Transformasi Birokrasi Daerah melalui Pemberdayaan ASN: Analisis Praktik Reinventing Government di BKPSDM Kota Malang

(Regional Bureaucratic Transformation through Civil Servant Empowerment: Analysis of Reinventing Government Practices at BKPSDM Malang City)

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.5437

Kata Kunci:

Pemberdayaan ASN; Transformasi Birokrasi; Reinventing Government; Manajemen Kepegawaian; Kapasitas Aparatur;

Abstrak

Transformasi birokrasi daerah menuntut penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemberdayaan ASN di BKPSDM Kota Malang dalam perspektif Reinventing Government, serta mengidentifikasi strategi, dinamika implementasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan delapan informan kunci yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ASN dilakukan melalui peningkatan kompetensi, digitalisasi proses manajemen kepegawaian, pembentukan budaya kerja profesional, serta pelibatan aparatur dalam perencanaan pengembangan diri. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran birokrasi dari pola administratif yang kaku menuju organisasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Faktor-faktor seperti visi kepemimpinan, dukungan regulasi, kesiapan individu, dan tuntutan eksternal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi. Sementara itu, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan kompetensi, dan resistensi budaya organisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan nyata, peningkatan strategi komunikasi perubahan, serta pelaksanaan penelitian komparatif pada OPD lain untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika transformasi birokrasi daerah.

Referensi

Ashari, H. (2010). Reformasi manajemen SDM aparatur. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: Serving, not steering. M.E. Sharpe.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). Public administration: An action orientation (7th ed.). Cengage Learning.

Dewanto, A., & Denhardt, R. (2015). Public service ethics: Developing moral competence in public service. Oxford University Press.

Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2017). Reformasi birokrasi publik. Gadjah Mada University Press.

Fathya, R. (2017). Pengembangan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Hayat. (2014). Manajemen pelatihan dan pengembangan ASN. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.

Osborne, D., & Plastrik, P. (1997). Banishing bureaucracy: The five strategies for reinventing government. Addison-Wesley.

Permenpan-RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN.

Prasojo, E., & Rudita, I. (2014). Manajemen kinerja aparatur. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sedarmayanti. (2018). Reformasi administrasi publik. PT Refika Aditama.

Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif. Grasindo.

Strokosch, K., & Osborne, S. P. (2016). Co-production and public services: A critical discussion. Palgrave Macmillan.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Diterbitkan

2025-12-31

Terbitan

Bagian

Articles