IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Abidin, Said Zainal (2002). Kebijakan Publik. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: Alfabeta.
Basrowi dan Sudikin. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia.
Cresswell, John W.. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Aprroach. London: Sage Publication Inc.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Fesher, James W.. (1980). Public Administration: Theory and Practice. USA: Prentice Hall.
Hadi, Hamdy. Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. (2000). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hasan, Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Irawan, Prasetya. (2006). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Depok: FISIP Universitas Indonesia.
Kementerian Perdagangan. 2016. Buku Panduan Pemanfaatan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jakarta: Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Kountur, Ronny. (2007). Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM.
MS, Amir. (1999). Ekspor Impor, Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo/PBP.
Neuman, W.L.. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. USA: Pearson Education, Inc..
Nogi S. Tangkilisan, Hessel. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset.
Purwito M., Ali. (2006). Kepabeanan: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Samudra Ilmu.
Purwito M., Ali. (2013). Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan dan Penerapan. Tangerang: Jelajah Nusa.
Purwito M., Ali. (2010). Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang): Konsep dan Aplikasi. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Purwito M., Ali dan Indriani. (2015). Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Sudjatmiko, F.D.C.. (1987). Pengertian Bea dan Cukai. Jakarta: Akademi Maritim Indonesia.
Suharto, Edi. (2008). Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Sumantoro (1998). Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Pengantar Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Media Pressindo.
Karya Akademis
Febriyanti, Friska T. (2012). Implementasi Kebijakan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Lim, Ivan. 2010. Dilema Politik dalam Menghadapi ACFTA - Apa Pilihan untuk Indonesia?. (Sosial Demokrasi, Nomor 8, III, Hlm. 62-66). Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.
Purwanto, Erwan A. (2011). Peran Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ACFTA. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Siwi, Arisa P. (2013). Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China dalam Kerangka ACFTA. Jurnal Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga.
Suroyah, Hanum. (2014). Analisis Implementasi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Stud I Kasus PT XYZ. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Sutriyanti. (2012). Perspektif Hukum atas Dampak Perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Bagi Indonesia. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Wiyoso, Adhika P. S. (2011). Analisis Dampak Pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap Persaingan Usaha dalam Industri Elektronik di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Undang-Undang dan Peraturan
Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Tentang Perdagangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004. Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-
Operation Between The Association Of South East A Sian Nations And The Peoples Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011. Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 Tahun 2004. Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area. Jakarta: Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 Tahun 2005. Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA). Jakarta: Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tahun 2007. Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor. Jakarta: Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012. Ketentuan di Bidang Ekspor. Jakarta: Menteri Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2014. Ketentuan Asal Barang Indonesia. Jakarta: Menteri Perdagangan.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tahun 2014. Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Jakarta: Bea Direktur Jenderal dan Cukai.
DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v3i1.95
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/reformasi.v3i1.95.g83
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Reformasi Administrasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats
JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI
Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani
ISSN : 2355-309X (Cetak), 2622-8696 (media online)
Email : [email protected] / [email protected]
Website: http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/index
INDEXED BY :