Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam Penataan Angkutan Kota melalui BisKita Transpakuan Tahun 2021-2023

Abstract

(The Implementation Process of the Bogor City Government's Policy on Urban Transportation Management Through BisKita Transpakuan in 2021-2023) Traffic congestion in Bogor City is a problem that attracts public attention due to the increasing volume of vehicles on every road in Bogor City. This has encouraged the Bogor City Government to provide mass public transport aimed at reducing congestion. So in the end, the policy on Bus Rapid Transit (BRT) with a service purchase scheme through BisKita TransPakuan was implemented as part of the development of public transportation in order to overcome congestion in Bogor City, through cooperation between the Bogor City Government and the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia through the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ). This research uses descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and also literature studies to describe the BisKita TransPakuan policy implementation process. The theoretical basis used is the theory of policy implementation according to Mazmanian and Sabatier (1983) specifically discussing aspects of the policy implementation process. This research aims to see how the BisKita TransPakuan policy implementation process by analysing each line of policy implementation that affects each other and the capacity of the implementing agency of the policy implementation. Abstrak Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor menjadi permasalahan yang menarik perhatian publik akibat volume kendaraan di setiap ruas jalan Kota Bogor semakin meningkat. Hal ini mendorong Pemerintah kota Bogor untuk menghadirkan angkutan umum massal yang bertujuan mengurangi kemacetan. Sehingga pada akhirnya, kebijakan mengenai Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema pembelian layanan melalui BisKita TransPakuan diimplementasikan sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik agar dapat mengatasi kemacetan di Kota Bogor, melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Penelitian ini menggunakan kualitatif bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan juga studi literatur untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan BisKita TransPakuan. Landasan teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) spesifik membahas aspek proses implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan BisKita TransPakuan dengan menganalisis setiap lini implementasi kebijakan yang saling mempengaruhi maupun kapasitas badan pelaksana implementasi kebijakan tersebut.