya SOP bidang manajemen yang konsisten dan diterapkan di seluruh UPK Kabupaten Sragen, meningkatnya kegiatan pinjaman di Kabupaten Sragen.

Keywords

UPK; SOP Manajemen; Dana Perguliran;

Full Text:

PDF

References

Abdallah, Zachari. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review. Vol 2 No 2. https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/view/66/23

Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 4(1), 43–55. https://doi.org/10.18196/rab.040152

Bawazir et al. Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari’ah dalam Pemberdayaan Masyarakat Gempong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol 1 No 1. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/78/60

Ermawati, Liya & Indah Tamari Putri. (2024). Analisis Kinerja Keuangan pada Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyrakat (UPK-DAPM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Perbankan. https://synergizejournal.org/index.php/JREMP/article/view/6/6

Indriani, E., & Penawan, A. (2022). Membangun Keberlanjutan Dan Tata Kelola Dana Amanah Permberdayaan Masyarakat (DAPM) Kabupaten Sragen. Wasana Nyata : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 6(2), 178–184.

Indriani, Etty, Hartawan & Asri Wulandari. (2020). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat: Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. Deepublish

Irwanto, & Noviandari, I. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 13(1), 110–118. http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/283

Luayyi, Sri, Alfhentina S.Kencahwati, Putri Awalina. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bergulir untuk Mengukur Kinerja Keuangan dan Miminimalisir Kredit Macet. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2956/1730

Mardiyanto, D., Sulistyo, & Slamet, G. (2021). Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pembedayaan Masyarakat (DAPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Edunomika, 05(02), 874–880.

Mongkito, A. W., Turmudi, M., & Putri, A. D. I. (2022). Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda Dalam Persfektif Hukum Ekonomi. Muamalatuna, 14(1), 31-53.

DOI: https://doi.org/10.31334/jks.v7i1.4043