Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Jurnal ini memfokuskan penelitian dalam bidang Kebijakan Publik, Ekonomi Sekor Publik, Manajemen Publik, Tata Kelola Sektor Publik, Perpajakan, dan Analisis Isu Publik Kontemporer. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi bekerjsama dengan Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) dalam pengembangan Publikasi Ilmiah. Jurnal ini terbit setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember. Artikel yang diterbitkan ditetapkan dengan Digital Object Identifier. ISSN Media cetak : 2085-1162 ISSN Media online: 2622-0253
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Please find the rights and licenses in Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi By submitting the article/manuscript of the article, the author(s) agree with this policy. No specific document sign-off is required. License The commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 2. Author(s)' Warranties The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s). 3. User Rights Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi on distributing works in the journal and other media of publications. 4. Co-Authorship If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will only communicate with the corresponding author. 5. Miscellaneous Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will publish the article (or have it published) in the journal if the article’s editorial process is successfully completed. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi editors may modify the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers as mentioned in point 3. Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement"prior to the article publication.
Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum Melalui Program Citarum Harum dalam Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Tahun 2024-2025
Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkankan partisifatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Abstract The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters suchas floods, droughts, and landslides—threatening the sustainability ofthe Citarum River as a vital life source for the community. This study aims toevaluate the policy for managing critical land based on William N. Dunn’s six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research findings indicate that the implementation of the Citarum Harum Program has succeeded in rehabilitating critical land, improving water quality, and increasing community participation in environmental conservation. However, it still faces challenges such as limited budget and personnel, as wellas unequal distribution of benefits. The evaluation of the program in Kertasari District shows success in terms of effectiveness, responsiveness, and appropriateness, while weaknesses remainin efficiency, adequacy, and equity. Therefore, the program can generally be categorized as successful, though not yet fully optimal. To maximize its outcomes, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, increase the number and productivity of field personnel, expand the scope of program interventions, and integrate evaluation results as the basis for policy formulation.
Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Mitra Pengusaha Kualifikasi Kecil dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur di Kabupaten Sorong
(Factors Affecting the Performance of Small Business Partners in Infrastructure Project Development in Sorong Regency) Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang memberikan kelonggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung hingga dengan nilai penggadaan mancapai maksimal dua miliar rupiah, hal ini membuka peluang bagi keterlibatan pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil dalam proyek infrastruktur, khususnya pekerjaan jalan di kabupaten sorong, Papua Barat Daya. Konsekuensi implementasi kebijakan ini menemui berbagai tantangan. Minimnya pengetahuan teknis dan manajerial dari para penyedia jasa pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil seringkali menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR), maraknya praktik subkontrak tidak resmi, hingga mutu konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis. Tingkat kepuasan masyarakat pun rendah akibat cepat rusaknya infrastruktur yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki instrumen evaluasi yang terukur untuk menilai kinerja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha pengusaha lokal dengan dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab rendahnya kualitas pekerjaan oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil, sehingga dapat disusun strategi dalam mengatasi rendahnya kualitas serah terima pekerjaan. Melalui metode kualitatif dalam bentuk literature review dan indepth interview penelitian ini menghasilkan faktor yang dianggap mempengaruhi rendahnya kualitas serah terima proyek oleh pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan indikator kinerja berbasis faktor yang dihasilkan. Abstract The special autonomy policy, which provides flexibility in the procurement process for goods and services, including direct appointments with procurement values reaching a maximum of two billion rupiah, has opened up opportunities for the involvement of local entrepreneurs with low qualifications in infrastructure projects, particularly road construction in Sorong Regency, Southwest Papua. The implementation of this policy has faced various challenges. The lack of technical and managerial knowledge among service providers with low qualifications often results in work that does not comply with the Terms of Reference (TOR), the prevalence of informal subcontracting practices, and construction quality that does not meet technical standards. Public satisfaction is also low due to the rapid deterioration of the infrastructure being built. The local government does not yet have a measurable evaluation instrument to assess the performance of projects carried out by local entrepreneurs with low qualifications. This study aims to explore the factors causing the low quality of work carried out by local entrepreneurs with low qualifications, so that strategies can be developed to address the low quality of work handovers. Through qualitative methods in the form of literature reviews and in-depth interviews, this study produces factors that are considered to influence the low quality of project handovers by local entrepreneurs with low qualifications. This research can be utilized by local governments in developing strategies for compiling performance indicators based on the resulting factors.
Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Garut
(Collaborative Governance in Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Garut Regency) Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukakn secara purposive, Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program. Abstract The high rate of stunting in Garut Regency has prompted the local government to engage in cross-sector collaboration as mandated by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the stunting rate in Garut Regency has increased again in 2023. This study aims to analyze the stages of collaborative governance in the process of collaboration in handling stunting in Garut Regency. The method used is qualitative with a case study type, with data collection through documentation and interviews, using purposive informant selection techniques. The theory used is Morse and Stephens' (2012) collaborative governance, which consists of four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results of the study show that the collaboration process has not been optimal, with various obstacles at each stage, such as stakeholder incompatibility, limited resources, lack of basic collaboration rules, and obstacles in governance and program sustainability. These findings provide recommendations for improving collaboration governance so that efforts to reduce stunting can be more effective and sustainable.
Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Kebonan Kabupaten Lumajang
(Governance in Improving Public Services at the Kebonan Village Office, Lumajang Regency) Upaya administratif seperti pencatatan data yang tertib, digitalisasi, dan standardisasi prosedur sangat penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan administrasi yang baik, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Kebonan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kapasitas kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tata kelola desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Kebonan Kecamatan Kiakah Kabupaten Lumajang. Dalam konteks pergeseran paradigma otonomi daerah, yang menekankan pada pembangunan daerah dan peIayanan yang optimal, peneIitian ini menyoroti pentingnya kinerja aparat desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Abstract To increase the efficacy and efficiency of village governance, administrative initiatives including routine data recording, digitization, and procedure standardization are essential. Good administration leads to speedier, more transparent, and more accountable public services. This study attempts to establish the level of village government capacity in providing services to the Kebonan community. The method employed in this study is a qualitative approach involving in-depth interviews, observation, and analysis of relevant documents. This was done to determine the village government's governance in enhancing public services and the level of village government performance capacity. This study intends to explore village government in improving public services in Kebonan Village, Kiakah District, Lumajang Regency. This study emphasizes the significance of village officials' performance in compliance with Law Number 6 of 2014 within the framework of the evolving paradigm of regional autonomy, which places an emphasis on regional development and effective service delivery.
Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023
(Local Government Strategy in Poverty Alleviation in Cirebon Regency through Community Based Enterprise Groups (KUBE) in 2023) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemberian bantuan pengembangan ekonomi kepada KUBE yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Bantuan untuk KUBE yang seharusnya dibudidayakan dan dikelola secara kolektif ternyata tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Teori yang digunakan adalah teori strategi pemerintah menurut Geoff Mulgan (2009) berdasarkan 5 tahapan, meliputi purposes, environments, directions, actions, dan learning dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan purposes telah ditetapkannya tujuan yang jelas dan lahir dari realitas masyarakat, tetapi tujuan belum tercapai. Tahapan environments terkait kondisi lingkungan yang menjadi penghambat. Tahapan directions belum terdapat adanya sosialisasi dan arahan yang jelas kepada pelaksana strategi. Tahapan actions dalam pelaksanaannya terdapat kendala, seperti partisipasi anggota, kurangnya komunikasi, belum terbangunnya struktur dan kapasitas kelembagaan di desa dan keterbatasan alokasi anggaran. Terakhir, tahapan learning, tidak adanya tindak lanjut evaluasi evaluasi pengadaan pendampingan khusus untuk KUBE. Abtract This research was motivated by the issue of providing economic development assistance to KUBE, which is one of the local government's efforts in Cirebon Regency to address poverty issues. The assistance intended for KUBE, which should be cultivated and managed collectively, has not been implemented as intended. The theory used is Geoff Mulgan's (2009) theory of government strategy based on five stages, including purposes, environments, directions, actions, and learning, using qualitative research methods with data sourced from research results through literature studies and field studies through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that in the purposes stage, clear objectives were established and derived from community realities, but these objectives have not been achieved. The environments stage is related to environmental conditions that act as barriers. The directions stage lacks clear socialization and guidance for strategy implementers. The actions stage faces challenges such as member participation, insufficient communication, the absence of institutional structure and capacity in the village, and budget allocation limitations. Finally, the learning stage lacks follow-up evaluations for specialized accompaniment programs for KUBE.
