Transformasi Birokrasi Daerah melalui Pemberdayaan ASN: Analisis Praktik Reinventing Government di BKPSDM Kota Malang

Abstract

(Regional Bureaucratic Transformation through Civil Servant Empowerment: Analysis of Reinventing Government Practices at BKPSDM Malang City)

Transformasi birokrasi daerah menuntut penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan ASN di BKPSDM Kota Malang dalam perspektif Reinventing Government, serta mengidentifikasi strategi, dinamika implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan delapan informan kunci yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ASN dilakukan melalui peningkatan kompetensi, digitalisasi proses manajemen kepegawaian, pembentukan budaya kerja profesional, serta pelibatan aparatur dalam perencanaan pengembangan diri. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran birokrasi dari pola administratif yang kaku menuju organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Faktor-faktor seperti visi kepemimpinan, dukungan regulasi, kesiapan individu, dan tuntutan eksternal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan kompetensi, dan resistensi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan nyata, peningkatan strategi komunikasi perubahan, serta pelaksanaan penelitian komparatif pada OPD lain untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika transformasi birokrasi daerah.

Abstract

The transformation of local bureaucracy requires strengthening the capacity of civil servants through well-planned and continuous empowerment strategies. This study aims to analyze the implementation of civil servant empowerment at the BKPSDM of Malang City through the lens of Reinventing Government, as well as to identify the strategies, implementation dynamics, and factors influencing the success of organizational transformation. This research employed a descriptive qualitative approach involving eight key informants with strategic responsibilities in human resource management. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis, and were examined using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that civil servant empowerment is carried out through competency development, digitalization of personnel management processes, the establishment of a professional work culture, and the involvement of employees in planning their own capacity development. These findings indicate a shift in bureaucracy from rigid administrative procedures toward a more adaptive and results-oriented organization. Factors such as leadership vision, regulatory support, individual readiness, and external demands significantly influence the effectiveness of implementation. Meanwhile, key challenges include limited resources, competency gaps, and cultural resistance within the organization. This study recommends strengthening training curricula based on actual needs, improving change communication strategies, and conducting comparative studies across other local government agencies to expand insights into the dynamics of bureaucratic transformation.