IMPLEMENTASI TAX HOLIDAY DALAM RANGKA MENINGKATKAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Babatunde & Shakirat Adepeju. 2012. The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Oil and Gas Sector in Nigeria. (IOSR Journal of Business and Management, Vol. 6, Issue 1, Hlm. 1-15).
Bolnick, Bruce. 2004. Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region. (Paper presented as a Technical Report submitted to USAID/RSCA SADC Tax Subcomittee, SADC Trade, Industry, Finance and Investment Directorate)
Klemm, Alexander & Stefan Van Parys. 2011. Empirical Evidence on the Effect of Tax Incentives. (Int Tax Public Finance). Springer Science + Business Media LCC.
Kurniati, Yuni et al. 2007. Determinan FDI. (Working Paper, WP/06/2007). Jakarta: Bank Indonesia.
Parys, Stevan Van & Sebastian James. 2010. The Effectiveness of Tax Incentives in Attracting Investment: Panel ata Evidence from the CFA Franc Zone. (Int Tax Public Finance, Vol. 17, Hlm 400-429). Springer Science + Business Media LCC.
Prakoso, Kesit Bambang. 2003. Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Holiday terhadap Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1970-1999). (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.8, No.1, Hlm.19-37).
Rosen, Harvey S. 2002. Public Finance. New York: Mc Graw-Hill/Irwin.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAP
Thierry, Geiger. 2011. The Indonesia Competitiveness Report 2011: Sustaining the Growth Momentum. Geneva: World Economic Forum
Well, Louis T Jr et al. 2001. Using Tax Incentives to Compete for Foreign Investment: Are They Worth the Costs?. Washington: Foreign Investment Advisory Service
Wen, Jean Francois. 1997. Tax Holidays and the International Capital Market. (International Tax and Public Finance, Vol.4, Hlm. 129-148). Boston: Kluwer Academic Publisher.
Dokumen:
Republik Indonesia. 1958. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
Republik Indonesia. 1964. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal.
Republik Indonesia. 1965. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asi
Republik Indonesia. 1970. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia. 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu.
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Republik Indonesia. 1997. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan kepada Usaha Industri Tertentu.
Republik Indonesia. 1999. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Sumber Lain
http://www.unilever.co.id/id/media-centre/pressreleases/2013/Unilever-Mendirikan-Pabrik-Pengolahan-Minyak-Kelapa-Sawit.aspx. Diakses 6 Juli 2015.
http://kabar24.bisnis.com/read/20130923/78/164737/industri-kimia-energi-sejahtera-mas-investasi-rp28-triliun-di-dumai. Diakses 6 Juli 2015.
http://www.kemenperin.go.id/artikel/3768/Chandra-Asri-Naikkan-Investasi-Jadi-US$-170-Juta-. Diakses 6 Juli 2015
http://www.chandra-asri.com/news_detail.php?component_newsPage=12. Diakses 6 Juli 2015.
DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i1.1025
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i1.1025.g548
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats
JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI
Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani
ISSN : 2355-309X (Cetak), 2622-8696 (media online)
Email : [email protected] / [email protected]
Website: http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/index
INDEXED BY :