Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-procurement pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan barang dan jasa serta meminimalisasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan mendapat dukungan positif dari sebagian besar pegawai. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, meliputi komunikasi dan koordinasi antarunit yang belum optimal, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur server yang belum memadai, serta pelatihan yang belum berkelanjutan. Selain itu, resistensi sebagian pegawai terhadap teknologi baru, tumpang tindih kewenangan antara LPSE dan ULP, serta lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) turut memengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-procurement berkontribusi terhadap pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, tetapi masih memerlukan perbaikan melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur teknologi informasi, optimalisasi komunikasi antarunit, serta penataan kewenangan dan prosedur birokrasi.