Transformasi Tata Kelola Lembaga Ekonomi Pedesaan: Studi Kasus Dinamika Kelembagaan di Desa Bioa Sengok

(Transformation of Rural Economic Institution Governance: A Case Study of Institutional Dynamics in Bioa Sengok Village)

Abstrak

Transformasi lembaga-lembaga ekonomi pedesaan di Indonesia semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh munculnya kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, yang kini saling beririsan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sudah ada—yaitu entitas usaha otonom yang didirikan oleh desa untuk mengelola aset lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas pertanyaan kunci: Bagaimana tata kelola lembaga ekonomi pedesaan berubah dalam konteks dinamika kelembagaan antara BUM Desa yang belum optimal dan program Koperasi Desa Merah Putih (koperasi yang diprakarsai pemerintah yang bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat ekonomi desa)? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Desa Bioa Sengok, Kabupaten Lebong. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus dengan pejabat desa, pelaku usaha lokal, asisten profesional, dan pemerintah daerah. Data kemudian dianalisis melalui pengkodean bertahap: terbuka, aksial, dan selektif. Temuan menunjukkan bahwa transformasi terjadi dalam empat fase—inisiasi, respons lokal, adaptasi, dan implementasi parsial. Setiap fase mencerminkan negosiasi antara kebijakan top-down dan kapasitas adaptasi lokal. Modal sosial yang kuat, yang didasarkan pada kepercayaan dan norma komunal, menjadi faktor pendukung utama. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi, keterbatasan teknis sistem administrasi, konflik kewenangan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan struktural yang signifikan. Penelitian ini memperkenalkan transformasi kelembagaan ganda (evolusi simultan dari dua lembaga ekonomi yang saling berinteraksi dalam ekosistem desa) untuk menggambarkan interaksi dinamis di antara entitas-entitas tersebut. Implikasi praktisnya menekankan perlunya sinkronisasi kelembagaan, transformasi partisipatif bertahap, pengembangan kapasitas multidimensi, serta penghargaan terhadap ekosistem kelembagaan lokal. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan perekonomian pedesaan tetap berkelanjutan dan berakar pada konteks sosial-ekonomi lokalnya.

Abstract

The transformation of rural economic institutions in Indonesia is becoming more complex. This is due to the emergence of the Merah Putih Village Cooperative policy, which now intersects with existing Village-Owned Enterprises (BUM Desa, autonomous business entities established by villages to manage local assets and improve community welfare). This study addresses a key question: How does the governance of rural economic institutions transform in the context of institutional dynamics between sub-optimal BUM Desa and the Merah Putih Village Cooperative programme (a government-initiated cooperative aiming to unify and strengthen village economies)? The research uses a qualitative approach and a case study in Bioa Sengok Village, Lebong District. Data was collected through focus group discussions with village officials, local business actors, professional assistants, and local government. The data was then analysed through gradual coding: open, axial, and selective. The findings reveal the transformation occurred in four phases—initiation, local response, adaptation, and partial implementation. Each phase reflects negotiations between top-down policies and local adaptive capacities. Strong social capital, based on trust and communal norms, was a key supporting factor. In contrast, regulatory uncertainty, technical limits of the administrative system, conflicts of authority, and a lack of cross-sectoral coordination were significant structural obstacles. This study introduces dual institutional transformation (the simultaneous evolution of two interacting economic institutions within a village ecosystem) to describe the dynamic interaction between these entities. The practical implications emphasise the need for institutional synchronisation, gradual participatory transformation, multidimensional capacity building, and appreciation of the local institutional ecosystem. These steps will help ensure the rural economy remains sustainable and rooted in its local socio-economic context.