PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH PT HERLINA INDAH MASA PAJAK JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2015

Aji Prasetyo, Toni Triyulianto, Nenden Apisa

Abstract


Final Income Tax is an income tax whose approval is final (ending) so that it cannot be credited (deducted) from the total income owed at the end of the tax year. The purpose of this study is to find out how the implementation of obligations as Taxable Entrepreneurs on Income Tax in 2015 is in accordance with applicable regulations or not. The method used in collecting data is by interviewing, observing and citing documents in order to find out the implementation of deduction and depositing of income tax by PT Herlina Indah from January to June 2015. According to observations as Taxable Entrepreneurs (PKP). PT Herlina Indah has carried out its obligations, namely cutting, depositing and reporting Income Tax Article 4 Paragraph (2). It was concluded that the Implementation of Obligations as Taxable Entrepreneurs on Income Tax Article 4 paragraph (2) for Land and Building Rental by PT Herlina Indah for the tax period of January to June 2015 was in accordance with the applicable tax provisions


Keywords


Withholding; Depositing Reporting; Final Income Tax.

Full Text:

PDF

References


Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia (Edisi 11 Revisi). Jakarta: Salemba Empat

Tansuria, Billy Ivan. 2011. Pajak Penghasilan Final. Yogyakarta: Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori Dan Kasus (edisi 7 Revisi). Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2016 Perpajakan Teori Dan Kasus (Edisi 9Revisi). Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari persewaan Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan, 2002, Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dan Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor KEP 227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan, Dan Pembayaran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan, 2014, Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor184/PMK.03/2007 tentang penyetoran.




DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i1.582

DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i1.582.g362

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI
Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

ISSN : 2355-309X (Cetak), 2622-8696 (media online)
Email : [email protected] / [email protected]
Website: http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/index

 

 INDEXED BY :