Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Jurnal ini memfokuskan penelitian dalam bidang Kebijakan Publik, Ekonomi Sekor Publik, Manajemen Publik, Tata Kelola Sektor Publik, Perpajakan, dan Analisis Isu Publik Kontemporer. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi bekerjsama dengan Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) dalam pengembangan Publikasi Ilmiah. Jurnal ini terbit setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember. Artikel yang diterbitkan ditetapkan dengan Digital Object Identifier. ISSN Media cetak : 2085-1162 ISSN Media online: 2622-0253
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Please find the rights and licenses in Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi By submitting the article/manuscript of the article, the author(s) agree with this policy. No specific document sign-off is required. License The commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 2. Author(s)' Warranties The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s). 3. User Rights Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi on distributing works in the journal and other media of publications. 4. Co-Authorship If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will only communicate with the corresponding author. 5. Miscellaneous Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will publish the article (or have it published) in the journal if the article’s editorial process is successfully completed. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi editors may modify the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers as mentioned in point 3. Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement"prior to the article publication.
Analisis Koordinasi Antar SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL : Studi Kasus Kota Sukabumi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi di antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga ketertiban umum, meningkatkan kualitas ruang publik, dan mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah telah merelokasi pedagang kaki lima ke area yang telah ditentukan, banyak pedagang yang terus kembali ke pusat kota, sehingga menyoroti perlunya koordinasi yang efektif di antara instansi-instansi yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan informan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Industri, dan Perdagangan (Diskumindag), Dinas Perhubungan, serta Kantor Kecamatan Cikole. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi Chandra Bose, yang mencakup tujuan yang didefinisikan dengan jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, kebijakan yang komprehensif, kerja sama, komunikasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi di antara instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi relatif efektif. Hal ini tercermin dalam tujuan bersama, pembagian tanggung jawab yang jelas, kerja sama antarinstansi, komunikasi yang adaptif, serta dukungan kepemimpinan yang menumbuhkan sinergi di antara para pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstandarisasi, ketidaksesuaian data antarinstansi, serta keterbatasan lokasi relokasi bagi pedagang kaki lima. Oleh karena itu, penguatan sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi. This study aims to analyze the coordination among Regional Government Agencies (SKPD) in the management and empowerment of Street Vendors (PKL) in Sukabumi City. The study is motivated by the efforts of the Sukabumi City Government to maintain public order, improve the quality of public spaces, and support the sustainability of community economic activities. Although the government has relocated street vendors to designated areas, many vendors continue to return to the city center, highlighting the need for effective coordination among the agencies involved. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the Municipal Police (Satpol PP), the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade (Diskumindag), the Transportation Agency, and Cikole Subdistrict Office. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data analysis was conducted using Chandra Bose’s coordination theory, which includes clearly defined goals, clear lines of authority and responsibility, comprehensive policies, cooperation, communication, leadership, and supervision. The findings indicate that coordination among regional government agencies in the management and empowerment of street vendors in Sukabumi City has been relatively effective. This is reflected in shared objectives, a clear division of responsibilities, inter-agency cooperation, adaptive communication, and leadership support that fosters synergy among stakeholders. However, several challenges remain, including limited human resources, the absence of standardized coordination mechanisms, discrepancies in data among agencies, and limited relocation sites for street vendors. Therefore, strengthening a structured and sustainable coordination system is necessary to enhance the effectiveness of street vendor management and empowerment in Sukabumi City.
Hak Cipta (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Evaluasi Program Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
Program Parkir Berlangganan merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kualitas layanan perparkiran sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Cianjur menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Informan dipilih secara purposive, meliputi pejabat Dinas Perhubungan, staf teknis, petugas lapangan serta masyarakat peserta dan nonpeserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi context, program telah sesuai dengan kebutuhan daerah karena didukung oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan pengelolaan parkir yang lebih efektif. Pada dimensi input, program telah memiliki regulasi, sumber daya manusia, sarana pendukung, aplikasi SIMPARKIR, dan prosedur pelayanan yang cukup memadai. Namun, pada dimensi process, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya penggunaan aplikasi, serta masih adanya praktik parkir ilegal. Pada dimensi product, program telah memberi manfaat bagi peserta, tetapi belum optimal dalam meningkatkan kepesertaan dan penerimaan daerah. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, pengawasan lapangan, penertiban parkir ilegal, dan peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas Program Parkir Berlangganan di Kabupaten Cianjur.
