Implementasi Aplikasi CEISA Patroli Laut Dalam Digitalisasi Administrasi Pengawasan Laut pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Tanjung Priok

(Implementation of the CEISA Sea Patrol Application in the Digitalization of Maritime Surveillance Administration at the Tanjung Priok Type B Customs)

Penulis

  • Deni Malik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
  • Ahmad Azhari Sitorus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta
  • Maya Sofiana 3 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31334/jj9egk96

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan; CEISA Patroli Laut; Digitalisasi Administrasi; Pengawasan Laut; Kepabeanan;

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengawasan wilayah laut, khususnya dalam mencegah penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan. Dalam mendukung transformasi digital administrasi pengawasan laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembangkan Aplikasi CEISA Patroli Laut sebagai bagian dari sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Aplikasi CEISA Patroli Laut dalam digitalisasi administrasi pengawasan laut pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Tanjung Priok. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan patroli laut. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi CEISA Patroli Laut telah mendukung digitalisasi administrasi pengawasan laut melalui peningkatan efisiensi administrasi, integrasi data patroli, dan dokumentasi kegiatan yang lebih sistematis. Namun demikian, implementasi aplikasi belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan teknis bagi pengguna, belum meratanya penyampaian informasi terkait pemanfaatan aplikasi, serta belum optimalnya penggunaan seluruh fitur yang tersedia. Disposisi pelaksana yang positif dan struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Aplikasi CEISA Patroli Laut berkontribusi dalam mendukung transformasi digital administrasi pengawasan laut, namun masih diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi sistem untuk meningkatkan efektivitas implementasi secara berkelanjutan.

Referensi

[1]Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1589–1602.

[2]Atho, M. A. (2021). Implementasi aplikasi CEISA patroli laut terhadap persiapan patroli laut pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok. Politeknik Keuangan Negara STAN.

[3]Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

[4]Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

[5]Noegroho, A., & Santoso, B. (2022). Pemanfaatan aplikasi manajemen patroli laut dalam mendukung pengawasan kepabeanan. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 6(2), 115–128.

[6]Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

[7]Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2019). Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-107/BC/2019 tentang penerapan secara penuh aplikasi manajemen patroli laut di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

[8]Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

[9]Alharbi, N., & Drew, S. (2021). E-government implementation and public sector performance: A systematic review. Government Information Quarterly, 38(4), 101584.

[10]Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2019). Creating public value through smart technologies and strategies: From digital services to artificial intelligence and beyond. International Journal of Public Sector Management, 32(5), 438–450.

[11]Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. Public Management Review, 20(5), 633–646.

[12]Guenduez, A. A., Mettler, T., & Schedler, K. (2020). Technological frames in public administration: What do public managers think of artificial intelligence? Government Information Quarterly, 37(1), 101406.

[13]Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.

[14]Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile: A new way of governing. Public Administration Review, 81(1), 161–165.

[15]Scholl, H. J. (2020). Digital government: Information technologies and public sector performance. Public Administration and Information Technology, 32, 1–17.

[16]Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. International Journal of Information Management, 60, 102356.

[17]United Nations. (2024). E-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Diterbitkan

2026-06-30

Terbitan

Bagian

Articles