Dinamika Kolaborasi Pemerintahan dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 – 2024
(Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Meningkatnya kasus kekerasan termasuk perundungan pada lingkungan satuan pendidikan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Zero Bullying yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus respon konkret terhadap isu perundungan yang terus terjadi di sekolah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai aktor utama dalam program tersebut. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes dari Emerson et al. (2012) penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja tim berjalan dengan cukup baik dan menghasilkan praktik pencegahan yang terarah. Kendati demikan, masih ada dinamika dan tantangan, terutama pada aspek penguatan kapasitas bersama, kesenjangan pemahaman antaraktor, serta keterbatasan legitimasi kelembagaan, yang tercermin dari belum optimalnya dukungan regulasi dan komitmen lintas sektor. Abstract The increasing number of violence cases in educational settings has prompted the Indonesian government to issue Ministerial Regulation No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. One of its implementations is the Zero Bullying Program initiated by the Bandung City Government. This program serves as a form of public service and a concrete response to the ongoing issue of bullying in schools. This study focuses on the collaboration among local government, educational institutions, and the School-Based Task Force for the Prevention and Handling of Violence (TPPK) as the main actors of the program. Using the Collaborative Governance Regime theory developed by Emerson et al., this research analyzes the dynamics of inter-actor collaboration. The findings indicate that the collaboration has been relatively effective in producing structured prevention efforts. However, challenges remain, particularly in strengthening joint capacity, bridging actor-level understanding gaps, and overcoming institutional legitimacy issues, reflected in the lack of regulatory support and cross-sectoral commitment.
Implementation of Money Laundering Investigation Policy with Tax Crimes as Predicate Offenses at the Directorate General of Taxes
(Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Tindak Pidana dibidang Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak) The widespread occurrence of tax-related criminal offenses committed by taxpayers has resulted in substantial losses to state revenue. In response, the Directorate General of Taxes (DGT) has adopted the policy of investigating money laundering offenses as an instrument to create deterrence and fear effects for non-compliant taxpayers, while simultaneously safeguarding state revenue losses arising from tax crimes. This study aims to examine and analyze the implementation of the money laundering investigation policy at the Directorate General of Taxes and to assess its impact on the recovery of losses to state revenue. This research employs a descriptive qualitative method using goal-oriented, source-based, and process-based approaches. Data were collected through literature review, in-depth interviews, observation, and documentation analysis. The findings reveal that the implementation of the money laundering investigation policy at the Directorate General of Taxes is consistent with policy implementation theory, as it demonstrates the presence of clear policy objectives, implementation activities, measurable outcomes, and post-implementation evaluation. However, from the perspective of the number of cases handled and the value of recovered state revenue, the impact of money laundering investigations has not yet been significant. This condition arises because perpetrators of tax crimes tend to prefer restorative justice settlement mechanisms by restoring state revenue losses along with administrative sanctions, thereby avoiding exposure to money laundering investigations. Nevertheless, money laundering investigations remain strategically important as a deterrence mechanism that encourages compliance and supports the recovery of state revenue. Abstrak Maraknya tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan wajib pajak mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menimbulkan efek jera dan efek gentar kepada wajib pajak yang tidak patuh serta upaya menyelamatkan kerugian pada pendapatan negara akibat tindak pidana perpajakan adalah dengan melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Direktorat Jenderal Pajak serta dampaknya terhadap pengembalian kerugian pada pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses melalui kegiatan studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan dengan teori implementasi kebijakan yaitu adanya tujuan sasaran kebijakan, adanya aktivitas kegiatan, adanya hasil dari kegiatan dan adanya analisa kembali. Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Direktorat Jenderal Pajak belum berdampak signifikan dari perspektif jumlah perkara yang ditangani dan nilai recovery kerugian negara karena pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lebih memilih opsi penyelesaian restorative justice dengan mengembalikan kerugian negara berikut sanksinya agar terhindar dari penyidikan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Opening the Gateway to Nutrition: An Evaluation of Public Service Access and Health Education in Stunting Prevention in Cikarang
