IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Andreas Danar Yudhistira, Pebriana Arimbhi

Abstract


The implementation of the ultimum remedium principle on criminal acts in the field of excise at the DGCE emphasizes the reduction of potential state losses due to unscrupulous excise violators with the mechanism of imposing administrative sanctions in the form of fines. ultimum remedium is the concept of applying criminal law handling as the last resort in the problem handling process. This study aims to determine and analyze how the implementation of the ultimum remedium principle in handling excise crimes along with the obstacles and solutions to the implementation of the policy. The research methodology used is a qualitative method involving data collection techniques such as interviews, observations, and document studies to explore the experiences and perceptions of implementers and stakeholders. The results of this study showed that the policy implementation carried out by the Directorate General of Customs and Excise has not been maximized in the dimensions of communication, resources and bureaucratic structure, because there are still obstacles in its implementation. However, despite the obstacles found, this policy has an impact on the return of state revenue rights for violations in the excise sector through the mechanism of administrative sanctions (fines) excise.

Full Text:

PDF

References


Buku :

Maroni. 2015. Pengantar Hukum Pidana Administrasi. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja

Sjamsiar. 2016. Dasar – Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang : Intrans Selaras Sellang, Kamaruddin. 2016. ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Anggara, Sahya. 2016. Hukum Administrasi Perpajakan. Bandung : Pustaka Setia. Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta

Rahayi, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal).Bandung : Rekayasa Sains.

Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama.

Banga, Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Gava Media

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Andi Muhammad. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Aceh : Unimal Press. Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Solo:Percetakan Kurnia.

Tresiana, Novita & Noverman Duadji. 2021. Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi. Bandar Lampung : Suluh Media.

Fardiansyah, Hardi. 2023. KEPABEANAN DAN BEACUKAI. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Soedjono. 2023. KEPABEANAN, IMIGRASI, KARANTINA DAN LOGISTIK

INTERNASIONAL. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Rachman, Arif. 2024. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D.

Karawang : Saba Jaya Publisher.

Jurnal :

Anggraeniko, Litya Surisdani. 2020. ANALISIS ASAS ULTIMUM REMEDIUM STUDI KEADILAN DAN KONSEKUENSI PAKSA DALAM PENGATURAN

PERPAJAKAN. Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 121-130.

Bastari, Rudy Gunawan, Amir Junaidi & Femmy Silaswaty Faried. 2023. Implementasi Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. Jurnal Bevinding, Vol 01 No 02 Tahun 2023.

Kurniawan, Deny. 2024. ANALISIS ASAS HUKUM ULTIMUM REMEDIUM DALAM

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA. Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No. 2 Oktober 2024 hal. 284-292.

Yumanto, Bina & Paruhum Aurora Sotarduga Hutauruk. 2024. ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK : TEORI DAN PRAKTIK. Scientax VOLUME 4 NO 1, OKTOBER 2022.

Jaafar, Hirwan Jasbir. 2023. RESTORATIVE JUSTICE-BASED LAW FORMULATION ON CORRUPTION CASE: A PHILOSOPHICAL ANALYTIC. WISDOM 1(25), 2023.

Maysarah, Andi & Rina Melati Sitompul. 2021. ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA PUTUSAN PIDANA ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN RESTORATIF

JUSTICE. Jurnal Cendekia Hukum Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657.

Peraturan Perudang-Undangan:

Republik Indonesia. 2021. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Republik Indonesia. 2024. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 8/BC/2024 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Republik Indonesia. 2024. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 12/BC/2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2021 tentang Tata Laksana Penyidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.




DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v5i3.4807

DOI (PDF): https://doi.org/10.31334/jiap.v5i3.4807.g2463

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.