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Provinsi Banten
Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten adalah masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif . Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya strategis untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah berjalan namun belum optimal. Beberapa sekolah telah menerapkan praktik inklusif, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, ditemukan adanya disparitas implementasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, peningkatan dukungan anggaran, serta sinergi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Banten. Abstract The main issues in the implementation of inclusive education policies in Banten Province are the limited access and quality of educational services for students with special needs, the disparity in facilities and infrastructure between regions, and the low readiness of human resources, particularly teachers, in applying inclusive learning. This condition impacts the suboptimal equitable distribution of education. The urgency of this research lies in the importance of evaluating the implementation of inclusive education policies as a strategic effort to guaranty the right to education for all citizens without discrimination, while also supporting the achievement of inclusive and sustainable education development goals. This research uses a qualitative approach with a case study method in several regencies/cities in Banten Province. Data collection techniques were carried out thru in-depth interviews, observations, and document studies, involving stakeholders such as the education office, school principals, teachers, and parents. Data analysis was conducted descriptively using an interactive model. The research results indicate that the implementation of inclusive education policies in Banten Province has been underway but is not yet optimal. Some schools have implemented inclusive practices, but there are still obstacles such as a lack of teacher training, limited supporting facilities, and minimal coordination between institutions. In addition, disparities in implementation between regions have been found. Therefore, it is necessary to strengthen teacher capacity, increase budget support, and create cross-sector policy synergies to achieve inclusive and equitable education in Banten Province.
English Analisis Peramalan Permintaan Beras pada SPPG dan Proyeksi Kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bandung
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan meningkatkan permintaan pangan secara signifikan, khususnya beras sebagai bahan pangan pokok dalam penyediaan makanan. Namun, penelitian yang mengaitkan data operasional dapur dengan proyeksi permintaan beras pada tingkat kota masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan beras operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung serta memproyeksikan permintaan beras berdasarkan berbagai skenario pengembangan program. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode peramalan deret waktu dengan membandingkan model ARIMA, Holt-Winters, dan Default Forecast (Mean in Window). Kinerja model dievaluasi menggunakan indikator RMSE dan MAPE. Data yang digunakan merupakan data operasional dari 26 unit SPPG, yang mencakup pembelian beras, jumlah porsi makanan yang diproduksi, serta frekuensi menu berbasis beras selama periode April 2025 hingga Januari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA memberikan kinerja peramalan terbaik (RMSE 3859,634; MAPE 15,08%). Hasil kalibrasi konsumsi menunjukkan bahwa penggunaan beras berkisar antara 0,055–0,066 kg per porsi. Proyeksi berdasarkan skenario menunjukkan bahwa ekspansi program MBG berpotensi meningkatkan permintaan beras secara signifikan, sehingga diperlukan integrasi antara perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan daerah.
Pengaruh Fleksibilitas Prosedur Administratif dan Lingkungan Kerja Digital terhadap Kinerja Pegawai Generasi Z pada CV. Sahita Electronic di Jakarta Selatan
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fleksibilitas prosedur administratif dan lingkungan kerja digital terhadap kinerja pegawai Generasi Z pada CV. Sahita Electronic Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori terhadap 48 responden yang dipilih melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedur administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (β = 0.412; p < 0.05). Lingkungan kerja digital juga berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki pengaruh lebih dominan (β = 0.538; p < 0.05). Secara simultan, kedua variabel memberikan kontribusi sebesar 57.1% terhadap kinerja pegawai (R² = 0.571). Temuan ini menegaskan pentingnya penyederhanaan prosedur administratif dan optimalisasi sistem kerja digital dalam meningkatkan kinerja pegawai Generasi Z.
Organisasi Pembelajaran dalam Perpektif The Fifth Discipline pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Penulisan ini bertitik tolak dari permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan organisasi pembelajar pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip organisasi pembelajar. Acuan yang digunakan yaitu pendapat Peter M Senge (2002:10-15) bahwa implementasi organisasi pembelajar merujuk pada 5 (lima) disiplin (the Fifth Discipline) yaitu Personal Master, Mental Models, Shared Vision, Team Learning And System Thinking. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa organisasi pembelajar belum berjalan secara optimal hal tersebut ditunjukan dengan Personal Mastery aparatur masih rendah, model mental yang dominan masih bersifat administratif, reaktif, dan berbasis kepatuhan formal, visi bersama pengawasan yang bernilai tambah belum terinternalisasi secara kolektif, pembelajaran tim belum terlembagakan secara sistematis dan berpikir sistem belum menjadi kerangka dominan dalam pengambilan keputusan. Kata kunci : Organisasi pembelajar, Mitra strategis dan Agen perubahan.
The Analysis Of Mentoring, Entrepreneurship Training and Social Media on The Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Depok City
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai kontributor Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, serta penggerak investasi dan ekspor. Namun demikian, UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, salah satunya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, terutama melalui penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan penurunan omset. Pemerintah Kota Depok mengedepankan lima pilar utama dalam mendukung pengembangan UMKM yaitu Pelatihan, Pendampingan, Fasilitasi Perizinan, Pemasaran dan Akses Pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan media sosial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Populasi penelitian adalah 1.800 pelaku usaha mikro, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pendampingan secara parsial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, dengan besarnya pengaruh sebesar 22,9%. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pelatihan kewirausahaan secara parsial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, dengan besarnya pengaruh sebesar 39,8%. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel media sosial secara parsial terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok, dengan besarnya pengaruh sebesar 16,3%. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan media sosial secara simultan terhadap kinerja usaha mikro di Kota Depok sebesar 73,8%.
Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Depok (Studi Kasus pada SD Negeri 02 Gandul, Depok)
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar untuk mendukung pertumbuhan dan menurunkan angka stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 02 Gandul, Depok serta mengidentifikasi hambatan dan upaya solusinya. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup efektif, ditandai dengan distribusi makanan yang teratur dan dukungan dari guru serta penyedia layanan. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perbedaan jadwal siswa, preferensi rasa terhadap makanan, dan minimnya koordinasi lintas sektor. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan komunikasi, penyesuaian waktu distribusi, dan pelibatan aktif seluruh pihak. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 02 Gandul telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan struktural agar manfaat program dapat lebih optimal.
Analisis Kepatuhan Perpajakan untuk Sektor UMKM dengan Jenis Usaha Jasa Penitipan Motor di Stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede Tahun 2025
ABSTRAK Usaha MIkro, Kecil dan Menengah atau yang Masyarakat lebih mengenal dengan singkatan UMKM sangat berperan penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia, di wilayah tergolong Urban dan sub urban dengan aktifitas para pekerja yang sangat tinggi, dimana para pekerja yang bekerja di kota Jakarta namun berdomisili di daerah depok, citayam dan bojong gede sangat lah banyak. Ini terbukti dengan sangat banyaknya jumlah pekerja yang menaiki kereta komuter line dari bogor ke Jakarta, dibalik kesibukan para pekerja yang berdomisili di bogor, citayam dan depok, ada satu jenis usaha yang sangat subur di wilayah tersebut yaitu jasa penitipan motor, yang mana jasa tersebut sangat memudahkan para pekerja untuk mobilitas dari rumah menuju stasiun kereta api dengan cara memarkirkan motor di tempat penitipan motor yang berada di sekitar stasiun, meskipun jasa parkiran motor itu bertumbuh pesat dan berkontribusi dalam perekonomian, sektor usaha ini masih menghadapi permasalahan dan tantangan khususnya dalam hal kepatuhan perpajakan, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat kepatuhan perpajakan pada para pelaku UMKM, untuk mengetahui Tingkat kepatuhan tersebut, penulis membagi tiga indicator, Pertama, Pengetahuan para pelaku UMKM tentang cara perhitungan pajak terutang atas UMKM, Kedua, Pengetahuan para pelaku UMKM tentang cara menyetor pajak terutang, Ketiga, pengetahuan para pelaku UMKM tentang tatacara pelaporan SPT secara mandiri Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan melakukan survey membagikan kuesioner secara tersusun, selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung kepada 15 pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha jasa penitipan motor yang tersebar di wilayah sekitar stasiun depok lama, stasiun citayam dan stasiun bojong gede, berdasarkan hasil penelitian menunjukan data bahwa Sebagian besar para pelaku UMKM yang melakukan kegiatan jasa penitipan motor masih belum paham atas kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM tidak memahami cara perhitungan pajak terutang atas usaha jasa penitipan motor yang mereka lakukan, selain itu juga para pelaku UMKM banyak merasa kebingungan mengenai tatacara penyetoran pajak melalui e-bangking atau kanal pembayaran pajak lainnya, selain itu para pelaku UMKM tidak memahami dan tidak mengetahui tentang kewajiban pelaporan SPT khusus UMKM, selain kendala- kendala tadi, para pelaku UMKM juga merasa kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak dan ini mejadi indikator utama penyebab rendahnya pemahaman perpajakan untuk para pelaku UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya komunikasi keberlanjutan dari Kantor Pelayanan Pajak Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Pajak Final, Penitipan Motor, Depok Lama, Citayam, Bojong Gede.
Hak Cipta (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Penerapan Layanan Pajak Online dan Sosialisasi Peraturan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
This study investigated the impact of online tax service implementation and the dissemination of online tax regulations on individual taxpayer compliance at the North Bekasi Primary Tax Office (KPP Pratama Bekasi Utara). Adopting a quantitative research design, data were gathered through questionnaires administered to 100 respondents. The analysis employed validity and reliability testing, classical assumption testing, and multiple linear regression analysis. The findings indicated that the implementation of online tax services has a positive and statistically significant effect on taxpayer compliance. In contrast, the dissemination of online tax regulations did not exhibit a significant influence. Nevertheless, both variables collectively contributed to taxpayer compliance, accounting for 43% of the variance. The study underscores the importance of enhancing the quality of digital tax services and calls for a reassessment of regulatory socialization strategies to improve their effectiveness in fostering tax compliance.
Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru Malaysia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Efektivitas Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia (Studi di Sekolah Indonesia Johor Bahru)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data dan informasi dari lapangan tentang bagaimana efektivitas kebijakan Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia (Studi di Sekolah Indonesia Johor Bahru)”. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam penggalian data penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga penyajian data lebih banyak dalam bentuk deskripsi informasi dari para informan di lapangan yang ditemui oleh para peneliti di Sekolah Indonesia Johor baru Malaysia . Dapat disimpulkan Sistem Pendidikan Anak Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) telah efektif hal ini ditinjau dari 5 ( lima) dimensi Efektivitas telah terpenuhi sebagai berikut : dimensi pertama sasaran yang hendak dicapai sudah terpenuhi. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) khususnya di SIJB telah berfungsi sebagai pelayanan pendidikan bagi siapapun warga negara Indonesia, termasuk anak dari orang tua tenaga kerja ilegal. Dimensi kedua Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dapat dilaksanakan karena membantu sekolah anak PMI yang tidak mempunyai dokumen legal utnuk dapat sekolah di sekolah formal pemerintahan Johor Bahru. Dimensi ketiga Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya adalah tidak dikenakan biaya atau gratis. Sumber pembiayaan dari Pemerintah Indonesia , yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya ( Kemendikbud RI ) dan Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI. Dimensi keempat kegiatan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan Kurikulum pendidikan Kemendikbud RI di Indonesia. Dan khususnya (SIJB) sebagai Sekolah Indonesia Luar Negeri, adanya penanaman pendidikan karakter nasionalis pada diri peserta didik, supaya mereka paham jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dimensi kelima tenaga kerja atau sumber daya tersedia yaitu Guru sekolah Sekolah Indonesia di Luar Negeri termasuk SIJB direkrut dan berada di bawah Kemenlu RI. Pimpinan SIJB yaitu Kepala sekolah SIJB adalah diplomat dari KJRI Johor Bahru.
Transformasi Birokrasi Daerah melalui Pemberdayaan ASN: Analisis Praktik Reinventing Government di BKPSDM Kota Malang
Transformasi birokrasi daerah menuntut penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan ASN di BKPSDM Kota Malang dalam perspektif Reinventing Government, serta mengidentifikasi strategi, dinamika implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan delapan informan kunci yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ASN dilakukan melalui peningkatan kompetensi, digitalisasi proses manajemen kepegawaian, pembentukan budaya kerja profesional, serta pelibatan aparatur dalam perencanaan pengembangan diri. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran birokrasi dari pola administratif yang kaku menuju organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Faktor-faktor seperti visi kepemimpinan, dukungan regulasi, kesiapan individu, dan tuntutan eksternal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan kompetensi, dan resistensi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan nyata, peningkatan strategi komunikasi perubahan, serta pelaksanaan penelitian komparatif pada OPD lain untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika transformasi birokrasi daerah.
Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Desa Berkelanjutan di Indonesia
Pembangunan desa di Indonesia menghadapi tantangan kompleks sehingga memerlukan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola kolaboratif dalam memperkuat pembangunan desa melalui integrasi agenda SDGs Desa, partisipasi masyarakat, dan penguatan BUMDes. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menghasilkan model tata kelola kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam forum deliberatif. Model ini menegaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan dapat dicapai melalui BUMDes berkelanjutan yang dikelola secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, serta ekologi. Integrasi indikator SDGs Desa menjadi elemen penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai standar global-lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi lintas aktor, partisipasi aktif masyarakat, serta inovasi kelembagaan yang mendukung tercapainya pembangunan desa berkelanjutan.
Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024
Penelitian ini membahas penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak tahun 2024. SIPD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada teori tiga elemen sukses e-government dari Harvard JFK School of Government, yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah mendapat dukungan regulasi, alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta komitmen pemerintah daerah melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dari aspek kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia dinilai cukup memadai meskipun tetap memerlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Dari aspek manfaat, SIPD memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola, serta bagi masyarakat melalui kemudahan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan meskipun akses partisipasi masih terbatas. Dengan demikian, penerapan e-government melalui SIPD di Kabupaten Lebak telah berjalan cukup baik, namun tetap memerlukan optimalisasi terutama pada aspek teknis dan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan good governance dapat tercapai secara maksimal.
Opening the Gateway to Nutrition: An Evaluation of Public Service Access and Health Education in Stunting Prevention in Cikarang
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses layanan publik dan edukasi kesehatan terhadap pencegahan stunting pada komunitas perkotaan-industrial di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 300 responden, termasuk ibu hamil dan menyusui, ibu balita, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan melalui survei yang dilakukan di beberapa posyandu. Data dianalisis menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses layanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap edukasi kesehatan (β = 0.161; p = 0.01), namun pengaruh langsungnya terhadap pencegahan stunting tidak signifikan (β = 0.118; p = 0.081). Sebaliknya, edukasi kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan stunting (β = 0.292; p = 0.000) dan memediasi hubungan antara akses layanan publik dan pencegahan stunting (β = 0.047; p = 0.032). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada efektivitas edukasi kesehatan serta kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posyandu sebagai pusat edukasi gizi berbasis komunitas dan penyesuaian layanan publik dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat industrial.
