Penerapan Aplikasi E-Filing sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT PPh Tahunan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Indriani Rahayu NingTyas

Abstract


This research aims to determine the influence of the level of Annual Income Tax Tax Compliance of Individual Taxpayers with the e-Filing Application at the Directorate General of Taxes at the Head Office. This research refers to the Tax Compliance Level Ratio which is still low. The method used in this research is qualitative with data collection techniques using data obtained from internal parties. The result is that the level of Tax Compliance through the e-Filing Application at the Directorate General of Taxes at the Head Office is classified as very good, but there are still several obstacles in Taxpayer compliance at the Directorate General of Taxes with the implementation of the E-Filing application, namely the lack of taxpayer knowledge regarding tax modernization, not yet understanding regarding the obligations and compliance of taxpayers, especially new taxpayers, network problems which cause the data transfer process to the server to sometimes be hampered, there are taxpayers who do not understand the E-Filing application.
Keywords: e-Filing, Tax Compliance, Directorate General of Taxes, Head Office

Keywords


e-Filing; Kepatuhan Pajak; Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat;

Full Text:

PDF

References


Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terbaru, Nomor Per-1/Pj/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara E-Filing Melalui Website Djp Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-26/Pj/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-39/Pj/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770s Atau 1770ss Secara E- Filing Melalui Website Djp.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/Pj/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronk Layanan Pajak Online Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/Pmk.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp).

Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Kanwil Djp Jakarta Timur. 2014. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak. DirektoratJenderal Pajak. Jakarta Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.Pandingan, L. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga

Pramesti, Getut.2014. Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan Spss. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Priantara, Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi 11, Buku 1.Jakart :Salemba Empat.

Sardana. 2014. Kenali Hak Dan Kewajiban Perpajakan Anda. Bandung:Alfabeta.

www.Pajakku.com




DOI: https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i2.4323

Copyright (c) 2024 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats


Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ISSN Media cetak2085-1162

ISSN Media online2622-0253

Email :[email protected]
Website:https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi

LISTED & INDEXED :