Program Pengembangan Desa Wisata sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya

Abstract

Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi telah membuat industri pariwisata benar-benar terpuruk. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk membangkitkan kembali industri pariwisata yang mati suri dan memicu pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengembangkan desa wisata. Target yang ditetapkan pemerintah untuk dicapai hingga tahun 2024 adalah 244 desa wisata maju dan mandiri yang tersertifikasi berkelanjutan (RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf/Baparekraf). Bahkan pencapaiannya diharapkan melebihi target mengingat besarnya potensi desa wisata di Indonesia..Masyarakat pun menyambut dengan antusias, terbukti dengan terus bermunculannya desa-desa wisata baru. Nampaknya telah disadari bahwa melalui desa wisata, pariwisata telah membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat melalui semangat pro job, pro growth, dan pro poor (pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, menjadi generator pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai alat pengentasan kemiskinan) (Antara dan Arida, 2015).
Penelitian dengan metode studi pustaka ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah desa wisata, dengan begitu, akan lebih mudah diketahui kelayakan suatu desa untuk diajukan sebagai desa wisata. Menurut Arida dan Pujani (2017), saat ini belum ada kriteria desa wisata yang bersifat standard sebagai acuan dalam pemetaan desa wisata dan belum ada model pengembangan desa wisata yang bisa dijadikan cetak biru, khususnya dalam pengembangan kelembagaan lokal, yaitu pengelola desa wisata. Namun pemerintah lewat kemenparekraf telah mensyaratkan adanya tiga komponen pendukung pada calon desa wisata, yaitu pertama melihat potensi wisata yang tersedia, kedua melihat minat serta kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi, dan yang ketiga adalah keunikan konsep desa wisata tersebut (www.kemenparekraf.go.id).