Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
type: channel
description: Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Jurnal ini memfokuskan penelitian dalam bidang Kebijakan Publik, Ekonomi Sekor Publik, Manajemen Publik, Tata Kelola Sektor Publik, Perpajakan, dan Analisis Isu Publik Kontemporer. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi bekerjsama dengan Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) dalam pengembangan Publikasi Ilmiah. Jurnal ini terbit setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember. Artikel yang diterbitkan ditetapkan dengan Digital Object Identifier. ISSN Media cetak : 2085-1162 ISSN Media online: 2622-0253
publisher: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
language: en-US
publication name: Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
issn: 2622-0253
copyright: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Please find the rights and licenses in Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi By submitting the article/manuscript of the article, the author(s) agree with this policy. No specific document sign-off is required. License The commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 2. Author(s)' Warranties The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s). 3. User Rights Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi on distributing works in the journal and other media of publications. 4. Co-Authorship If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will only communicate with the corresponding author. 5. Miscellaneous Transparansi : Ju…
items: Tantangan dan Efektivitas Peran Wakil Kepala Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Kasus DKI Jakarta)
items: Green Accounting dalam Kebijakan Fiskal Pemerintah: Studi Analisis atas Anggaran Berbasis Lingkungan
items: Analisis implementasi kebijakan sistem electronic customs declaration pada kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe c soekarno hatta tahun 2022 sampai dengan 2024
items: Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Rowokangkung
items: Efektivitas Penerapan Sanksi Keterlambatan Setor Retribusi Pelayanan Pasar dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Retribusi di Kota Bekasi Tahun 2020-2023
items: Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam Penataan Angkutan Kota melalui BisKita Transpakuan Tahun 2021-2023
items: Literatur Review : Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
items: Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Signal Polri Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Pusat
items: Utopia Pengembangan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara
items: Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan
items: Analisis Efektivitas Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dalam Profilaksis Stunting dan Kolam Sehat dengan Pakan Maggot di Kampung Rawa Bambu Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
items: Self-Enhancement, Conservation Values, and Personal Taxation Culture: How Education Level Moderates Their Relationship
items: Kebijakan dan Implementasi Analisis Jabatan dalam Mendukung Pengembangan SDM Aparatur
items: Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Bogor Timur
items: Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
items: Kegagalan Elektoral PPP Dalam Pemilu 2024 : Analisis Propaganda Politik Dan Pemasaran Berdasarkan Citra Partai Dan Demografi Pemilih
items: Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2023
items: Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada KPP Pratama Padang Sidempuan

Tantangan dan Efektivitas Peran Wakil Kepala Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Kasus DKI Jakarta)
type: item
description: Challenges and Effectiveness of Deputy Regional Heads’ Role in Local Government Policy Implementation (Case Study of Jakarta Capital Region) This study examines the role of deputy regional heads in Jakarta Capital Region (DKI Jakarta) and the challenges they face in implementing local government policies. The research identifies key issues, including ambiguous authority delegation, political interference, and administrative inefficiencies. Using a qualitative approach, the study analyzes legislative documents, government data, and expert interviews to evaluate policy effectiveness. Findings reveal that power imbalances and bureaucratic obstacles hinder the deputy governor’s role, affecting governance stability and policy execution. Recommendations include establishing a clearer policy framework, codifying deputy heads’ responsibilities, reducing political intervention, enhancing coordination mechanisms, and ensuring leadership continuity. These measures aim to improve governmental efficiency and public service delivery in Jakarta and other local administrations. Abstrak Studi ini mengkaji peran wakil kepala daerah di DKI Jakarta dan tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu utama, termasuk ketidakjelasan delegasi kewenangan, pengaruh politik, dan ketidakefisienan administrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen legislatif, data pemerintahan, dan wawancara dengan para ahli untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan hambatan birokrasi menghalangi peran wakil gubernur, mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi termasuk pembentukan kerangka kebijakan yang lebih jelas, pengusulan kebijakan yang dengan tegas menetapkan tugas wakil kepala daerah, pengurangan campur tangan politik, peningkatan mekanisme koordinasi, dan memastikan kelangsungan kepemimpinan. Langkah-langkah ini b…
creator: Dedy Kusna Utama
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-19
publication date: 2025-06-19
volume: 8
number: 1
starting page: 1
ending page: 6
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4783