Peran Teknologi Dan Regulasi Pemerintah Dalam Implementasi Pelayanan Rehabilitasi Fisik Bagi Penyandang Disabilitas
This study aims to analyze the role of technology and government regulations in the implementation of physical rehabilitation services for people with disabilities to create an effective, adaptive, and equitable service system. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach that identifies, evaluates, and interprets the results of related studies from the Dimensions and Scopus databases over the past 10 years (2015–2025). The study results indicate that the successful implementation of rehabilitation programs is highly dependent on synergy between stakeholders, leadership support, adaptive program design, and clear and responsive government regulations. Furthermore, implementation challenges also arise from limited resources, regulatory complexity, and the need for ongoing staff training. Multi-sector synergy and strengthening the communication technology ecosystem are key to improving the quality of inclusive physical rehabilitation services. This study recommends the development of an effective multi-sector collaboration model, strengthening adaptive regulations, and patient empowerment strategies to support the successful implementation of rehabilitation programs. These findings provide important contributions to policymakers and practitioners in designing equitable and sustainable rehabilitation policies.
Usulan Kebijakan Rantai Pasok Susu Segar dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Pendekatan Sistem Dinamis
Penelitian ini mengembangkan model sistem dinamis untuk mengatasi tantangan pasokan susu segar nasional yang masih bergantung pada impor, berisiko melemahkan ketahanan pangan. Tahapan meliputi identifikasi variabel (ketersediaan susu segar, populasi sapi perah, impor susu), pembuatan causal loop diagram, stock flow diagram, formulasi model, verifikasi-validasi (AME 0,00698 ≤ 5%), dan perancangan skenario. Hasil simulasi menunjukkan variabel impor dan sapi produktif paling berpengaruh. Dirancang tiga skenario. Skenario 1(impor susu 50%): impor 93.820 ton (2030). Skenario 2 (impor susu 20%): impor 48.426 ton (2030). skenario 3 (peningkatan sapi produktif) 1.993.430 ekor (2030). Skenario 2 dan 3 paling optimal. Skenario 2 meminimalkan impor, sedangkan Skenario 3 meningkatkan produksi dalam negeri sesuai target pemerintah.
Audit Sistem Pos Kafe Batas Menggunakan Framework Cobit 2019
Sistem Point of Sale (POS) berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional bisnis seperti transaksi, manajemen stok, dan pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem POS di Kafe Batas masih menghadapi kendala berupa pemanfaatan fitur yang belum optimal dan tidak adanya evaluasi kinerja secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit tata kelola sistem POS menggunakan framework COBIT 2019 guna mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan COBIT 2019 yang mencakup Goals Cascade, Design Factors, serta pengukuran tingkat kapabilitas proses. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan pengguna sistem POS di Kafe Batas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama pada fitur manajemen stok dan laporan keuangan. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan pelatihan pengguna, optimalisasi fitur sistem POS, serta penerapan evaluasi berkala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan tata kelola teknologi informasi pada usaha kecil dan menengah serta menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas sistem informasi di masa depan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi SiPaduko Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Jambi
In today's world, technology is ubiquitous in various aspects of human life. The governance utilizes technology to improve service quality by leveraging it to provide convenience to the public. Jambi City, as one of the regions that continues to innovate in the use of technology in public services, introduced the SiPaduko application to improve service quality. However, in 2024, when Jambi City was ranked fourth nationally as the region implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) with the best score, there was a decline in SiPaduko application users in the same year. The quality of the services provided is questionable, whether there has been an increase in quality given the various obstacles that have occurred. This raises questions about the satisfaction of Jambi City residents who use the SiPaduko application. This study aims to examine the quality of service and public satisfaction in Jambi City, as well as the effect of the quality of the SiPaduko application service on public satisfaction in Jambi City. A descriptive quantitative approach was used in this study. The population in the study was 2,205 people, with a sample of 100 people using the Slovin technique. The sampling technique used was disproportionate stratified random sampling. The variables in this study consist of the independent variable (X), namely service quality, and the dependent variable (Y) is public satisfaction. The data collection technique used a questionnaire with a Likert Scale. Then, the data analysis technique used descriptive statistics and inferential statistics, as well as the coefficient of determination to see the extent of the influence of the service quality of the SiPaduko application on public satisfaction in Jambi City. The results of the study show that both variables used in the study have the same Respondent Achievement Level (TCR) in the "Good" category. Meanwhile, for the influence of the service quality of the SiPaduko application on public satisfaction in Jambi City, there is a significant and positive influence between the two variables. In addition, service quality (X) influences public satisfaction (Y) by 15.1%. Therefore, further research is needed on other variables that might influence public satisfaction in Jambi City in using the SiPaduko application.
