Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Sebagai Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Dalam Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Buku-Buku
Bunyamin, P., & Wisanggeni, I. (2019). Current Issue Perpajakan .Jakarta: Mitra Wacana Media.
Darussalam, & Septriadi, D. (2008). Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan. Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center.
Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak
Internasional. Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center.
Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
Iriawan, Maksudi. Beddy. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik.Depok: Rajawali Pers.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik.Gorontalo: Ung Press Gorontalo.
Kurniawan, A. M. (2015). Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Kurnia Rahayu, Siti. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal.Bandung: Rekayasa Sains.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.
Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
Pohan, C. A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Putra, I. M. (2017). Perpajakan: edisi tax amnesty. Yogyakarta: Nurti Lestari.
Razak, M. R., Abdussamad, Z., Nurdiansyah , W., Ramdani, A., Tauhid, Pakpahan, R. R., . . . Sumarni. (2021). Reformasi Administrasi Publik. (A. Hendrayady, Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Media Sains Indonesia.
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Sleman, Indonesia: CV Budi Utama.
Situmorang, C. H., & . (2016). Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Depok, Indonesia: SOCIALSECURITYDEVELOPMENTINSTITUTE.
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 5. Jakarta.
Suprato, Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., . . . Nahak Seran, D. A. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi. Padang, Sumatera Barat, Indonesia: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
Siagian,sondang p. (2014). Administrasi Pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya, Jakarta Bumi Aksara
Sutha, D. W. (2018). Administrasi Perkantoran. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
Tampubolon, K., & Farizi, Z. A. (2018). Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc. Jakarta, Yogyakarta, Indonesia: CV Budi Utama
Tersiana, A. (2018). Metode Penelitian. Yogyakarta.
Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah, Skripsi
Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022, April 1). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. Tirtayasa Ekonomika, 17, 152-175.
Cledy, H., & Amin, M. N. (2020, September). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Trisakti, 7, 247-264. doi:: h tt p :// d x.d o i.o rg/10 .25 10 5 /ja t.v7 i2.7 4 54
Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019, Maret 12). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, 1, 35-48. doi: h ttp s:/ /d o i.o rg/10 .352 1 2 /2 7 7 6 24
Hardiyanto, I. (2019, Maret). Permasalahan Transfer Pricing Dalam Undang-Undang Pajak Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Argumentum (Vol. 6 No. 1 (2019): edisi Maret ARGUMENTUM Jurnal Magister Hukum), 1082-1103. doi:10.24123
Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 3(1), 1-10.
Hutabarat, I. P. V. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Documentation Antar Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa. Skripsi. Dipublish diakses Tahun 2023.
Jayusman, I., & Shavab, O. K. (2020, April 30). Studi Deskriptif Kuantitatif tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Artefak, 13-20.
Lestari, P. A., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 146-156.
Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2021) Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA), 1-11.
Sondak, S. H., Taroreh, R. N., & Uhing, Y. (2019, January 1). Faktor- Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 671-680.
Sumaryani, W. N. (2019, November). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. Jurnal Litbang Sukowati, 16-27.
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 32/PJ/2011. (2011).
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011. (2011). Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).
Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016. (2016). Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang - Undang No 36 Tahun 2008. (2008). Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang - Undang No. 16 Tahun 2009. (2009). Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
Lain-lain
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2019). Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2020). Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Jakarta: PT Perusahaan Gas NegaSSra Tbk.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2021). Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan entitas anaknya (2022). Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir laporan auditor independen.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2023). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Keuangan. Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk
DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v3i4.3272
DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/jiap.v3i4.3272.g1580
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmu Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
|
|