Green Accounting dalam Kebijakan Fiskal Pemerintah: Studi Analisis atas Anggaran Berbasis Lingkungan
type: item
description: (Green Accounting in Government Fiscal Policy: An Analytical Study on Environmental Budgeting) This study aims to analyze the implementation of green accounting in Indonesia’s fiscal policy, particularly through environmentally-based budgeting approaches. Green accounting, as part of efforts to integrate environmental aspects into accounting systems and fiscal decision-making, is considered vital to achieving sustainable development. This research employs a descriptive qualitative method with a document analysis approach, examining regulations, government financial reports, and environmental budget documents from relevant ministries and agencies over the past five years. The findings reveal that although the government has adopted the green budgeting concept in its fiscal policy, implementation still faces challenges such as limited environmental performance indicators, lack of institutional integration, and suboptimal reporting of environmental impacts in financial statements. The study recommends regulatory harmonization, capacity building for human resources, and the development of standardized environmental accounting reporting systems to enhance the effectiveness of green budgeting in simultaneously supporting fiscal and environmental goals. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi green accounting dalam kebijakan fiskal Indonesia, khususnya melalui pendekatan penganggaran berbasis lingkungan. Green accounting, sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan fiskal, dianggap penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen, mengkaji peraturan, laporan keuangan pemerintah, dan dokumen anggaran lingkungan hidup dari kementerian dan lembaga terkait selama lima tahun terakhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengadopsi konsep anggaran hijau dalam kebija…
creator: Budhi Yuwono
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-22
publication date: 2025-06-22
volume: 8
number: 1
starting page: 7
ending page: 13
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4793

Analisis implementasi kebijakan sistem electronic customs declaration pada kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe c soekarno hatta tahun 2022 sampai dengan 2024
type: item
description: (Analysis of the Implementation of the Electronic Customs Declaration System Policy at the Soekarno Hatta Type C Main Customs and Excise Service Office from 2022 to 2024) This research analyzes the implementation of the Electronic Customs Declaration (e-CD) system at the Soekarno-Hatta Customs and Excise Main Service Office in 2022-2024. Soekarno-Hatta in 2022-2024. This research uses a qualitative qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through interviews with Customs officers, service users, and academics, as well as analyzing related documents. related documents. The results showed that implementation of e-CD has increased efficiency and transparency in the process of goods declaration. process of goods declaration. However, there are obstacles in its implementation, such as the low level of passenger awareness of declaration obligations, limited socialization, and technical challenges in the e-CD system. In addition, constraints also arise from the aspect of human resources, such as the number of officers who are still limited, especially during peak hours, as well as the need to increase the number of officers. limited number of officers, especially during peak hours, as well as the need to increase technical competence in managing the system. in managing the system. To overcome these obstacles, Soekarno-Hatta Customs has made various efforts, including increasing socialization through digital media and cooperation with airlines, optimizing the system with improvements to the airlines, optimizing the system by improving features and infrastructure, as well as strengthening training for officers. infrastructure, and strengthening training for officers. This research recommends a more massive socialization strategy and optimization of the verification system to increase service user compliance with regulations. verification system to improve service user compliance with customs regulations. Abstrak Penelitian ini menganalisis implementas…
creator: Citra Novlyani
creator: Dwikora Harjo
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-24
publication date: 2025-06-24
volume: 8
number: 1
starting page: 14
ending page: 23
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4621

Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Rowokangkung
type: item
description: (Strategies for Improving Employee Performance in the General Affairs and Personnel Subdivision at the Rowokangkung Subdistrict Office) Improving employee performance is a crucial element in efforts to improve the quality of public services at the sub-district office. This study aims to identify and formulate effective strategies to improve employee performance in the general and personnel sub-sections at the Rowokangkung Sub-district Office. The method used in this study is a qualitative approach through in-depth interviews, observation, and analysis of relevant documents. The objectives of the study are to identify steps that can be taken to create a work culture, to identify factors that hinder employee performance, and to identify strategies for improving employee performance in the general affairs and human resources sections of the Rowokangkung subdistrict office. The results of the study indicate that there are several key areas that require attention, including the most significant obstacles: infrastructure, employee competency development, and motivation enhancement. The recommended strategies include continuous training and development, the implementation of a transparent and fair performance evaluation system, and incentive programs to increase motivation and job satisfaction. The implementation of these strategies is expected to improve operational efficiency and effectiveness, as well as enhance the quality of services provided to the community in Rowokangkung Subdistrict. This study makes a significant contribution to designing strategies focused on improving employee performance in the public sector. Well-performing office staff will support the effective and efficient achievement of objectives, thereby accelerating the implementation of activities at the sub-district office. Abstrak Peningkatan kinerja pegawai merupakan elemen krusial dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikas…
creator: Nova Dewi Eliza
creator: Wardatuz Sobri
creator: Rani Nurul Laili Herzegovina
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
volume: 8
number: 1
starting page: 24
ending page: 33
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4519

Efektivitas Penerapan Sanksi Keterlambatan Setor Retribusi Pelayanan Pasar dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Retribusi di Kota Bekasi Tahun 2020-2023
type: item
description: (The Effectiveness of Implementing Late Payment Penalties for Market Service Fees in Order to Improve Compliance with Fee Obligations in the City of Bekasi from 2020 to 2023) Market service fees are charges imposed for the issuance of permits or the provision of certain services by local governments to individuals or entities. However, in the city of Bekasi, there has been a decline in market service fee revenue from year to year, despite the existence of regulations regarding penalties. Market service fee penalties are imposed for late payment or non-payment of market service fees. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the implementation of market service fee sanctions in order to improve compliance with mandatory fees in the city of Bekasi, as well as the obstacles and drivers of the implementation of market service fee sanctions in order to improve compliance with mandatory fees in the city of Bekasi. The theory used in this study is based on William Dunn's theory of effectiveness. This study uses a descriptive qualitative approach. The data used in this study are primary and secondary data. The results of this study indicate that the implementation of market service fee sanctions has not been effective in improving compliance with market service fees in Bekasi City. Among the challenges faced are the lack of firmness and socialization from the Trade, Industry, and Cooperatives Office, as well as the lack of discipline, compliance, and payment capacity among fee payers. Meanwhile, the drivers for implementing market service fee sanctions are to increase market service fee revenue and improve compliance and discipline among fee payers. Abstrak Retribusi pelayanan pasar merupakan iuran yang dikenakan atas pemberian izin atau jasa tertentu yang diberikan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan. Namun, di Kota Bekasi terdapat penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun ke tahun walaupun sudah didalamnya sudah dia…
creator: Qotrunnada Hamidah
creator: Hartono Hartono
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-26
publication date: 2025-06-26
volume: 8
number: 1
starting page: 34
ending page: 41
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4568

Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam Penataan Angkutan Kota melalui BisKita Transpakuan Tahun 2021-2023
type: item
description: (The Implementation Process of the Bogor City Government's Policy on Urban Transportation Management Through BisKita Transpakuan in 2021-2023) Traffic congestion in Bogor City is a problem that attracts public attention due to the increasing volume of vehicles on every road in Bogor City. This has encouraged the Bogor City Government to provide mass public transport aimed at reducing congestion. So in the end, the policy on Bus Rapid Transit (BRT) with a service purchase scheme through BisKita TransPakuan was implemented as part of the development of public transportation in order to overcome congestion in Bogor City, through cooperation between the Bogor City Government and the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia through the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ). This research uses descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and also literature studies to describe the BisKita TransPakuan policy implementation process. The theoretical basis used is the theory of policy implementation according to Mazmanian and Sabatier (1983) specifically discussing aspects of the policy implementation process. This research aims to see how the BisKita TransPakuan policy implementation process by analysing each line of policy implementation that affects each other and the capacity of the implementing agency of the policy implementation. Abstrak Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor menjadi permasalahan yang menarik perhatian publik akibat volume kendaraan di setiap ruas jalan Kota Bogor semakin meningkat. Hal ini mendorong Pemerintah kota Bogor untuk menghadirkan angkutan umum massal yang bertujuan mengurangi kemacetan. Sehingga pada akhirnya, kebijakan mengenai Bus Rapid Transit (BRT) dengan skema pembelian layanan melalui BisKita TransPakuan diimplementasikan sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik agar dapat mengatasi kemacetan di Kota Bogor, melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Keme…
creator: Theresia Jasmine Dariesta
creator: Dede Sri Kartini
creator: Novie Indrawati Sagita
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-27
publication date: 2025-06-27
volume: 8
number: 1
starting page: 42
ending page: 56
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4586

Literatur Review : Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
type: item
description: (A Review: Factors Affecting the Quality Services of Jakarta-Bandung High-Speed Train) The construction of the Jakarta-Bandung High-Speed Train (HST) project is a national strategic project that has a very large impact on economic development in Indonesia. Currently, the HST passenger target has not met the target desired by the Operator or the regulator, the community has not switched from the initial mode of transportation to using HST, so it is necessary to map what factors cause passengers or the community to choose HST compared to other modes. This study aims to map the factors that influence the level of satisfaction of HST passengers. Through literature studies and reviews of previous references, this study will present factors and variables that are considered to influence the level of satisfaction of HST passengers. The results of the literature study will be validated by experts through Focus Group Discussions (FGD) so that the factors and variables that are considered to influence can be used. This research can be utilized by operators and regulators who will increase the level of passengers satisfaction so that the number of HST passengers increases over time and meets the target. Abstrak Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan proyek strategis nasional yang membawa dampak yang sangat besar pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Saat ini target penumpang KCJB belum memenuhi target yang diinginkan oleh Operator maupun dari regulator, masyarakat belum mengalihkan moda transportasi dari moda awal menjadi menggunakan KCJB, sehingga perlu dipetakan faktor apa yang menyebabkan penumpang atau masyarakat dapat memilik KCJB dibandingkan dengan moda lain. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan penumpang KCJB. Melalui studi literatur dan telaah dari referensi terdahulu penelitian ini akan menyajikan faktor dan variabel yang dianggap mempengaruhi tingkat kepuasaan pengguna KCJB. Hasil dari st…
creator: Prayudi Prayudi
creator: Agus Taufik Mulyono
creator: Najid Najid
creator: Endah Murtiana
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-27
publication date: 2025-06-27
volume: 8
number: 1
starting page: 57
ending page: 74
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4233

Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Signal Polri Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Pusat
type: item
description: August 2021 korlantas began to introduce the Samsat Digital Nasional (Signal) application to the Public. But because this application is operated digitally, there are still many taxpayers, especially parents who cannot easily use or take advantage of it, so there are still many who prefer to manually extend the motor vehicle tax directly to Samsat. If that continues to happen, it will cause a potential queue that is quite long and long. This research aims to analyze the Signal Polri Application system on the compliance of Motor Vehicle taxpayers in Central Jakarta. The method used is a qualitative method with data collection, interview, observation, and documentation techniques. The research was conducted at the Central Jakarta Samsat Office. The results of his research show that the policy implementation process is to build a network so that public policy goals can be realized as a result of government activities. Can be interpreted as a strategy to achieve the policy goals that have been set. The success and failure of the policy implementation process can be assessed in terms of the implementation of the program made. Policy implementation is also influenced by who is appointed and authorized to carry out the program, especially as an implementer. The results of this study show that the user presentation of the Signal Polri Application Program is only 1.50% - 3.84% during the last 3 years from the total number of motor vehicle users in Central Jakarta. The lack of numbers is caused by the lack of knowledge from taxpayers towards the Signal Polri Application Program because the socialization carried out by the samsat to taxpayers has not been too extensive.
creator: Dina Anisia Dewi
creator: Amartya Pebyanti
creator: Nurul Amalia Putri
creator: Notika Rahmi
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-28
publication date: 2025-06-28
volume: 8
number: 1
starting page: 75
ending page: 82
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4529

