Efektivitas Pelacakan Aset Dalam Upaya Mendukung Pemulihan Aset Negara di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Abstract

Pelacakan aset oleh KPK adalah bagian dari upaya mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, namun sejauh ini pelaksanaan penelusuran atau pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi belum cukup atau kurang efektif dalam mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan mengolah dan/atau memindah tangankan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terduga. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pelacakan aset dalam upaya mendukung pemulihan aset Negara di Direktorat Pelacakan
Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan fokus pada pelaksanaan pelacakan asset dan Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian mengeksplor fenomena proses yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa secara umum, Direktorat Pelacakan
Aset, Pengelolaan Barang Bukti Dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berhasil memulihkan kerugian negara dari aset korupsi, bahkan mencapai lebih dari separuh anggaran yang digunakan hingga Juni 2025. Strategi KPK terbilang proaktif dalam memperkuat sistem pelacakan aset dan memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum dirasa cukup efektif dalam memulihkan aset Negara. Namun dalam pelaksanaan pelacakan aset masih di temukan beberapa tantangan utama yang menyebabkan terhambatnya proses pelacakan aset yang terletak pada temuan beberapa aset yang menggunakan nominee/ pihak lain dan sejumlah aset yang dilarikan ke luar negeri, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia/alat yang diperlukan, serta ketidakjelasan regulasi RUU Perampasan Aset yang menghambat proses pemulihan aset secara menyeluruh.