Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024
(The Implementation of E-Government Through the Regional Government Information System (SIPD) in the Administration of Local Government in Lebak Regency in 2024)
DOI:
https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.5427Kata Kunci:
E-Pemerintahan; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Pemerintah Daerah; Transparansi Kabupaten Lebak;Abstrak
Penelitian ini membahas penerapan e-government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak tahun 2024. SIPD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada teori tiga elemen sukses e-government dari Harvard JFK School of Government, yaitu support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah mendapat dukungan regulasi, alokasi anggaran dari APBN dan APBD, serta komitmen pemerintah daerah melalui penguatan SDM dan koordinasi lintas perangkat daerah. Dari aspek kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia dinilai cukup memadai meskipun tetap memerlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan. Dari aspek manfaat, SIPD memberikan dampak positif bagi pemerintah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola, serta bagi masyarakat melalui kemudahan dalam menyampaikan aspirasi pembangunan meskipun akses partisipasi masih terbatas. Dengan demikian, penerapan e-government melalui SIPD di Kabupaten Lebak telah berjalan cukup baik, namun tetap memerlukan optimalisasi terutama pada aspek teknis dan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan good governance dapat tercapai secara maksimal.
Referensi
Erviana, D. (2021). Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E Planning Di Kabupaten Nagan Raya (Doctoral dissertation, UIN AR RANIRY).
Indrajit, R. E. E-Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2(10), 3573–3588.
Kanti, R. H. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 11(1).
Amanah, N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. 1–54.
Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government. Journal E-Government and Information Technology, Pg. 27.
Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2(10), 3573–3588.
Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1).
Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Governance, 1(2).
Nakii, S. D., Isa, R., & Nani, Y. N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(8), 3795-3805.
Novira, A., & Suherman, N. P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 7(1), 170-175.
Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bitung City Government. 8.
Sari, I. M., & Syafina, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jurnal Akuntansi Aktiva, 3(2), 220-227.
Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Locus, 11(2), 112-133.
Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado (studi di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota manado). Jurnal Eksekutif, 2(5).
Sugiyono (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi.
Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Please find the rights and licenses in Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, by submitting the article/manuscript of the article, the author(s) agree with this policy. No specific document sign-off is required.
1. License
The commercial use of the article will be governed by the Creative Commons Attribution license as currently displayed on Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
2. Author(s)' Warranties
The author warrants that the article is original, written by stated author(s), has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author(s).
3. User Rights
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, spirit is to disseminate articles published are as free as possible. Under the Creative Commons license, Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, permits users to copy, distribute, display, and perform the work for non-commercial purposes only. Users will also need to attribute authors and Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,on distributing works in the journal and other media of publications.
4. Co-Authorship
If the article was jointly prepared by more than one author, any authors submitting the manuscript warrants that he/she has been authorized by all co-authors to be agreed on this copyright and license notice (agreement) on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this policy.
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will not be held liable for anything that may arise due to the author(s) internal dispute. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will only communicate with the corresponding author.
5. Miscellaneous
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi will publish the article (or have it published) in the journal if the articles editorial process is successfully completed. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi editors may modify the article to a style of punctuation, spelling, capitalization, referencing and usage that deems appropriate. The author acknowledges that the article may be published so that it will be publicly accessible and such access will be free of charge for the readers as mentioned in point 3. Every accepted manuscript should be accompanied by "Copyright Transfer Agreement"prior to the article publication.