Utopia Pengembangan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara
type: item
description: (Tourism Development Utopia North Halmahera District) This study examines the development of tourism in North Halmahera Regency through regional clustering. The Tobelo cluster is directed toward marine tourism development, the Galela-Loloda cluster toward the development of lakes, hot springs, and waterfalls, and the Kao-Malifut cluster toward the development of heritage sites, specifically World War II Japanese historical relics. Through qualitative research methods, including observation, interviews, documentation, and data analysis, three indicators of achievement were identified: improved tourist destination infrastructure, effective and efficient marketing brands, and increased quality creative economy groups. Twenty tourism problems were found in three tourism development sectors. However, the development of tourism in North Halmahera Regency has experienced many obstacles due to the pandemic, such as neglected, damaged, dirty, and destroyed tourist infrastructure and a neglected tourist environment. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara yang menggunakan pembagian klasterisasi wilayah yaitu klaster Tobelo yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan wisata bahari, klaster Galela-Loloda yang diarahkan pada pengembangan Danau, Air Panas dan Air Terjun dan Kao-Malifut diarahkan pada pengembangan Heritage (Peninggalan Sejarah Jepang Perang Dunia II). Dengan menggunakan penelitian kualitatif yakni melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi serta analisis data, maka di temukan tiga indikator capaian kajian ini, yakni penelitian ini mampu meningkatkan sarana prasarana destinasi wisata, meningkatkan brand pemasaran yang efektif dan efisien serta meningkatkan kelompok ekonomi kreatif yang berkualitas. Dalam kajian ini ditemukan dua puluh permasalahan pariwisata dari 3 sektor pengembangan pariwisata. Namun, akibat Pandemi Covid 19, pengembangan pariwisata Kabupaten Halmahera Utara mengalami banyak ken…
creator: Piet Hein Babua
creator: Frets A. Goraph
creator: Gloria Miagina Palako Djurubassa
creator: Simson Tondo
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-28
publication date: 2025-06-28
volume: 8
number: 1
starting page: 83
ending page: 98
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4736

Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan
type: item
description: This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles in public services in Johar Baru District, Central Jakarta. The main focus of this research is to identify the barriers encountered in the application of Good Governance principles and to formulate strategies to improve the quality of public services. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that although Good Governance principles have been implemented, significant barriers remain, including limitations in human resources (HR), low public participation, and limited technology utilization. The recommended improvement strategies include enhancing HR capacity through training, maximizing the use of information technology, and strengthening mechanisms for accountability and public participation
creator: Munir Saputra
creator: Erni Prasetiyani
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-29
publication date: 2025-06-29
volume: 8
number: 1
starting page: 99
ending page: 105
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4758

