Koordinasi Pemerintahan dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2024

(Government Coordination to Prevent Traffic Accident On Lembah Anai Road Province of West Sumatera In 2024)

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.4837

Kata Kunci:

Koordinasi; Pemerintahan; Kecelakaan; Lembah Anai;

Abstrak

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan permasalah di jalan raya yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus melakukan tindakan yang dapat menjamin keselamatan lalu lintas khususnya pada Jalan Lembah Anai yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama Jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi ini rentan terhadap faktor pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya atas faktor manusia, lingkungan dan jalan. Namun, kewajiban pemerintah untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja mengingat banyaknya faktor pendorong untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan koordinasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat ini. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 belum berjalan secara efektif khususnya pada indikator Kompetensi Partisipan, Kesepakatan dan Komitmen, Penerapan Kesepakatan, dan Feedback karena pelaksanaan koordinasi pemerintahan dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di Jalan Lembah Anai Sumatera Barat ini masih bersifat individualistik karena program yang dilaksanakan dalam mencegah kecelakaan di tahun 2024 adalah program suatu instansi bukan program bersama, alasan tersebut dilatarbelakangi atas kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah mengorkestrasikan instansi yang terlibat.

Abstract

Traffic Accidents are a problem on the highway which is the biggest cause of death in Indonesia, so the government has the responsibility to prevent traffic accidents to protect the public, the government must take actions that can guarantee traffic safety, especially on Jalan Lembah Anai which is widely used by the public, especially the road connecting Padang City and Bukittinggi City is vulnerable to factors that drive traffic accidents, especially due to human, environmental and road factors. However, the government's obligation to prevent traffic accidents cannot be carried out by one party alone considering the many factors that drive traffic accidents. Fffective coordination is needed to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province. Based on the results of the study, the researcher concluded that government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera Province in 2024 has not been running effectively, especially in the indicators of Participant Competence, Agreement and Commitment, Implementation of Agreements, and Feedback because the implementation of government coordination in an effort to prevent traffic accidents on Jalan Lembah Anai, West Sumatera is still individualistic because the program implemented in preventing accidents in 2024 is a program of an agency, not a joint program, the reason for this is the lack of initiative from the local government to orchestrate the agencies involved.

Referensi

Abdullah,D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Positum, 83-103.

Afrianto, A. (2024). Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Alternatif Penanganan Pada Ruas Tol Ngawi-Kertosono. Jurnal Pilar Teknologi Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik, 9(1), 47-54.

Djaja, S. (2016). Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia, . Jurnal Ekologi Kesehatan Vol. 15 No 1, 30 - 42.

Dorisman, A. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 70-83.

Enggarsasi, U. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif : Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 238-247.

Enggarsasi, U. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas . Perspektif, Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 238-247.

Fatahilah, A. B. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Registratie, 61-78.

Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Jurnal Spektrum Hukum, 119-136.

Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 41-49.

Fiantika, F. R. & Dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif . Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi.

Hamim, S., & Suryandartiwi, W. (2022). Organisasi Birokrasi Dan Manajemen Pemerintahan. Purbalingga: Eureka Media Aksara

Handayaningrat, S. (2006). Pengantaran Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen Jakarta: Gunung Agung

Hasibuan, Malayu S.P 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung, Pt. Bumi Aksa.

Heply, S. A. (2022). Analisis Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 200-214.

Junus, D. (2018). Disharmoni Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. . Gorontalo Journal Of Government And Political Studies, 1-9.

Lestari, T. P. (2021). Koordinasi Multistakeholder Dalam Program Bulan Sayang Ibu Dan Anak Di Kabupaten Tanggamus. . Pesirah: Jurnal Administrasi Publik.

Mulyawan, D. R. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia . Sumedang: Unpad Press .

Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif . Medan: Cv. Harfa Creative .

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, T. (2015). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) . Jakarta : Pt Rineka Cipta .

Nurhayanto, T. (2020). Koordinasi Pembangunan Fisik Di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Pemerintah Sumatera Barat, (2024). Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat. Padang.

Prasetyanto, D. (2020). Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan . Bandung: Itenas .

Saputra, A. D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data Knkt (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. Warta Penelitian Perhubungan, 179-190.

Siregar, Z. (2020). Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal Mesil (Mesin, Elektro, Sipil,), 63-73.

Solihah, R. (2019). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, A. (2009). Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonmi Daerah, Yogyakarta: Pusham Uii

Suryadinata, E. (1996). Sistem Informasi Manajemen Dan Proses Pengambilan Keputusan. Bandung: Cv. Ramdan .

Syafiie, I. K. (2003). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung, Refika Aditama.

Syafiie, I. K. (2009). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Aksara Baru.

Syafiie, I. K. (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Rineka Cipta.

Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance In An Effort To Traffic And Road Transportation Safety In Semarang City. Journal Of Public Policy And Management Review, 8(3), 34-51.

Yadisar, A. (2022). Pelaksanaan Proses Manajemen Pemerintahan. Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 20.

Zuriah Nuzul, (2009), Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: Pt Bumi Aksara

Diterbitkan

2025-12-30

Terbitan

Bagian

Articles