(Membuka Gerbang Gizi; Evaluasi Akses Layanan Publik dan Edukasi Kesehatan dalam Pencegahan Stunting di Cikarang) This study aims to analyze the influence of public service access and health education on stunting prevention among urban-industrial communities in Cikarang, Bekasi Regency. Using a quantitative explanatory research approach, data were collected from 300 respondents, including pregnant and breastfeeding mothers, mothers of toddlers, health cadres, and health workers through surveys conducted at several posyandu (integrated health posts). The data were analyzed using Exploratory Factor Analysis (EFA) and Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that public service access has a significant positive effect on health education (β = 0.161; p = 0.01), while its direct effect on stunting prevention is not significant (β = 0.118; p = 0.081). In contrast, health education has a significant positive effect on stunting prevention (β = 0.292; p = 0.000) and mediates the relationship between public service access and stunting prevention (β = 0.047; p = 0.032). These findings indicate that the success of stunting prevention depends not only on the availability of health facilities but also on the effectiveness of health education and cross-sectoral collaboration in public service governance. The study recommends strengthening posyandu as community-based nutrition education centers and adapting public services to the socio-economic characteristics of industrial communities. abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses layanan publik dan edukasi kesehatan terhadap pencegahan stunting pada komunitas perkotaan-industrial di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 300 responden, termasuk ibu hamil dan menyusui, ibu balita, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan melalui survei yang dilakukan di beberapa posyandu. Data dianalisis menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses layanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap edukasi kesehatan (β = 0.161; p = 0.01), namun pengaruh langsungnya terhadap pencegahan stunting tidak signifikan (β = 0.118; p = 0.081). Sebaliknya, edukasi kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan stunting (β = 0.292; p = 0.000) dan memediasi hubungan antara akses layanan publik dan pencegahan stunting (β = 0.047; p = 0.032). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada efektivitas edukasi kesehatan serta kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posyandu sebagai pusat edukasi gizi berbasis komunitas dan penyesuaian layanan publik dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat industrial.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2023-2024
(Collaborative Governance in Waste Management in Cimahi City in 2023-2024) The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2023-2024. Meskipun, banyak program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, proses relasional antara para pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan publik, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Model tata kelola kolaboratif oleh Ansell dan Gash digunakan sebagai alat analitis untuk menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum efektif akibat beberapa hambatan. Masalah utama meliputi ketidakhadiran Forum Komunikasi Tanpa Sampah atau forum formal yang melibatkan semua pihak terkait; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat akibat keraguan yang masih ada antara masyarakat dan salah satu aktor sektor swasta, serta antara masyarakat dan pejabat pengelolaan sampah; kesulitan dalam menyatukan perspektif mengenai pentingnya pemilahan sampah dengan masyarakat; dan keterbatasan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia, yang menghambat implementasi pengelolaan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan forum untuk diskusi bersama dan komunikasi yang lebih intensif sebagai landasan utama dalam proses kolaborasi ini agar tahap-tahap selanjutnya juga dapat berjalan lebih efektif
Analisis Kepatuhan Perpajakan untuk Sektor UMKM dengan Jenis Usaha Jasa Penitipan Motor di Stasiun Depok , Citayam dan Bojong Gede Tahun 2025
(Analysis of Tax Compliance for MSMEs in the Motorcycle Parking Service Sector at Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations in 2025) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in motorcycle parking services around Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations play an important role in supporting commuter mobility. The increasing number of daily transportation users has driven the growth of these businesses, making them a significant source of income for local MSME operators. This study aims to analyze the level of tax compliance among MSMEs in this sector during 2025 and to identify the factors that influence it. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected from 15 business operators through short interviews. The findings indicate that tax compliance levels among respondents vary considerably. A portion of the operators have not yet fulfilled their tax obligations properly. Only those who are already subject to the Final Income Tax (PPh Final) were found to have submitted their Annual Tax Returns, while the remaining respondents still lack understanding of their tax obligations and are unfamiliar with the applicable tax regulations. Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang jasa penitipan motor disekitar stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas para komuter, meningkatnya jumlah pengguna transportasi harian mendorong berkembangnya usaha tersebut sehingga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM setempat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM pada sektor ini selama tahun 2025 serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data dari 15 pelaku usaha melalui wawancara singkat. hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pajak para responden masih bervariasi, sebagian pelaku usaha masih belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, hanya pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat pajak penghasilan final saja yang sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, sisanya masih belum paham kewajiban perpajakan bahkan tidak tau sama sekalitentang aturan yang berlaku
Audit Sistem Pos Kafe Batas Menggunakan Framework Cobit 2019
(Audit of the Cafe Boundary System Using the Cobit 2019 Framework) Sistem Point of Sale (POS) berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional bisnis seperti transaksi, manajemen stok, dan pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem POS di Kafe Batas masih menghadapi kendala berupa pemanfaatan fitur yang belum optimal dan tidak adanya evaluasi kinerja secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit tata kelola sistem POS menggunakan framework COBIT 2019 guna mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan COBIT 2019 yang mencakup Goals Cascade, Design Factors, serta pengukuran tingkat kapabilitas proses. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan pengguna sistem POS di Kafe Batas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama pada fitur manajemen stok dan laporan keuangan. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan pelatihan pengguna, optimalisasi fitur sistem POS, serta penerapan evaluasi berkala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan tata kelola teknologi informasi pada usaha kecil dan menengah serta menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas sistem informasi di masa depan. Abstract The Point of Sale (POS) system plays a vital role in supporting business operations, including transactions, inventory management, and financial reporting. However, the POS system implementation at Kafe Batas still faces challenges such as underutilized features and the absence of regular performance evaluations. This study aims to audit the governance of the POS system using the COBIT 2019 framework to identify capability gaps and provide improvement recommendations. The research employs a COBIT 2019-based approach involving Goals Cascade, Design Factors, and process capability measurements. Data were obtained through questionnaires and interviews with POS users at Kafe Batas. The results indicate a gap between the current capability level and the expected state, especially in inventory management and financial reporting modules. Recommendations include improving user training, optimizing POS features, and conducting periodic evaluations. This research contributes to the practical development of IT governance for small and medium enterprises and serves as a reference for enhancing the effectiveness of information systems in business operations.
Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Desa Berkelanjutan di Indonesia
(A Collaborative Governance Model for Sustainable Village Management in Indonesia) Pembangunan desa di Indonesia menghadapi tantangan kompleks sehingga memerlukan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam memperkuat pembangunan desa melalui integrasi agenda SDGs Desa, partisipasi masyarakat, dan penguatan BUMDes. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menghasilkan model tata kelola kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam forum deliberatif. Model ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan dapat dicapai melalui BUMDes berkelanjutan yang dikelola secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, serta ekologi. Integrasi indikator SDGs Desa menjadi elemen penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai standar global-lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor, partisipasi aktif masyarakat, serta inovasi kelembagaan yang mendukung tercapainya pembangunan desa berkelanjutan. Abstract Rural development in Indonesia faces complex challenges that require an inclusive and sustainable governance approach. This study aims to analyze the role of collaborative governance in strengthening village development through the integration of the Village SDGs agenda, community participation, and the empowerment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings resulted in a collaborative governance model that positions village government, BUMDes managers, and the community as key actors within a deliberative forum. The model demonstrates that sustainable village development can be achieved through sustainable BUMDes, managed in a participatory, accountable manner while maintaining social, economic, and ecological balance. The integration of Village SDGs indicators is a crucial element to ensure alignment between local development priorities and global standards. This study highlights that successful village development depends on cross-actor collaboration, active community engagement, and institutional innovation to achieve sustainable rural development.
Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024
(The Implementation of E-Government Through the Regional Government Information System (SIPD) in the Administration of Local Government in Lebak Regency in 2024) Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada teori tiga elemen sukses e-government dari Harvard JFK School of Government yang dikembangkan oleh Indrajit (2006) yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah mendapat dukungan regulasi, alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta komitmen pemerintah daerah melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dari aspek kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia dinilai cukup memadai meskipun tetap memerlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Dari aspek manfaat, SIPD memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola, serta bagi masyarakat melalui kemudahan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan meskipun akses partisipasi masih terbatas. Abstract The implementation of e-government through the Regional Government Information System (SIPD managed by the Ministry of Home Affairs, has been adopted by the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (Bapperida) and the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Lebak Regency as the main instrument for development planning and financial management. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on the three elements of successful e-government implementation developed by the Harvard JFK School of Government: support, capacity, and value. The findings indicate that SIPD implementation has received strong regulatory backing, adequate budget allocation from both national and regional sources, and commitment from the local government through cross-agency coordination and human resource allocation. In terms of capacity, the availability of human resources is relatively sufficient, although continuous training remains necessary to adapt to system updates. Regarding value, SIPD has provided significant benefits by improving transparency, accountability, and efficiency in governance, while also enabling public participation through the submission of development proposals, although the level of Lebak Regency has shown promising progress.
Strategi Pemerintahan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
(Government Strategy Through the Implementation of Gender Mainstreaming in Tulang Bawang District in 2023) This study aims to address the gap in public concern regarding gender inequality and injustice experienced by the community of Tulang Bawang Regency during 2022–2023, which arose due to the suboptimal implementation of gender mainstreaming (PUG). The research is conducted within the governmental environment of Tulang Bawang Regency, particularly at the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA), focusing on the implementation of the gender mainstreaming program by regional government agencies, which is expected to achieve 100% coverage, with each agency implementing at least one gender-responsive program. This study employs a descriptive qualitative research method using both primary and secondary data, with informants selected through a purposive sampling technique. The results indicate that two stages have been successfully implemented, the action stage (direction) and the evaluation stage (learning). Meanwhile, the remaining three stages still require improvement, particularly the purpose stage, the environmental stage, and the direction stage, which have not yet adequately addressed existing gaps and the intended outcomes of the implemented actions. Abstrak ​​Tujuan (purpose) untuk mengatasi kesenjangan dalam kekhawatiran publik berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022-2023 dikarenakan belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG). Melalui lingkungan (environments) pemerintahan Kab. Tulang Bawang khususnya Dinas PPPA dalam program pengarusutamaan gender yang dilakukan kepada Perangkat Daerah yang seharusnya mencapai 100% dengan arahan (directions) berupa setiap perangkat daerah memiliki minimal 1 program responsif gender. Menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data primer dan sekunder serta memiliki teknik purposive dalam menentukan informan. Berdasarkan hasil penelitian, dua tahapan sudah dilalui dengan baik, yaitu tahapan aksi (directions) dan tahapan evaluasi (learning). Sedangkan tiga yang lainnya, masih memerlukan perbaikan, yaitu dari sisi tahapan tujuan (purposes), lingkungan (environments), dan pengarahan (directions) yang belum mengatasi kesenjangan dan apa yang ingin dicapai melalui aksi yang ada.