Analisis Efektivitas Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dalam Profilaksis Stunting dan Kolam Sehat dengan Pakan Maggot di Kampung Rawa Bambu Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
type: item
description: (Analysis of the Effectiveness of the Healthy Kitchen to Overcome Stunting (DASHAT) in Stunting Prophylaxis and Healthy Fish Pond with Maggot Feed in Kampung Rawa Bambu Kalibaru Sub-district Medan Satria District Bekasi City) Stunting is a complex public health issue that requires a multisectoral approach for its mitigation. The Healthy Kitchen to Overcome Stunting (DASHAT) program and the Healthy Fish Pond with Maggot Feed initiative are two community-based innovations implemented to enhance food security and improve community nutrition. This study aims to analyze the effectiveness of both programs in supporting stunting prophylaxis in Kampung Rawa Bambu, Kalibaru Sub-district, Medan Satria District, Bekasi City. A descriptive qualitative method was used, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results show that the DASHAT program improved mothers’ knowledge and skills in preparing nutritious meals, while the Healthy Pond program contributed to providing an affordable and sustainable source of animal protein through the use of maggot-based fish feed. The synergy between these two programs is considered effective in encouraging positive nutritional behavior changes and strengthening local food self-sufficiency. However, challenges remain in terms of program sustainability, funding limitations, and levels of community participation. This study concludes that the integration of DASHAT and the Healthy Pond program holds great potential as a sustainable community-level strategy for stunting prevention. Abstrak Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan pendekatan multisektoral untuk penanggulangannya. Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Kolam Sehat dengan Pakan Maggot merupakan dua inovasi berbasis komunitas yang diimplementasikan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua program te…
creator: Aramia Fahriyah
creator: Iwan Irwansyah
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
volume: 8
number: 1
starting page: 106
ending page: 112
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.3856

Self-Enhancement, Conservation Values, and Personal Taxation Culture: How Education Level Moderates Their Relationship
type: item
description: This research investigates the influence of Self-Enhancement and Conservation on personal tax culture, by considering education level as a moderating factor. Involving employees at the Ministry of Law and Human Rights in West Java as research subjects, this research aims to understand how the encouragement to increase a positive view of oneself Self-Enhancement and conservation values (Conservation) contributes to the formation of attitudes and behaviour regarding tax obligations. The respondents in this research were 230 employees at the Ministry of Law and Human Rights in West Java. Data analysis uses Moderated Regression Analysis (MRA).. The research results show that Self- Enhancement and Conservation have a positive influence on personal tax culture. Furthermore, education level was identified as a significant moderator, able to strengthen the relationship between these factors and personal tax culture. Managerial implications involve developing strategies that combine Self-Enhancement and Conservation in training and tax policy, with tailored adjustments to individual financial conditions, to build a sustainable tax culture in the organization. Abstrak Penelitian ini menginvestigasi pengaruh Self-Enhancement dan Conservation terhadap budaya pajak pribadi, dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan sebagai faktor moderasi. Melibatkan karyawan di Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat sebagai subjek penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dorongan untuk meningkatkan pandangan positif terhadap diri sendiri (Self-Enhancement) dan Conservation berkontribusi pada pembentukan sikap dan perilaku terkait kewajiban pajak. Responden pada penelitian ini sebanyak 230 karyawan di Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Analisa data menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self-Enhancement dan Conservation memiliki pengaruh positif terhadap budaya pajak pribadi. Selanjutnya, tingkat pendidikan diidentifikasi …
creator: Menik Indrati
creator: Wisnu Budi Prasetyo
creator: Eny Purwaningsih
creator: Safiani Faaroek
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-07-02
publication date: 2025-07-02
volume: 8
number: 1
starting page: 113
ending page: 126
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4832

