PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIBANDINGKAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT GLOBAL BINTANG UTAMA JAKARTA

AA Supardi AA Supardi, Ari Samto

Abstract


This study was conducted to determine how much influence the implementation of the before and after implementation of Government Regulation No. 46 Year 2013 on PT Global Bintang Utama Jakarta. In mid-2013 the Government issued Government Regulation No. 46 Year 2013 is localized for enterprises that have a gross income below Rp.4.800.000.000 (four billion, eight hundred million rupiah). Government Regulation No. 46 Year 2013 issued not to replace Law No. 36 In 2008, these regulations are specialized for small and medium enterprises (SMEs). In Act No. 36 of 2008 by Government Regulation No. 46 Year 2013 there is a difference for the count, deposit and reporting of tax payable on an enterprise and differences in tax treatment, these rules in terms of taxation policy, the tax laws and tax administration in accordance with applicable tax regulations.

Keywords


Income Tax, PP 46 in 2013, Elements of Taxation

Full Text:

PDF

References


Anjarwati, Ratna. 2015. PPH Final 1% Untuk UMKM. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

BPPK Kemenkeu. Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Sebagai Sarana Penghitungan Pajak Secara Jabatan Dalam Pemeriksaan Pajak.

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20965-norma-penghitungan-penghasilan-neto-nppn-sebagai-sarana-penghitungan-pajak-secara-jabatan-dalam-pemeriksaan-pajak. Diakses 02 April 2016.

Dwi Anggoro, Damas. 2013. Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. https://damasmart.wordpress.com/2013/11/17/analisa-peraturan-peme rintah-nomor-46-tahun-2013/. Diakses 02 April 2016.

Mansury. 1994. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pohan, Anwar, Chairil. 2013. Degradasi Fungsional Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Sebagai Implikasi Dari Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu) Yang Berdampak Pada Ketidakadilan Pajak. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: CV Alfabeta.

Sindari, Dianaswara dan Arniati. 2013. Analisis Perbandingan Penerapan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT Trio Infotek Batam. Batam: Politeknik Negeri Batam.

Sudarman. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 (PP -46/2013) Dan Permasalahannya. Semarang. STIE Dharama Putra Semarang (Dharma Ekonomi-No. 38/TH. XX/ OKTOBER 2013).

Syahdan, Anuar, Saifhul dan Asfida Parama Rani. 2013. Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Banjarmasin: STIEI Kayutangi (Jurnal Infestasi Vol. 10 No. 1 Juni 2014 Hal: 64-72).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE. 42/PJ/2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tambunan, Ruston. 2013. Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil. http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=5.Diakses 02 Apri 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan.

Yanto, Hari. 2014. Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan (E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science Vol. 1, No. 2 (2014).




DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i2.5

DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i2.5.g5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Reformasi Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI
Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

ISSN : 2355-309X (Cetak), 2622-8696 (media online)
Email : [email protected] / [email protected]
Website: http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/index

 

 INDEXED BY :