Usulan Kebijakan Rantai Pasok Susu Segar dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Pendekatan Sistem Dinamis
(Leveraging System Dynamics for Sustainable Fresh Milk Supply Chain Governance: Policy Implications for National Food Resilience) Penelitian ini mengembangkan model sistem dinamis untuk mengatasi tantangan pasokan susu segar nasional yang masih bergantung pada impor, berisiko melemahkan ketahanan pangan. Tahapan meliputi identifikasi variabel (ketersediaan susu segar, populasi sapi perah, impor susu), pembuatan causal loop diagram, stock flow diagram, formulasi model, verifikasi-validasi (AME 0,00698 ≤ 5%), dan perancangan skenario. Hasil simulasi menunjukkan variabel impor dan sapi produktif paling berpengaruh. Dirancang tiga skenario. Skenario 1(impor susu 50%): impor 93.820 ton (2030). Skenario 2 (impor susu 20%): impor 48.426 ton (2030). skenario 3 (peningkatan sapi produktif) 1.993.430 ekor (2030). Skenario 2 dan 3 paling optimal. Skenario 2 meminimalkan impor, sedangkan Skenario 3 meningkatkan produksi dalam negeri sesuai target pemerintah. Abstract This study developed a dynamic system model to address the challenges of the national fresh milk supply, which is still dependent on imports and risks weakening food security. The stages include variable identification (fresh milk availability, dairy cow population, milk imports), causal loop diagram creation, stock flow diagram, model formulation, verification-validation (AME 0.00698 ≤ 5%), and scenario design. Simulation results show that the variables of imports and productive cows are the most influential. Three scenarios were designed. Scenario 1 (50% milk imports): imports of 93,820 tons (2030). Scenario 2 (20% milk imports): imports of 48,426 tons (2030). Scenario 3 (increase in productive cows): 1,993,430 cows (2030). Scenarios 2 and 3 are the most optimal. Scenario 2 minimizes imports, while Scenario 3 increases domestic production in line with government targets.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Sipaduko terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Jambi
(The Effect of Sipaduko Application Service Quality on Public Satisfaction in Jambi City) Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kota Jambi adalah daerah yang terus berinovasi dalam layanan publik berbasis teknologi, salah satunya melalui aplikasi SiPaduko. Namun, pada tahun 2024, meskipun Kota Jambi menempati peringkat keempat secara nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terjadi penurunan jumlah pengguna aplikasi SiPaduko. Kondisi ini menimbulkan peryanyaan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan serta kepuasan warga Kota Jambi yang menggunakan aplikasi SiPaduko. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualitas layanan dan kepuasan publik di Kota Jambi, serta pengaruh kualitas layanan aplikasi SiPaduko terhadap kepuasan publik di Kota Jambi. Dalam penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi berjumlah 2.205 orang, dengan sampel 100 orang memakai teknik Slovin. Sampling acak berstrata tidak proporsional digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian ialah variabel independen (X) kualitas layanan, dan variabel dependen (Y) kepuasan masyarakat. Teknik pengumpulan data menerapkan kuesioner. Teknik analisis data memakai statistik inferensial dan statistik deskriptif, serta koefisien determinasi untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian memperlihatkan kedua variabel yang dipakai dalam penelitian ini mempunyai Tingkat Pencapaian Responden (TCR) yang sama dalam kategori “Baik”. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan (X) yang mempengaruhi kepuasan masyarakat (Y) sebesar 15,1%. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan terhadap variabel lain yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kota Jambi dalam menggunakan aplikasi SiPaduko. Abstract The government utilizes technology to improve service quality in order to provide convenience for the community. The city of Jambi is an area that continues to innovate in technology-based public services, one of which is through the SiPaduko application. However, in 2024, even though the city of Jambi ranked fourth nationally in the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), there was a decline in the number of SiPaduko application users. This situation raises questions about the quality of services provided and the satisfaction of Jambi City residents who use the SiPaduko application. This study aims to examine the quality of services and public satisfaction in Jambi City, as well as the influence of the quality of SiPaduko application services on public satisfaction in Jambi City. This study applies a descriptive quantitative approach. The population consisted of 2,205 people, with a sample of 100 people using the Slovin technique. Non-proportional stratified random sampling was used in this study. The research variables were the independent variable (X) of service quality and the dependent variable (Y) of public satisfaction. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis technique used inferential statistics and descriptive statistics, as well as a coefficient of determination to determine the level of influence between variables. The results of the study show that the two variables used in this study have the same Respondent Achievement Level (RAL) in the “Good” category. In addition, there is a positive and significant influence between the service quality variable (X) and public satisfaction (Y) of 15.1%. Therefore, further research is needed on other variables that affect public satisfaction in Jambi City in using the SiPaduko application.