Kebijakan dan Implementasi Analisis Jabatan dalam Mendukung Pengembangan SDM Aparatur
type: item
description: (Policy and Implementation of Position Analysis in Support of Apparatus HR Development) This study aims to determine and analyze the policy and implementation of job analysis in the development of human resources of civil servants. Job analysis in the government sector is an important part of integral HR Planning in ensuring the suitability between organizational needs and the availability of manpower. This study uses a descriptive qualitative method. Descriptive qualitative methods in processing data in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The research data is in the form of secondary data from regulations, references, and scientific journals. Data collection techniques used include observation and analysis of related documents. This study concludes that the policy and roadmap for the development of human resources of civil servants have been supported in the regulatory and strategic planning and operational systems based on job analysis which produces job specifications and job descriptions that are broken down into job competency standards in an ongoing effort to place competent human resources of civil servants. Professional human resource performance and quality and effective governance are the initial capital for empowering an organization. The enthusiasm of the leadership and all civil servants to work together to empower human resources and the organization. Acceleration to realize the ideals of bureaucratic reform by all levels of the bureaucracy. in building a clean, accountable, transparent and authoritative government through e-government based on HR competencies in order to make changes in improving HR management of government apparatus. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dan implementasi analisis jabatan dalam pengembangan SDM aparatur. Analisis jabatan di sektor pemerintahan merupakan bagian penting dari Perencanaan SDM secara integral dalam memastikan kesesu…
creator: Iwan Kurniawan
creator: Taufik Taufik
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-07-02
publication date: 2025-07-02
volume: 8
number: 1
starting page: 127
ending page: 134
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4665

Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Bogor Timur
type: item
description: (Quality of Public Services for Population Administration in East Bogor Sub-district) The government as a provider of public services needed by the community must be responsible and continue to strive to provide the best service for the sake of improving public services. On the other hand, public satisfaction is a measure of the success of public services provided by public service providers. This study is a descriptive study using a qualitative approach to analyze the quality of public services in the field of population administration in East Bogor District. The data analysis technique used is an interactive model. The results of the study indicate that the quality of public services in the field of population administration in East Bogor District is seen from the aspects of physical facilities, reliability, responsiveness, assurance, empathy, namely the Public Service section in East Bogor District has not met adequate service facilities to provide services to the community. The community is satisfied with the services provided by the East Bogor District in terms of reliability regarding reliability in handling every public complaint. Employees who provide services to the community who are confused in needing public services, then the sub-district employees provide good service to the community, so that it is easier to obtain information and access to services provided by the government. This will minimize the convoluted bureaucracy and increase government productivity in providing services to the community. For security in the East Bogor District, it has shown efforts to improve the quality of its services related to providing a sense of security for the community. The empathy given by the East Bogor District is by giving a pleasant impression. Abstrak Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan…
creator: Isdiyanti Isdiyanti
creator: Muhammad Baharudin Zubakhrum Tjenreng
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-07-04
publication date: 2025-07-04
volume: 8
number: 1
starting page: 135
ending page: 144
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4653

Analisis Implementasi Prosedur Pelaksanaan Lelang dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
type: item
description: (Analysis of the Implementation of Auction Procedures in an Effort to Increase Non-Tax State Revenue at the Bekasi State Property and Auction Service Office) In the current era of digitalization, auctions are a means of selling. Auctions have a significant role in the context of community needs with the principles of being fair, transparent, having legal certainty, accountability and efficiency and auctions are also a source of non- tax state revenue. The problem in this research is that the auction process does not run as it should because the number of auction requests is not comparable to the number of auctions held at the Bekasi State Property and Auction Service Office. The purpose of this research is to find out how the auction process occurs at the Bekasi State Assets and Auction Service Office, what obstacles are faced and efforts to overcome obstacles in the auction process at the Bekasi State Assets and Auction Service Office. The method used in this research is descriptive qualitative. The theory used to support the analysis uses the policy implementation model developed by Edward III. Data collection in this research is collecting all data that has been obtained from the field in the form of observations, interviews and literature studies as well as data in the form of certain documents without exception. The results of research on the implementation of auctions at the Bekasi State Property and Auction Service Office are not optimal. It can be seen from the theory put forward by Edward III (in Suparno, 2017) that there are 4 models for implementing policies in an organization. Of the 4 models, only 3 are running well, while 1 model is not running well, namely Resources. Abstrak Di era digitalisasi saat ini lelang merupakan salah satu sarana untuk penjualan. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka kebutuhan masyarakat dengan asasnya yang adil, transparan, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas serta efisien dan lelang juga merupakan salah sa…
creator: Deni Malik
creator: Syuratni Syuratni
creator: Dian Wahyudin
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-07-07
publication date: 2025-07-07
volume: 8
number: 1
starting page: 145
ending page: 151
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4823

