ANALISIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TINGKAT MIKRO PADA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.31334/reformasi.v4i2.3Keywords:
bureaucratic reform, MPR-RI, the Secretariat General of the MPR-RI.Abstract
This research inspired from the fact the low readiness of bureaucratic reform in the Secretariat General of the MPR-RI in 2013, as well as lack of the evaluation of bureaucratic reform in 2014, making it nearly did not get the performance benefits (remuneration). The study aims to find out how far the Secretariat General of the MPR-RI has been carrying out bureaucratic reform. This study adopted qualitative approaches, to dimension case study, presented in a descriptive, with between other uses the theory of reinventing government (1992) and the theory of banishing bureaucracy (1997). This research is naturalistic paradigm, where observation and data collection done just as there are. Based on data processing suggests that in generally the bureaucracy reform in the Secretariat General of the MPR-RI 2010-2014 still not fully way implementation guidelines for the bureaucratic reforms are already published by the Ministry of Administrative State Apparatus and Bureaucratic Reform.References
Caiden, Gerald E. 1991. Administrative Reform Comes of Age. Berlin: Walter de Gruyer & Co.
Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B. 2007. The New Public Service : Serving, Not Steering (expanded edition). Armonk. New York: M.E. Sharpe Inc.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Dwiyanto, Agus. 2015. Reformasi Birokrasi Konteksual : Kembali ke Jalur yang Benar. Cetakan Pertama. Jakarta: Kerjasama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hermanto, Nailuredha. 2013. Reformasi Birokrasi dan Birokrasi di Era Reformasi. Padang: Universitas Negeri Padang.
Istianto, Bambang. 2013. Demokratisasi Birokrasi. Edisi 2. Jakarta: Kerjasama STIAMI Jakarta dengan Mitra Wacana Media.
Komarudin. 2014. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Cetakan Pertama. Bandung: Genesindo.
Mustafa, Delly. 2014. Birokrasi Pemerintahan. Cetakan Kedua, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
Nugroho, Riant. 2013. Change Management Untuk Birokrasi : Strategi Revitalisasi Birokrasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Osborne, David & Plastrik, Peter. 1997. Banishing Bureaucracy : the Five Strategies for Reinventing Government. California: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
Osborne, David & Plastrik, Peter. 2004. Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha (terjemahan). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne, David & Gaebler, Ted. 1996. Mewirausahakan Birokrasi : Mentransformasikan Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik (terjemahan). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne, David & Gaebler, Ted. 1992. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Book Ltd.
Pramusinto, Agus, dan Purwanto, Erwan Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Sedarmayanti. 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.
Shafritz, Jay M, Russel, E.W., and Borick, Christopher P. 2010. Introduction Public Administration. Pearson International Edition.
Shafritz, Jay M, and Hyde, Albert C. 1997. Classics of Public Administration. Cengage Learning US
Sinambela, Poltak Lijan. 2010. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Thoha, Miftah. 2009. Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus : Desain dan Metode. Cetakan ke-13. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hamidi, Muchlis, dan Khairi, Halilul. 2014. Reformasi Birokrasi : Menuju Peningkatan Pelayanan Publik, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi Reformasi Birokrasi, Edisi 45 Tahun 2014, Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Muskamal. 2014. Aktualitas Konsep Birokrasi Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia. PKP2A II. Makassar: Lembaga Administrasi Negara.
Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2014, Edisi 45. Reformasi Birokrasi. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Birokrasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Arisman. Tanpa Keterangan Tahun. Reformasi Birokrasi dan Reinventing Government : Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Makalah selaku Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: http://www.academia.edu/8757109/Makalah_Reformasi_Birokrasi
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Please find the rights and licenses in JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI
Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. By submitting the article/manuscript of the article, the author(s) agree with this policy. No specific document sign-off is required.
- License
The commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
2. Author(s)' Warranties
The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).
3. User Rights
JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Majalah Ilmiah Bijak permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Majalah Ilmiah Bijak on distributing works in the journal and other media of publications.
4. Co-Authorship
If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy.
JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani will only communicate with the corresponding author.
5. Miscellaneous
JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani will publish the article (or have it published) in the journal if the article’s editorial process is successfully completed. JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani editors may modify the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers as mentioned in point 3.
Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement"prior to the article publication.
