Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi untuk Pengembangan Karier Pejabat Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Authors

  • Abdul Khaled Ali Ibrahimsyah Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31334/g9v76q02

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Penyetaraan Jabatan Administrasi, Karier Jabatan

Abstract

Kebijakan Penyetaraan Jabatan merupakan arahan langsung Presiden yang memerintahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi salah satunya melalui transformasi jabatan meliputi pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan tujuan menjadikan lembaga-lembaga pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pengalihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebanyak 341 jabatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif  melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang memiliki dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan  wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. selanjutnya  teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui Implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi untuk pengembangan karier pejabat fungsional penyetaraan di lingkungan pemerintah kota bekasi belum berjalan dengan baik dan optimal. Penulis masih menemukan permasalahan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan ini. Untuk mengatasi permasalahan terhadap Implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi untuk pengembangan karier pejabat fungsional penyetaraan di lingkungan pemerintah kota bekasi, telah dilakukan berbagai upaya  meliputi Kegiatan sosialisasi penghitungan formasi jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, memfasilitasi pengembangan kompentensi dan kualifikasi pejabat fungsional serta membuka kotak Jabatan Fungsional. Adapun Saran yang diberikan dalam penelitian ini, Pemerintah Kota Bekasi hendaknya meningkatkan komunikasi melalui penyelenggaraan sosialisasi terkait kebijakan pengembangan karier jabatan fungsional, menerapkan sistem manajemen talenta kepada seluruh ASN dan memfasilitasi serta menindaklanjuti usulan jabatan fungsional perangkat daerah.

References

Abdoellah, O. S., & Rusfiana, A. (2016). Ilmu kebijakan publik: Teori dan implementasi. Bandung: Alfabeta.

Alwi, H., & Syafri, M. (2014). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggara, S. (2014). Kebijakan publik. Bandung: Pustaka Setia.

Daraba, D. (2019). Administrasi publik: Teori dan praktik. Makassar: Pustaka Indonesia Press.

Dewi, E. (2022). Kebijakan publik dan implementasinya. Yogyakarta: Deepublish.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Fitrianingrum, E., et al. (2020). Kajian implementasi penyetaraan jabatan fungsional. Jakarta: LAN RI.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1985). Organizations: Behavior, structure, processes (5th ed.). Homewood, IL: Irwin.

Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press.

Handoko, T. H. (2001). Manajemen personalia dan sumber daya manusia. Yogyakarta: BPFE.

Hardiyansyah. (2012). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Hartini, S., & Sudrajat. (2019). Manajemen aparatur sipil negara. Bandung: Refika Aditama.

Labolo, M. (2014). Administrasi publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marnis, H., & Priyono, H. (2008). Manajemen sumber daya manusia. Pekanbaru: Unri Press.

Maulana, D. E., & Nugroho, H. (2019). Kebijakan publik: Proses, analisis, dan implementasi. Jakarta: Prenada Media.

Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Ndraha, T. (2011). Kebijakan publik. Jakarta: Rineka Cipta.

Nupin, H. (2021). Manajemen kepegawaian publik. Surabaya: Unesa University Press.

Prasetio, A., Arifin, Z., & Sudiro, A. (2021). Pengaruh pengembangan karier terhadap kepuasan kerja pegawai. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 9(2), 95–105.

Rodiyah, I., & Agustina, D. (2020). Manajemen sumber daya manusia sektor publik. Yogyakarta: Deepublish.

Rohayatin, L. (2021). Administrasi negara. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rusfiana, A., & Supriatna, D. (2021). Tata kelola pemerintahan yang baik. Bandung: Alfabeta.

Subianto, B. (2020). Kebijakan publik: Teori dan implementasi dalam konteks Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Suhariadi, F. (2013). Psikologi karier: Teori dan aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sutrisno, E. (2015). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.

Syafiie, M. I. (2019). Ilmu pemerintahan: Teori dan praktik. Yogyakarta: Gava Media.

Taufiqurakhman, T. (2014). Teori dan implementasi kebijakan publik. Bandung: AIPI Press.

Tsauri, S. (2013). Manajemen karier dan pengembangan SDM. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia.

Widyanti, R. (2018). Pengembangan karier ASN. Jakarta: Kompas Gramedia.

Yuliana, R., et al. (2024). Administrasi publik dan manajemen kinerja aparatur negara. Jakarta: Prenadamedia.

Yuliani, R. (2023). Manajemen sumber daya manusia sektor publik. Jakarta: Kencana.

Downloads

Published

30-03-2026

Issue

Section

Articles