Kegagalan Elektoral PPP Dalam Pemilu 2024 : Analisis Propaganda Politik Dan Pemasaran Berdasarkan Citra Partai Dan Demografi Pemilih
type: item
description: The United Development Party (PPP), as one of the oldest Islamic parties in Indonesia, experienced electoral failure in the 2024 Election by failing to pass the 4% parliamentary threshold, only winning 3.87% of the national vote. This study aims to analyze the factors of PPP's failure by focusing on two main aspects: political propaganda and image marketing (political branding). A qualitative approach with case studies is used to examine the mismatch between PPP's traditional image and the demographic characteristics of young voters who dominate the election. The findings show that PPP's failure was triggered by the party's inability to adapt its political communication strategy to social and technological changes. PPP still relies on classical religious symbolism and conventional campaigns that are ineffective in reaching millennial and Gen Z voters who are more critical, pragmatic, and digital-oriented. Weak digital marketing, the absence of young figures, internal conflicts, and the lack of synchronization of ideological narratives with contemporary issues such as the digital economy and social justice have also worsened the party's political performance. The conclusion of this study emphasizes the need for structural reform, ideological rebranding, and adaptation of communication strategies to restore PPP's political relevance amidst the ever-changing landscape of digital democracy.
creator: Kusnadi Kusnadi
creator: Miftahol Arifin
creator: Ahmad Syahrullah
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-07-10
publication date: 2025-07-10
volume: 8
number: 1
starting page: 152
ending page: 159
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4794

Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2023
type: item
description: (Realisation of Value Added Tax Revenue from Self-Construction Activities (PPN KMS) at the Jakarta Pademangan Tax Office in 2023) VAT on Self-Building Activities (KMS) is a tax imposed on Taxpayers who carry out building activities, both new buildings and expansions of old buildings, which are carried out not in business activities or work by individuals or bodies whose results are used by themselves or used by other parties. The objectives to be achieved in this writing are to find out how the KMS VAT Receipt is at the Jakarta Pademangan Pratama Tax Office in 2023. What efforts have been made so that the KMS VAT revenue target is achieved and to find out what factors are obstacles and how to deal with these obstacles. Abstrak PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membuat bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerimaan PPN KMS pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2023. Apa saja upaya yang dilaksanakan agar target penerimaan PPN KMS tercapai dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya menghadapi hambatan tersebut.
creator: Kurniawan Syarif Hidayat
creator: Indriani Rahayu NingTyas
rights: Copyright (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
date: 2025-07-30
publication date: 2025-07-30
volume: 8
number: 1
starting page: 160
ending page: 165
doi: 10.31334/transparansi.v8i1.4818

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada KPP Pratama Padang Sidempuan
type: item
description: Tax audit serves as a strategic instrument in the government’s efforts to enhance state revenue. However, its implementation in the field has not yet fully achieved the established targets, as indicated by the substantial number of fiscal adjustments to income and expense components that do not comply with tax regulations. This study aims to analyze the effectiveness of tax audit implementation on the Annual Income Tax Return (SPT) of corporate taxpayers at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Padang Sidempuan, under the Regional Office of the Directorate General of Taxes (DJP) North Sumatra II. The research method employed is a descriptive qualitative approach through field observations and interviews. The results reveal that the effectiveness of tax audit implementation remains suboptimal. This condition is attributed to the decline in tax audit revenue realization, delays in the submission of tax returns by taxpayers, and the limited number of tax auditors relative to the size of the working area and audit targets. Nevertheless, the implementation of tax audits at KPP Pratama Padang Sidempuan continues to demonstrate a high level of integrity, as reflected in adherence to procedures, transparency, effective communication, and adequate supporting facilities and infrastructure.
creator: Muhammad Firzah
rights: Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-19
publication date: 2025-10-19
volume: 8
number: 1
starting page: 166
ending page: 181