Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Abstract
In the current era of digitalization, auctions are a means of selling. Auctions have a significant role in the context of community needs with the principles of being fair, transparent, having legal certainty, accountability and efficiency and auctions are also a source of non- tax state revenue. The problem in this research is that the auction process does not run as it should because the number of auction requests is not comparable to the number of auctions held at the Bekasi State Property and Auction Service Office. The purpose of this research is to find out how the auction process occurs at the Bekasi State Assets and Auction Service Office, what obstacles are faced and efforts to overcome obstacles in the auction process at the Bekasi State Assets and Auction Service Office. The method used in this research is descriptive qualitative. The theory used to support the analysis uses the policy implementation model developed by Edward III. Data collection in this research is collecting all data that has been obtained from the field in the form of observations, interviews and literature studies as well as data in the form of certain documents without exception. The results of research on the implementation of auctions at the Bekasi State Property and Auction Service Office are not optimal. It can be seen from the theory put forward by Edward III (in Suparno, 2017) that there are 4 models for implementing policies in an organization. Of the 4 models, only 3 are running well, while 1 model is not running well, namely Resources.
Abstrak
Di era digitalisasi saat ini lelang merupakan salah satu sarana untuk penjualan. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka kebutuhan masyarakat dengan asasnya yang adil, transparan, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas serta efisien dan lelang juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan lelang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena jumlah permohonan lelang tidak sebanding dengan jumlah lelang yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi, hambatan apa saja yang dihadapi serta Upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis yaitu menggunakan model implementasi kebijkan yang dikembangkan oleh Edward III. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara dan studi pustaka serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Hasil penelitian dalam Implementasi pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi belum optimal, dapat diliat dari teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Suparno,2017) terdapat 4 model dalam implementasi kebijakan pada suatu organisasi. Dari 4 model tersebut hanya 3 yang sudah berjalan dengan baik, sedangkan 1 model belum berjalan dengan baik yaitu Sumber Daya.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ashshofa, Burhan. (2007) Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta
Dhaniarto, A.Y. (2021). Lelang Teori dan Aplikasi. Jakarta. Badan Penerbit: Fakultas Hukum universitan Indonesia.
Moleong, Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Penerbit: PT Remaja Rosdakarya,.
Rakhmat. (2017). Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Makassar. Penerbit: Andi (Anggota IKAPI) Ramhan, Mariati. (2017). Ilmu Administrasi. Makassar. Penerbit CV. Sah Media
Santosa, Pandji. (2017) Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung. Penerbit: PT. Rfiks Aditama
Suai, Muhammad Ridha. (2015). Kebijakan Publik. Sorong. Penerbit: Calpulis
Sugiyono. (2014). Metode amaPenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Penerbit: PT Alfabet.
Suparno, (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. Penerbit:Dwiputra Pustaka Jaya.
Tjilen, Alexander Phuk. (2016). Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Penerbit: Nusa Media.
Bachmid, F. R. R., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2022. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(6), 709-717. Link : https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3475
Fitriyanti Nur Rochmah. (2023). Capaian Kinerja Pejabat Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto.
Inayah, R. (2021). Pelaksanaan Lelang Dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Link : https://repository.unissula.ac.id/22802/
Meilton, R. (2015). Pelaksanaan Lelang Marhun Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Hr. Soebrantas Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) Link : https://repository.uin-suska.ac.id/6666/ .
Mustafa, S. (2018). Akuntabilitas pelayanan kpknl Parepare dalam pelelangan kekayaan negara (perspektif hukum ekonomi Islam) (Doctoral dissertation, STAIN Parepare). Link : https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/335/
Renaldy, O. I. (2010). Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dumai Provinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Universitas Negeri Semarang, Semarang. Link : https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39645/
Utomo, W. P. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA) Link : https://repository.unissula.ac.id/11824/.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154 /PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /PMK.06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang
DOI: https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i1.4823
Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Email :[email protected]
Website:https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi
LISTED & INDEXED :