Efektivitas Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan: Studi pada KPP Pratama Padang Sidempuan
Pemeriksaan pajak merupakan instrumen strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, ditandai dengan masih banyaknya koreksi fiskal terhadap unsur pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Sidempuan, Kanwil DJP Sumatera Utara II. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan pajak hasil pemeriksaan, keterlambatan penyampaian SPT oleh wajib pajak, serta keterbatasan jumlah pemeriksa pajak dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan target pemeriksaan. Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Padang Sidempuan tetap menunjukkan tingkat integritas yang baik, tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, komunikasi efektif, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Analisis Ekonomi Sumberdaya dan Dampak Lingkungan Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
(Analysis of Resource Economics and the Environmental Impacts of Mining on Community Welfare) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ekonomi sektor pertambangan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi strategi pengelolaan berkelanjutan yang dapat meminimalkan kerusakan ekologis tanpa mengurangi manfaat ekonomi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Data diperoleh melalui penelusuran artikel pada basis data Scopus, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi tahun publikasi (2021–2025), relevansi topik, dan kelengkapan akses, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi makro dan penciptaan lapangan kerja, namun manfaatnya tidak selalu terdistribusi merata, terutama bagi masyarakat lokal yang seringkali justru menanggung dampak sosial dan ekologis. Fenomena resource curse terjadi akibat ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif, distribusi keuntungan yang timpang, serta lemahnya tata kelola. Dari sisi lingkungan, aktivitas pertambangan berdampak pada degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga risiko kesehatan masyarakat. Untuk itu, strategi pengelolaan berkelanjutan sangat diperlukan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi, penguatan regulasi dan kelembagaan, reklamasi berbasis ekologi, diversifikasi ekonomi lokal, serta pelibatan aktif masyarakat. Abstract This study aims to analyze the economic contribution of the mining sector and its impacts on the environment and community well-being, while also identifying sustainable management strategies that can minimize ecological degradation without reducing economic benefits. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA approach. Data were collected from articles indexed in the Scopus database, which were then selected based on inclusion criteria such as publication year (2021–2025), topical relevance, and accessibility, followed by an in-depth analysis. The findings indicate that mining contributes significantly to macroeconomic growth and job creation; however, these benefits are not always equitably distributed, with local communities often bearing disproportionate social and ecological costs. The phenomenon of the resource curse emerges due to heavy dependence on the extractive sector, unequal distribution of benefits, and weak governance. From an environmental perspective, mining activities lead to land degradation, water and air pollution, biodiversity loss, and increased public health risks. Therefore, sustainable management strategies are essential, including the adoption of environmentally friendly technologies, digitalization, stronger regulations and institutional frameworks, ecological reclamation, local economic diversification, and active community participation.
Hak Cipta (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabuparen Garut
Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program.
Edukasi Anti-NAPZA pada Remaja Sebaya: Analisis Model Komunikasi Peer-Educator BNNP Aceh
This study aims to examine the communication model used by the Anti-Drug Ambassador of the Aceh National Narcotics Agency as a peer educator in raining awareness of drug abuse among adolescents as part of national Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics, primarily on prevention and eradication drug abuse. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through Focus Group Discussions, observation, and documentation. The results show that the peer educators predominantly apply a persuasive communication model, implemented through a soft approach that engages youth in creative and enjoyable activities. These include formal programs such as seminar, training, and workshops, as well as informal initiatives such as games, quizzes, exhibitions, and social activities. Peer educators also maximalize the benefit of media in the execution of anti-drug education activities both conventional such as TV, newspapers, and radio interactive talk-show, and digital media like Instagram, TikTok, Website and Youtube. However, activities remain concentrated in Banda Aceh and Aceh Besar. Expending coverage to other districts, including outreach to adolescents with disabilities, is recommended to ensure broader and more inclusive prevention efforts. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model komunikasi Duta Anti Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sebagai peer educator dalam edukasi Anti NAPZA kepada remaja sebagai bagian dari Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, khususnya upaya pencegahan dan penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi edukasi Anti NAPZA Duta Anti Narkoba Aceh dalam perannya sebagai peer educator adalah model komunikasi persuasif. Penerapan komunikasi persuasif adalah soft-approach melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kreatif, baik secara formal seperti Seminar, Bimtek dan Workshop dan non-formal meliputi permainan, kuis, pameran dan kegiatan-kegiatan sosial. Selain dilakukan secara langsung, kegiatan edukasi penyalahgunaan Anti Narkoba juga memanfaatkan media (konvensional dan digital). Penggunaan media konvensional seperti TV Aceh, Koran, dan talkshow interaktif di radio, sedangkan media online adalah Instagram, TikTok, Youtube dan website. Program edukasi menggunakan model komuniksai persuasif berjalan baik terlihat dari capaian index Diktara dan Diktari BNN, walaupun terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan. Saat ini program edukasi bahaya NAPZA masih berpusat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, diharapkan ke depan program diperluas sampai ke kabupaten/kota lain di Aceh, dengan tidak hanya fokus meng-edukasi remaja umum/normal saja, tetapi juga remaja-remaja disabilitas.
Collaborative Governance dalam Mewujudkan Zero to Landfill di Kota Cimahi Tahun 2023-2024
The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively.
