ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK TERKAIT KEWAJIBAN BANKMELAPORKAN DATA TRANSAKSI PENGGUNAAN KARTU KREDIT NASABAH KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2016

Selvi Selvi, Sennytia Sennytia

Abstract


This research aims to determine the legal basis and the development of bank secrecy regulations in Indonesia related to taxation, as well as to determine the policy of the Minister of Finance Regulation No. 39 / PMK.03 / 2016 related to the reporting of data transactions using credit cards to the Directorate General of Taxation. The research method used is qualitative method, which method is more suitable for use when discussing social issues in general. The data collected is not in the form of figures, but data derived from interviews and other official documents. The results of the study explained that the basic legal and regulatory developments of bank secrecy in Indonesia related to taxation regulated Law No. 10 of 1998 Article 41 paragraph (1), Law on General Provisions and Tax Procedures (CTP) of Article 35 paragraph (1) , Minister of Finance Regulation No. 87 / PMK.03 / 2013 on Procedures Demand description or evidence of the parties bound by the Confidentiality Obligations, and Bank Indonesia Regulation Number 2/19 / PBI / 2000 on Procedures for Granting Permission command or Written Opens Bank secrecy. Bank Secrecy also has exceptions including for tax purposes as set out in Finance Minister Regulation No. 39 / PMK.03 / 2016 regarding the liabilities of the bank in the reporting of data transactions using credit cards to the Directorate General of Taxation. Through research conducted suggested the existence of clear legal provision that the tax inspector will not experience bottlenecks in the process of examination of taxpayer data and the policy is expected to be coordinated in advance by the parties are related because in running this policy required accurate data good data from the banks as well as taxation and there must be a commitment that the data will be open for tax purposes guaranteed confidentiality.

Full Text:

PDF

References


AG, Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Budisantoso, Totok. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Djumhana, Muhammad. 2011. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunadi. 2012. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta: PT Grasindo.

Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.

Husein, Yunus. 2010. Rahasia Bank dan Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.

Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2010. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moloeng, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy Edisi Keempat Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media Kompetindo Gramedia.

Rachman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Penerbit Nuansa.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Caps Publishing.

Johannesen, Niels dan Gabriel Zucman. 2014. The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown.

Puspitasari, Chandra Dewi. 2012. Penerobosan Rahasia Bank: Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak.

Wibisono, Agung dan Chamelia Gunawan. 2011. Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia.

Larasati, Angelina. 2016. Tax Ratio Indonesia Terendah se-Asia Tenggara, DJP Gunakan Strategi Ini. http://www.bisnispost.com/executive-corner/hipmi-corner/2016/03/29/tax-ratio-indonesia-terendah-se-asia-tenggara-djp-gunakan-startegi-ini. Diakses 29 Maret 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.




DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i2.1

DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i2.1.g1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Reformasi Administrasi



View My Stats

JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI
Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

ISSN : 2355-309X (Cetak), 2622-8696 (media online)
Email : [email protected] / [email protected]
Website: http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/index

 

 INDEXED BY :