Efektivitas Pelaksanaan Program Relawan Pajak Institut STIAMI Tahun 2022 pada KPP Pratama Cikarang Utara
The Effectiveness of the Implementation of the STIAMI Institute Tax Volunteer Program in 2022 at the North Cikarang Primary Tax Office (KPP Pratama) This study aims to analyze the effectiveness of the Tax Volunteer program implementation at the STIAMI Cikarang Institute in increasing compliance with individual annual tax return (SPT) reporting at the North Cikarang Primary Tax Office (KPP Pratama Cikarang Utara) for the 2023 reporting year. The research method employed by the researcher is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation with relevant parties. The data analysis techniques in this thesis involve data reduction, data presentation, and verification, where the collected, compiled, and analyzed data provides an overview and information to draw conclusions from the data processing conducted. Based on the study's results, the researcher concludes that the activities of Tax Volunteers to improve compliance with individual annual SPT reporting at the North Cikarang Primary Tax Office in 2023 are still not effective, as the realization of individual annual SPT reporting only reached 52% of the 77% target set by the office. This analysis is conducted using the model proposed by Siagian's theory, considering aspects of timing, accuracy, and service delivery style. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program Relawan Pajak di Institut STIAMI Cikarang dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara untuk tahun pajak 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, di mana data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis memberikan gambaran serta informasi untuk menarik kesimpulan dari proses pengolahan data yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan Relawan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi di KPP Pratama Cikarang Utara tahun 2023 masih belum efektif, karena realisasi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi hanya mencapai 52% dari target 77% yang ditetapkan oleh kantor tersebut. Analisis ini dilakukan menggunakan model yang diusulkan dalam teori Siagian dengan mempertimbangkan aspek ketepatan waktu, akurasi, dan gaya penyampaian layanan.
Hak Cipta (c) 2024 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Analisis Implementasi Kebijakan atas Penanganan Perkara di Bidang Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok is the largest customs service and supervision office in the organizational structure of the Directorate General of Customs and Excise. The volume of import and export activities through The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok reaches around 70% of all Indonesia's import and export activities. The high intensity of import and export activities must be accompanied by high compliance from service users, considering that currently customs notifications are carried out with a self-assessment system. Often, customs service users make mistakes in notifying customs notices and in fulfilling customs-related provisions that result in violations in the customs sector. Theses violation require the handling of cases in the customs sector which is currently regulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. 53/BC/2010. This study aims to determine the implementation of case handling policies in the customs sector at The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok . The research method used is a descriptive qualitative method with a Van Meter and Van Horn policy implementation model approach. Data was collected through interviews and secondary data documentation at The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok . The results show that almost all policy aspects have been met. The aspect of the policy that has not been fully fulfilled is the characteristic aspect of the implementing organization. Therefore, in the future The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok should be able to maximize the handling of cases by minimizing the obstacles that occur using appropriate solutions. The author suggests that The Major Customs and Excise Servicing Office Type A Tanjung Priok optimize resources and strengthen regulations to support case handling activities in the customs sector. ABSTRAK : KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menjadi kantor pelayanan dan pengawasan pabean terbesar dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Volume kegiatan impor dan ekspor melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mencapai sekitar 70% dari seluruh kegiatan impor dan ekspor Indonesia. Tingginya intensitas kegiatan impor dan ekspor yang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok harus diiringi dengan tingginya kepatuhan dari pengguna jasa, mengingat saat ini pemberitahuan pabean dilakukan dengan sistem self assessment. Seringkali pengguna jasa kepabeanan melakukan kesalahan dalam memberitahukan pemberitahuan pabean dan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan terkait kepabeanan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan. Atas pelanggaran tersebut diperlukan penanganan perkara di bidang kepabeanan yang saat ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.53/BC/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan perkara di bidang kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi data sekunder dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua aspek kebijakan telah terpenuhi. Terdapat aspek kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek karakteristik organisasi pelaksana. Oleh karena itu kedepannya KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat memaksimalkan implementasi kebijakan penanganan perkara dengan cara meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi menggunakan solusi-solusi yang tepat. Penulis memberikan saran kepada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok agar mengoptimalkan sumber daya dan menguatkan peraturan untuk menunjang kegiatan penanganan perkara di bidang kepabeanan.
Evaluasi Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak yang dapat Dipertahankan di Majelis Banding Banding Pengadilan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
This study aims to improve the quality of tax audit results that can be maintained in the Tax Court Appeals Panel at the North Cikarang Pratama Tax Office, Bekasi Regency. The background of the problem in this study is the phenomenon of the percentage of Tax Court decisions on the victory of the Directorate General of Taxes being smaller than Taxpayers. This study was conducted using a qualitative descriptive analysis method to describe and explain in detail the existing phenomenon using interview techniques as a supporting instrument. In this study, the researcher used an evaluation theory which includes: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and precision. The results of the study indicate that the quality of tax audit results at the North Cikarang Pratama Tax Office has not fully met the elements in the evaluation theory, namely effectiveness, adequacy, equity, responsibility and accuracy because not all tax records can be maintained in the Tax Court Appeals Panel. Obstacles in achieving quality tax audit results come from the North Cikarang Pratama Tax Office as the executor of tax audits and from the Taxpayer as the party being audited. The solution taken to overcome obstacles is to optimize the compliance of the committee's role to ensure the quality of tax audit results, improve the quality of tax auditors and provide socialization to taxpayers so that they have a cooperative attitude during tax audits. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil pemeriksaan pajak yang dapat dipertahankan di majelis banding Pengadilan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara kabupaten Bekasi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena persentase putusan Pengadilan Pajak atas kemenangan DJP lebih kecil dari Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail fenomena yang ada dengan menggunakan teknik wawancara sebagai instrumen pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi yang meliputi: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara belum sepenuhnya memenuhi unsur unsur dalam teori evaluasi yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan karena tidak semua sengketa pajak dapat dipertahankan di Majelis Banding Pengadilan Pajak. Hambatan dalam mencapai kualitas hasil pemeriksaan pajak berasal dari sisi KPP Pratama Cikarang Utara sebagai pelaksana pemeriksaan pajak maupun dari sisi Wajib Pajak sebagai pihak yang diperiksa. Solusi yang diambil dalam mengatasi hambatan adalah dengan mengoptimalkan peran komite kepatuhan untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan pajak, meningkatkan kualitas pemeriksa pajak dan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak.
Strategi Peningkatan Kompetensi Para Pencari Kerja Lokal di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat pada pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki andil dan tanggung jawab besar dalam mengatur serta melaksanakan program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kuota-kuota peluang kerja di negara Indonesia. Disnaker Kota Balikpapan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan berupaya agar pencari kerja lokal dapat bersaing di pasar kerja dengan meningkatkan kompetensinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Disnaker Kota Balikpapan dalam meningkatkan kompetensi para pencari kerja lokal serta kendala yang dihadapi Disnaker Kota Balikpapan. Penelitian ini merupakan metode penelitian mixed methods dengan fokus penelitian strategi peningkatan kompetensi para pencari kerja lokal melalui analisis lingkungan internal strenght dan weakness, analisis lingkungan eksternal opportunity dan threat serta kendala yang dihadapai Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan strenght (kekuatan) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Rencana kerja terstruktur, 2) Regulasi ketenagakerjaan, 3) Sarana dan prasarana. Weakness (kelemahan) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Kurangnya SDM, 2) Keterbatasan anggaran, 3) Belum adanya UPTD BLK Kota Balikpapan. Opportunity (peluang) yang dimiliki Disnaker Kota Balikpapan yaitu :1) Perkembangan teknologi, 2) Keberadaan LPK Swasta, 3) Keberadaan BLK milik Provinsi Kaltim, 4) Lembaga Pelatihan milik Kementerian, 5) Pemagangan. Adapun threat (ancaman) yang dihadapi Disnaker Kota Balikpapan yaitu : 1) Pendatang dari luar daerah, 2) Mahalnya biaya pelatihan kerja. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Disnaker Kota Balikpapan yaitu berasal dari dalam diri pencari kerja yang tidak serius untuk meningkatkan kompetensi dirinya serta keterbatasan LPK di Kota Balikpapan baik dari jumlahnya maupun standar mutu yang dimiliki.
Hak Cipta (c) 2025 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Pengaruh.Kompetensi dan Profesionalisme Kerja.Terhadap Kinerja Pegawai.Pada Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya Kota.Bekasi
One of the measures of success for an individual, Team, or Organization lies in its performance. If the performance is high or increases, the organization is considered successful. However, if it is lower than the standard or declines, it can be deemed as not optimal. The purpose.of this.study is to ascertain.how much employee competence affects employee performance at the Kayuringin Jaya Village Office in Bekasi City, to analyze how work professionalism affects Employee Performance, and to assess the combined influence of.Competence and Work Professionalism on Employee Performance. This.research employs a. quantitative method with a sample size of 40 respondents, utilizing Saturation Sampling (Census) technique. Data collection was conducted using questionnaires. Instrument testing, multiple.linear.analysis, hypothesis.testing, and classical assumption testing are all part of the study. The findings indicate.that at the Kayuringin Jaya Village Office in Bekasi City, competence has a positive and significant influence on employee performance of 0.761 or 76.1%. Work Professionalism also has a favorable and significant influence of 0.635 or 63.5% on Employee.Performance at.the same office. The total effect.of.competence.and.work professionalism on.employee.performance is 0.763, or 76.3%, which is good and significant.
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Potensi Banjir di Kota Malang (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)
This research discusses the role of Collaborative Governance in overcoming potential floods in Malang City. This research is motivated by the many flooding problems in several points in Malang City that have not been resolved. The aim of this research is to examine the role of Collaborative Governance in flood management in Malang City. The method used in this research is qualitative method. The informants in this research were the Regional Disaster Management Agency and the surrounding community. The results of this research show that the duties and responsibilities of the Regional Disaster Management Agency in dealing with disasters are quite good. On the other hand, the research results found that the factors that cause flooding are not only natural factors but also a lack of public concern for the environment. Apart from that, existing obstacles to flood management are also due to limited funds, lack of public awareness, and the existence of sectoral egos.